JAKARTA, MERCINEWS.COM – Praktisi hukum Dr. Gamaliel Carrel Ticualu menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Menurunya, pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan perlindungan hak masyarakat perlu diperhatikan agar kewenangan perampasan aset tidak digunakan di luar tujuan penegakan hukum.
Pandangan tersebut disampaikan Carrel Ticualu, yang juga praktisi hukum dari Regulation Watch, menanggapi persetujuan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
“Salah satu persoalan yang perlu diantisipasi adalah keterbatasan kemampuan dan sarana aparat penegak hukum dalam menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana,” ujar Carrel melalui keterangan tertulis, Minggu (22/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Carrel, penelusuran aset yang disembunyikan atau disamarkan melalui transaksi keuangan kompleks membutuhkan kemampuan teknis dan dukungan anggaran yang memadai. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait, termasuk lembaga analisis transaksi keuangan, juga perlu diperkuat agar proses pelacakan, pemblokiran, hingga penyitaan aset berjalan efektif.
Ia menambahkan, mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture (NCB) membutuhkan kesiapan aparat, terutama dalam membuktikan asal-usul aset yang menjadi objek perampasan.
“Mekanisme tersebut memerlukan pemahaman yang memadai agar proses hukum berjalan sesuai prosedur dan tidak mengabaikan hak pihak yang berkepentingan. Perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku juga tidak berarti aset dapat diambil tanpa proses pengadilan,” katanya.
Dari sisi kelembagaan, Carrel menilai diperlukan aturan pelaksana dan penyesuaian ketentuan hukum acara untuk menghindari tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Pembentukan badan pengelola dan pengawas aset juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan regulasi tersebut.
“Pembentukan dan operasionalisasi badan pengelola serta pengawas aset juga menjadi tantangan tersendiri,” ujar advokat senior yang juga pendiri Cartic & Co itu.
Ia menjelaskan, aset hasil perampasan membutuhkan tata kelola yang transparan dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, penilaian, pelelangan, hingga pengembalian kepada negara atau korban. Pengawasan terhadap kewenangan penyidik dan jaksa diperlukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum.
Perlindungan Hak Masyarakat
Selain kesiapan aparat dan kelembagaan, Carrel mengingatkan risiko aset yang diperoleh secara sah ikut terdampak dalam proses perampasan. Ia juga menyoroti kemungkinan kewenangan tersebut digunakan untuk kepentingan politik atau menekan pihak tertentu.
“Risiko lainnya adalah aset yang diperoleh secara sah ikut terdampak atau proses hukum digunakan sebagai alat untuk menekan pihak tertentu,” kata Carrel yang juga Dewan Pengawas Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat.
Karena itu, warga atau pihak ketiga yang asetnya diblokir, disita, atau menjadi objek permohonan perampasan harus memiliki kesempatan mengajukan keberatan melalui pengadilan. Mereka juga perlu memperoleh perlindungan hukum untuk membuktikan kepemilikan aset yang sah dan iktikad baik.
Carrel menilai, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keengganan untuk melapor juga dapat menghambat pengumpulan informasi serta dokumen pendukung dalam penelusuran aset. Di sisi lain, substansi aturan dan sejauh mana aspirasi masyarakat telah diakomodasi dalam proses legislasi turut menjadi perhatian.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu diantisipasi sebelum UU Perampasan Aset diberlakukan.
“Dan kendala lainnya yang akan muncul pada saat UU Perampasan Aset ini diberlakukan satu tahun ke depan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pembahasan RUU tersebut rampung lebih cepat dari target semula, yakni 15 Desember 2026. Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan regulasi tersebut bertujuan memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.(Red)






