Presiden Jokowi Buka Suara soal Putusan Pilpres 2024 yang Dibaca MK Hari Ini

Senin, 22 April 2024 - 12:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Mercinews.com– Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merespons sidang pengucapan putusan PHPU Pilpres 2024 yang saat ini berlangsung di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, (MK), Gedung MK RI, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Jokowi enggan menanggapi detail perkara tersebut. Ia hanya menegaskan putusan PHPU merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK).

“Itu wilayahnya MK, wilayahnya MK ya,” kata Jokowi usai meninjau lokasi panen jagung di Kabupaten Boalemo, Gorontalo, dilihat dari video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (22/4).

Adapun MK tengah menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres tahun 2024 sejak pukul 09.00 WIB tadi.

MK membacakan putusan atas gugatan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang tidak terima dengan hasil penghitungan suara Pilpres 2024 oleh KPU. KPU sebelumnya menetapkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:  Presiden Jokowi beri sanksi instansi belanja produk impor

Gibran adalah putra sulung Jokowi.

Dalam pembacaan pertimbangan mahkamah pada Senin ini, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh mengatakan MK tidak menemukan bukti kuat yang menunjukkan adanya tindakan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024.

Baca Juga:  Ternyata Segini Gaji Direksi Pertamina Patra Niaga, Tetap Nekat Korupsi

Mahkamah melihat dalil bahwa presiden cawe-cawe dalam Pemilu 2024, tidak dijelaskan lebih detail oleh para pemohon. Para pemohon juga dinilai tidak menyertakan bukti yang kuat.

Menurutnya, bukti-bukti para pemohon juga tidak dapat begitu saja ditafsirkan jika ada kehendak presiden untuk ikut campur dalam penyelenggaraan Pemilu dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi. []

CNN

Berita Terkait

MASDA Jabar Dorong Kejagung Perkuat Edukasi Hukum Berbasis Budaya Sunda
Sekjen MUI Dukung Wajib Halal Oktober 2026, Pengawasan Produk Impor Diperkuat
Haedar Nashir: Pers Harus Hadirkan Informasi Independen dan Objektif
Haedar Nashir Terima Kartu Wartawan Utama Khusus di Hari Pers Muhammadiyah 2026
KOSMAK Soroti Enam Dugaan Perkara dalam Bedah Buku ‘Memberantas Korupsi Sembari Korupsi’
Menteri PPPA Minta Keamanan Siswa Dijaga Usai Temuan Senjata dan Narkotika di Sekolah
Alexius Tantrajaya Ungkap Alasan ST Burhanuddin Masih Layak Pimpin Kejagung
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Usai Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi dan TPPU

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 12:09 WIB

MASDA Jabar Dorong Kejagung Perkuat Edukasi Hukum Berbasis Budaya Sunda

Jumat, 14 Agustus 2026 - 13:16 WIB

Sekjen MUI Dukung Wajib Halal Oktober 2026, Pengawasan Produk Impor Diperkuat

Jumat, 14 Agustus 2026 - 00:55 WIB

Haedar Nashir: Pers Harus Hadirkan Informasi Independen dan Objektif

Kamis, 13 Agustus 2026 - 23:58 WIB

Haedar Nashir Terima Kartu Wartawan Utama Khusus di Hari Pers Muhammadiyah 2026

Senin, 10 Agustus 2026 - 22:45 WIB

KOSMAK Soroti Enam Dugaan Perkara dalam Bedah Buku ‘Memberantas Korupsi Sembari Korupsi’

Berita Terbaru

Konsolidasi perdana jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumsel masa bakti 2025-2030 di Aula DPD Partai Golkar Sumsel, Palembang, Minggu (30/8/2026). (Foto: istimewa)

Daerah

Golkar Sumsel Fokus Konsolidasi Internal Pasca-Musda

Senin, 31 Agu 2026 - 17:47 WIB