JAKARTA, MERCINEWS.COM – Beyond Borders Indonesia (BBI) menghadirkan anggota DPR RI Komisi XIII Rieke Diah Pitaloka, sebagai narasumber dalam kuliah umum BBI Rethinking Series #2 yang membahas pentingnya tata kelola data dalam mendukung kebijakan pembangunan sesuai kondisi nyata masyarakat.
Kuliah umum yang diselenggarakan bekerja sama dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid tersebut mengangkat tema “Data dan Kebijakan Pembangunan-When Data Fails to Reflect Local Realities”.
Kuliah umum yang berlangsung di Jakarta, Jumat (20/11/2026) tersebut, diikuti mahasiswa, akademisi, alumni, serta para praktisi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengangkat pertanyaan “Siapa yang Terdata? Siapa yang Terlayani?”, forum tersebut menyoroti persoalan ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi nyata masyarakat.
Persoalan ini dinilai penting, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal yang menghadapi tantangan akses terhadap pelayanan publik.
Masyarakat Sebagai Subjek Pendataan
Dalam paparannya, Rieke menjelaskan pentingnya pendekatan Data Desa Presisi (DDP) untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Pendekatan tersebut mengintegrasikan pemetaan wilayah, data numerik, dan partisipasi langsung warga dalam proses pendataan.
Rieke menekankan bahwa masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi objek pendataan atau responden pasif. Warga perlu dilibatkan secara aktif untuk mengenali, memeriksa, dan memvalidasi data mengenai kondisi kehidupan serta wilayah tempat tinggalnya.
Dengan keterlibatan masyarakat, data yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menggambarkan kondisi suatu wilayah, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.
Pembahasan dalam forum tersebut juga menyinggung dorongan Rieke terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola data nasional.
Sistem pendataan yang terintegrasi dan akurat dinilai penting untuk memastikan informasi mengenai masyarakat tersedia hingga tingkat desa dan kelurahan. Hal ini berkaitan dengan kualitas perencanaan pembangunan, penganggaran, penyaluran bantuan, serta penyelenggaraan pelayanan publik.
Data untuk Mengurangi Kesenjangan Pembangunan
Founder Beyond Borders Indonesia sekaligus moderator kegiatan, Dr. Rahtika Diana, M.Si., mengatakan, data memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah terpencil.
Menurut Rahtika, data yang mencerminkan kondisi nyata masyarakat menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran. Ketepatan data juga berpengaruh terhadap pemerataan pembangunan dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
Ia mencontohkan, ketersediaan fasilitas publik secara administratif belum tentu menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan tersebut dengan mudah.
Di wilayah kepulauan, misalnya, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan turut dipengaruhi jarak antarpulau, ketersediaan transportasi, kondisi cuaca, serta biaya perjalanan. Faktor-faktor tersebut perlu diperhitungkan dalam pendataan agar kebijakan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Perkuat Kolaborasi Perguruan Tinggi
Sementara itu, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Dr. Yoga Santoso, M.M., menyoroti pentingnya kolaborasi perguruan tinggi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam membahas persoalan kebijakan publik.
Menurut Yoga, kerja sama dengan Beyond Borders Indonesia memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan akademisi untuk berdialog langsung mengenai berbagai persoalan pembangunan.
Forum semacam ini juga dinilai dapat memperkuat hubungan antara dunia akademik dan kebutuhan masyarakat, sekaligus membuka ruang pertukaran gagasan antara perguruan tinggi dan berbagai pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan.
BBI Rethinking Series merupakan program Beyond Borders Indonesia yang mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, profesional, dan komunitas untuk mengembangkan pengetahuan, dialog kebijakan, serta kolaborasi lintas sektor.
Melalui program tersebut, BBI berupaya menghubungkan realitas pembangunan di wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan pembahasan kebijakan di tingkat nasional.(Red)






