Jokowi: Program Makan Siang Gratis Masuk APBN

Selasa, 23 April 2024 - 11:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Mercinews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan agar proses transisi pemerintahan akan berjalan mulus. Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua gugatan sengketa Pemilu.

Hasil Pemilu 2024 sendirian memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hasil ini tinggal ditetapkan langsung saja oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Akan kita siapkan. Karena sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KPU besok ya,” beber Jokowi setelah meninjau Peresmian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana dan Jalan IJD Sulawesi Barat, Selasa (23/4/2024).

Salah satu bukti transisi yang dilakukan adalah memasukkan program unggulan Prabowo ke dalam prirotas anggaran 2025. Program unggulan tersebut adalah program makan siang gratis.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal kuat program makan siang gratis bakal masuk dalam APBN 2025. Sri Mulyani bilang pemerintah akan memberikan ruang fiskal untuk program unggulan Prabowo itu pada APBN 2025.

Baca Juga:  Gema Waisak Pindapata Nasional 2026, Menag: Ajarkan Kepedulian dan Semangat Berbagi

Namun, Sri Mulyani mengatakan belum ada rincian anggaran untuk program ini karena masih akan dibahas lebih lanjut.

“Karena masih di dalam program besar atau pagu besar, itu yang kita lakukan prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan,” beber Sri Mulyani usai melakukan pembahasan rencana APBN 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024) yang lalu.

Baca Juga:  Puan Maharani temui Prabowo-Jokowi dan SBY di retret kepala daerah

Sri Mulyani juga mengatakan komunikasi bakal dilakukan secara intensif kepada perwakilan pemerintahan berikutnya.

“Pasti kita komunikasikan karena bagaimanapun juga pemerintah baru dari sisi proses politik dan sisi transisi masih menunggu sampai dengan Oktober,” sebut Sri Mulyani. []

Berita Terkait

Tuntutan Jaksa Ditunda 2 Pekan, Kuasa Hukum Terdakwa Optimistis Perjuangkan Rehabilitasi
Kuntadi Ungkap Strategi Kejagung Berantas Korupsi dan Pulihkan Kerugian Negara
Wakil Jaksa Agung Apresiasi Penerapan Plea Bargain di Kejati Sultra
Pakar Hukum Nilai 29 Entitas dalam Dakwaan Febrie Dapat Dijerat TPPU
Prabowo Kumpulkan 800 Pati TNI-Polri untuk Paparkan Kondisi Bangsa
Penjelasan Pakar Hukum soal Polemik Jabatan Suhartoyo sebagai Ketua MK
Dudung Abdurachman Jadi Menko Polkam, Mathla’ul Anwar Bersyukur
Reshuffle Kabinet Prabowo, Pengamat Soroti Pergeseran Sejumlah Figur Era Jokowi

Berita Terkait

Kamis, 15 Oktober 2026 - 23:11 WIB

Tuntutan Jaksa Ditunda 2 Pekan, Kuasa Hukum Terdakwa Optimistis Perjuangkan Rehabilitasi

Kamis, 15 Oktober 2026 - 01:24 WIB

Kuntadi Ungkap Strategi Kejagung Berantas Korupsi dan Pulihkan Kerugian Negara

Selasa, 13 Oktober 2026 - 22:43 WIB

Wakil Jaksa Agung Apresiasi Penerapan Plea Bargain di Kejati Sultra

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:30 WIB

Pakar Hukum Nilai 29 Entitas dalam Dakwaan Febrie Dapat Dijerat TPPU

Rabu, 7 Oktober 2026 - 22:55 WIB

Prabowo Kumpulkan 800 Pati TNI-Polri untuk Paparkan Kondisi Bangsa

Berita Terbaru

Heru Riyadi, S.H., M.H. (Foto: istimewa)

Opini

Mutasi Polri Harus Menjawab Harapan Masyarakat

Sabtu, 17 Okt 2026 - 22:55 WIB