Jakarta, Mercinews.com – Tokoh Papua, Carel Simon Petrus Suebu, menyampaikan pandangannya terkait calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto bersedia mendengarkan aspirasi daerah sebelum mengusulkan nama cawapres kepada MPR RI.
“Kita harus bijaksana. Bukan siapa ganti siapa, tetapi ini menyangkut kepentingan bangsa yang lebih besar. Karena itu, masukan dari daerah penting untuk menjadi pertimbangan Presiden karena bersumber dari aspirasi masyarakat di bawah,” kata Carel, Senator asal Papua, saat dihubungi, Selasa (17/11).
Menurutnya, keberpihakan terhadap daerah harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan calon wakil presiden. Sebab, tugas seorang wakil presiden bukan hanya mengurus Jakarta, melainkan seluruh wilayah Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tapi juga Aceh sampai Papua, Miangas sampai Rote,” katanya.
Karena itu, ia berharap aspirasi daerah dapat dipertimbangkan secara serius oleh Presiden Prabowo.
Carel juga mengapresiasi ketegasan Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin (SBN), dalam pidatonya yang menyatakan dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo.
Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan bahwa DPD RI tidak bermain politik dua kaki, melainkan tegak lurus mendukung Presiden.
“Ketegasan Ketua DPD dalam pidato yang mendukung program Asta Cita Presiden itu jelas. Terkait pengganti Wapres Gibran, siapa pun yang direkomendasikan Presiden Prabowo, DPD RI pasti mendukung,” ujar Carel.
Ia menilai, Presiden Prabowo tidak perlu ragu mempertimbangkan calon wakil presiden dari unsur pimpinan DPD RI. Menurutnya, DPD telah menunjukkan loyalitas terhadap program Presiden, bukan kepentingan partai politik.
Carel menegaskan, selama ini DPD RI memiliki peran penting menjembatani program pemerintah pusat agar dapat terlaksana hingga ke daerah.
“Program pusat tidak akan berjalan kalau tidak ada yang mengawal di daerah. Dan yang paling paham anatomi daerah adalah DPD,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPD RI merupakan lembaga yang secara konstitusional merepresentasikan aspirasi daerah. Karena itu, unsur pimpinan DPD RI layak menjadi salah satu pertimbangan Presiden Prabowo dalam menentukan calon wakil presiden.
“Aspirasi daerah yang terlembagakan secara resmi dalam UUD adalah DPD RI. Maka harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi Presiden Prabowo untuk mengambil cawapresnya dari unsur pimpinan DPD RI,” tegasnya.
Carel berharap, wakil presiden berikutnya dapat menjalankan tugas lebih baik dari pendahulunya. Untuk itu, ia meminta Presiden Prabowo tidak hanya mempertimbangkan masukan partai politik, tetapi juga mendengarkan aspirasi daerah.
Ia mengingatkan bahwa Kelompok DPD di MPR RI yang beranggotakan 152 senator turut memiliki hak suara dalam pemilihan wakil presiden.
Carel mendorong Presiden Prabowo mempertimbangkan figur cawapres dari DPD RI yang memiliki pengalaman di pemerintahan maupun parlemen.
“Ini penting. Presiden perlu mempertimbangkan calon wapres yang mewakili kalangan nonpartai, berpengalaman dalam pemerintahan dan parlemen,” ujarnya.
Menurut Carel, terdapat empat pimpinan DPD RI periode ini yang dinilai layak masuk dalam bursa calon wakil presiden. Mereka adalah Sultan Bachtiar Najamudin selaku Ketua DPD RI, serta tiga Wakil Ketua DPD RI, yakni Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas.
Terkait nama yang akan diusulkan, Carel menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Ia merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih salah satunya dalam mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Carel menilai, kehadiran wakil presiden dari unsur DPD RI dapat memberikan sejumlah keuntungan strategis bagi pemerintahan Prabowo.
Pertama, menghindari munculnya matahari kembar karena wakil presiden dari DPD tidak terikat kepentingan partai politik. Kedua, memastikan program pemerintah dapat menjangkau masyarakat hingga ke akar rumput karena wakil presiden dari DPD dinilai memahami kondisi dan karakteristik daerah. Ketiga, menjaga stabilitas koalisi karena figur dari DPD dapat diterima berbagai pihak tanpa memicu persaingan antarpartai koalisi.
“Indonesia butuh Wapres yang bisa menjembatani kepentingan daerah dan pusat. DPD adalah jawabannya. Prabowo butuh Wapres yang tidak hanya paham Jakarta, tapi paham Aceh, Miangas, Timika, Rote, hingga Papua,” pungkasnya.(Red)






