Melanggar Karena Wawancara di TV, LPSK Setop Lindungi Bharada Eliezer

Jumat, 10 Maret 2023 - 18:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Mercinews.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghentikan perlindungan kepada terpidana kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat, Bharada Richard Eliezer (RE).

Penghentian itu didasarkan pada UU No 13 Tahun 2006 juncto UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Keputusan ini didasari pada ketentuan Pasal 32 huruf c UU 13 Tahun 2006,” kata Kabiro Hukum LPSK Sriyana dalam jumpa pers, Jumat (10/3/2023). Seperti dilansir detikcom,

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berikut bunyi Pasal 32 huruf C UU Perlindungan Saksi dan Korban:

Pasal 32
(1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:
c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau

Sementara itu, Tenaga Ahli LPSK Rully Novian menjelaskan, dalam melaksanakan perlindungan kepada saksi dan korban, LPSK patuh terhadap UU. Dalam UU, lanjutnya, ada perjanjian dan pernyataan kesediaan yang harus ditandatangani oleh saksi ataupun korban yang dilindungi LPSK. Nah, menurut LPSK, Eliezer telah melanggar ketentuan tersebut.

Baca Juga:  LPSK tolak permohonan perlindungan tersangka AG kasus anak eks Ditjen Pajak

Sebagai informasi, penghentian perlindungan ini buntut wawancara eksklusif yang dilakukan Eliezer dengan salah satu stasiun TV.

“Dalam undang-undang juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan perlindungan itu terikat perjanjian dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani oleh RE itu sendiri,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Rully, Eliezer telah bersedia untuk tidak berhubungan dan memberikan komentar secara langsung dan terbuka kepada pihak mana pun tanpa sepengetahuan LPSK. Selain itu, Eliezer telah menyatakan bersedia tidak terpancing pada isu-isu yang berkembang mengenai pemberitaan atas dirinya.

“Salah satu poin, poin yang tegas dalam perjanjian itu adalah bahwa Saudara RE wajib melakukan tata cara perlindungan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan risiko bahaya terhadap dirinya, tidak berhubungan dan memberikan komentar apa pun secara langsung dan terbuka kepada pihak mana pun tanpa sepengetahuan dan persetujuan LPSK,” tutur Rully.

Baca Juga:  Hakim Sebut Ricky Rizal Terbukti Bersalah di Kasus pembunuhan Brigadir J

“Saudara RE telah menyatakan kesediaan untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK selama yang bersangkutan dalam masa program perlindungan,” imbuh dia.

Perihal pernyataan kesediaan ini juga tertuang dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 30, saksi dan korban wajib menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.

Berikut bunyi Pasal 30 UU Perlindungan Saksi dan Korban:

Pasal 30
(1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.

Baca Juga:  Oknum guru agama di Aceh Utara diduga cabuli tujuh muridnya

(2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;

b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;

c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;

d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

(m/c

Berita Terkait

Pengadilan Tinggi Banda Aceh vonis mati 8 terdakwa narkotika sepanjang 2024
JPU Ajukan Banding Atas Putusan 20 Tahun Penjara Terdakwa Kasus Narkotika di Bireuen
2 Tersangka Penyeludup 180 kg Sabu di Perairan Aceh Timur Terancam Hukuman Mati
TPFI Ungkap Penemuan Baru Kasus Pembunuhan Vina Cirebon
Polresta Banda Aceh tangkap 19 pelaku judi online, bakal di hukuman cambuk
Transaksi Rp 600 Triliun, 3 juta Lebih warga Indonesia Main Judi Online
Suami di Aceh Besar aniaya istrinya dengan sadis, mata pecah leher tersayat pisau
Pabrik Ekstasi di Medan Digerebek Polisi, 5 Orang Ditangkap

Berita Terkait

Kamis, 4 Juli 2024 - 21:04 WIB

Pengadilan Tinggi Banda Aceh vonis mati 8 terdakwa narkotika sepanjang 2024

Rabu, 3 Juli 2024 - 14:37 WIB

JPU Ajukan Banding Atas Putusan 20 Tahun Penjara Terdakwa Kasus Narkotika di Bireuen

Rabu, 26 Juni 2024 - 20:59 WIB

2 Tersangka Penyeludup 180 kg Sabu di Perairan Aceh Timur Terancam Hukuman Mati

Minggu, 23 Juni 2024 - 23:17 WIB

TPFI Ungkap Penemuan Baru Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Rabu, 19 Juni 2024 - 17:49 WIB

Polresta Banda Aceh tangkap 19 pelaku judi online, bakal di hukuman cambuk

Berita Terbaru

Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim (kanan) bersama Anies Baswedan (tengah) di NasDem Tower, Jakarta, Senin (22/7/2024).  ANTARA/Narda Margaretha Sinambela.

Politik

NasDem usung Anies Baswedan untuk Pilgub DKI Jakarta 2024

Senin, 22 Jul 2024 - 22:23 WIB