Jakarta, Mercinews.com – Praktisi hukum Alexius Tantrajaya mengingatkan agar proses pemilihan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak dikuasai ambisi politik dan kepentingan kelompok tertentu. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto cermat dalam mengajukan dua nama calon wakil presiden dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.
“Presiden Prabowo memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui Pilpres 2024. Karena itu, keputusan mengenai calon wakil presiden pengganti Gibran harus mengutamakan kepentingan nasional, bukan ambisi politik maupun kepentingan kelompok tertentu,” kata Alexius Tantrajaya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2026).
Alexius mengatakan, setelah menerima surat permintaan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. Kedua nama tersebut selanjutnya akan diproses melalui mekanisme pemilihan di MPR yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tenggat waktu pengusulan yang relatif singkat mengharuskan Presiden mempertimbangkan calon secara matang dan hati-hati. Calon wakil presiden harus memiliki integritas serta bebas dari kepentingan kelompok yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugasnya,” ujarnya.
Alexius juga mengaitkan proses pengisian jabatan wapres dengan sejumlah persoalan hukum yang sebelumnya berkaitan dengan status Gibran. Ia menyinggung pengujian status Gibran melalui proses di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).
Selain persoalan tersebut, Alexius menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya perlu diungkap secara menyeluruh. Ia menyebut dugaan tersebut melibatkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) yang juga mantan Kapolri.
Alexius merujuk pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kapolri pada 12 November 2026. Ia juga menyebut delapan orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan tersebut telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
“Pengungkapan dugaan penyadapan itu penting untuk mengetahui maksud dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Proses tersebut perlu mendapat perhatian agar pemilihan wakil presiden tidak menjadi bagian dari skenario politik yang menguntungkan kelompok tertentu,” katanya.(Red)
