Jokowi: Program Makan Siang Gratis Masuk APBN

Selasa, 23 April 2024 - 11:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Mercinews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan agar proses transisi pemerintahan akan berjalan mulus. Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua gugatan sengketa Pemilu.

Hasil Pemilu 2024 sendirian memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hasil ini tinggal ditetapkan langsung saja oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Akan kita siapkan. Karena sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KPU besok ya,” beber Jokowi setelah meninjau Peresmian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana dan Jalan IJD Sulawesi Barat, Selasa (23/4/2024).

Salah satu bukti transisi yang dilakukan adalah memasukkan program unggulan Prabowo ke dalam prirotas anggaran 2025. Program unggulan tersebut adalah program makan siang gratis.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal kuat program makan siang gratis bakal masuk dalam APBN 2025. Sri Mulyani bilang pemerintah akan memberikan ruang fiskal untuk program unggulan Prabowo itu pada APBN 2025.

Baca Juga:  Presiden Prabowo posting buka puasa bersama Titiek Soeharto dan Didit

Namun, Sri Mulyani mengatakan belum ada rincian anggaran untuk program ini karena masih akan dibahas lebih lanjut.

“Karena masih di dalam program besar atau pagu besar, itu yang kita lakukan prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan,” beber Sri Mulyani usai melakukan pembahasan rencana APBN 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024) yang lalu.

Baca Juga:  3 Anggota TNI Jadi Tersangka Pembunuhan Imam Masykur, Satu dari Kodam IM

Sri Mulyani juga mengatakan komunikasi bakal dilakukan secara intensif kepada perwakilan pemerintahan berikutnya.

“Pasti kita komunikasikan karena bagaimanapun juga pemerintah baru dari sisi proses politik dan sisi transisi masih menunggu sampai dengan Oktober,” sebut Sri Mulyani. []

Berita Terkait

MASDA Jabar Dorong Kejagung Perkuat Edukasi Hukum Berbasis Budaya Sunda
Sekjen MUI Dukung Wajib Halal Oktober 2026, Pengawasan Produk Impor Diperkuat
Haedar Nashir: Pers Harus Hadirkan Informasi Independen dan Objektif
Haedar Nashir Terima Kartu Wartawan Utama Khusus di Hari Pers Muhammadiyah 2026
KOSMAK Soroti Enam Dugaan Perkara dalam Bedah Buku ‘Memberantas Korupsi Sembari Korupsi’
Menteri PPPA Minta Keamanan Siswa Dijaga Usai Temuan Senjata dan Narkotika di Sekolah
Alexius Tantrajaya Ungkap Alasan ST Burhanuddin Masih Layak Pimpin Kejagung
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Usai Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi dan TPPU

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 12:09 WIB

MASDA Jabar Dorong Kejagung Perkuat Edukasi Hukum Berbasis Budaya Sunda

Jumat, 14 Agustus 2026 - 13:16 WIB

Sekjen MUI Dukung Wajib Halal Oktober 2026, Pengawasan Produk Impor Diperkuat

Jumat, 14 Agustus 2026 - 00:55 WIB

Haedar Nashir: Pers Harus Hadirkan Informasi Independen dan Objektif

Kamis, 13 Agustus 2026 - 23:58 WIB

Haedar Nashir Terima Kartu Wartawan Utama Khusus di Hari Pers Muhammadiyah 2026

Senin, 10 Agustus 2026 - 22:45 WIB

KOSMAK Soroti Enam Dugaan Perkara dalam Bedah Buku ‘Memberantas Korupsi Sembari Korupsi’

Berita Terbaru

Konsolidasi perdana jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumsel masa bakti 2025-2030 di Aula DPD Partai Golkar Sumsel, Palembang, Minggu (30/8/2026). (Foto: istimewa)

Daerah

Golkar Sumsel Fokus Konsolidasi Internal Pasca-Musda

Senin, 31 Agu 2026 - 17:47 WIB