Purwakarta, Mercinews.com – Sejumlah pengusaha media lokal di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meminta kejelasan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Purwakarta mengenai persyaratan dan mekanisme kerja sama publikasi dengan pemerintah daerah.
Permintaan tersebut berkaitan dengan penerapan persyaratan verifikasi Dewan Pers bagi perusahaan media yang ingin menjalin kemitraan publikasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab( Purwakarta.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Internasional (DPC ASWIN) Kabupaten Purwakarta Yosep Hamdi Aswin mengatakan, pihaknya memahami pemerintah daerah perlu menerapkan tata kelola kerja sama publikasi yang tertib, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama karena menggunakan anggaran pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, menurut Yosep, persyaratan tersebut perlu disosialisasikan secara menyeluruh kepada perusahaan media agar seluruh pelaku usaha memahami ketentuan yang berlaku.
“Kami memahami pemerintah daerah harus bekerja berdasarkan aturan, termasuk dalam penggunaan anggaran publikasi. Yang kami harapkan adalah adanya penjelasan terbuka mengenai persyaratan dan mekanismenya, sehingga semua perusahaan media memiliki pemahaman dan kesempatan yang sama,” kata Yosep dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Yosep berharap Diskominfo Purwakarta menjelaskan dasar hukum, kriteria, serta mekanisme penerapan persyaratan verifikasi Dewan Pers dalam kerja sama publikasi tersebut.
Ia juga meminta kejelasan apakah persyaratan itu berlaku untuk seluruh bentuk kerja sama publikasi pemerintah daerah atau merupakan kriteria administratif yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan tertentu.
Menurut Yosep, penjelasan tersebut diperlukan untuk menghindari perbedaan pemahaman di kalangan perusahaan media. Ia mengaku hingga saat ini belum menerima pemberitahuan resmi maupun sosialisasi menyeluruh mengenai kebijakan tersebut.
Pengusaha Media Minta Kesempatan Setara
Yosep mengatakan, perusahaan media lokal selama ini turut berkontribusi menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah kepada masyarakat.
Karena itu, ia berharap perusahaan media yang memenuhi ketentuan memperoleh informasi dan kesempatan yang sama untuk mengikuti kerja sama publikasi dengan pemerintah daerah.
“Kami tidak meminta pemerintah mengabaikan aturan. Justru kami ingin semua berjalan sesuai aturan, tetapi penerapannya harus transparan dan memberikan kesempatan yang wajar kepada perusahaan media daerah. Jangan sampai ada kesan anak emas dan anak tiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, perusahaan media lokal memiliki kebutuhan operasional, mulai dari pembiayaan redaksi, wartawan, hingga pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas pemberitaan.
Menurut dia, kerja sama publikasi dengan pemerintah daerah dapat menjadi salah satu peluang usaha untuk mendukung keberlangsungan perusahaan media, sepanjang dilaksanakan secara profesional dan sesuai ketentuan.
Yosep juga mengatakan, kemitraan pemerintah dan media tidak hanya berkaitan dengan penayangan iklan atau advertorial, tetapi juga penyebarluasan informasi mengenai program dan hasil pembangunan daerah.
Dialog dengan Diskominfo
Untuk memperoleh kejelasan mengenai persyaratan kerja sama, Yosep mengusulkan Diskominfo Purwakarta mengadakan pertemuan terbuka dengan pimpinan organisasi wartawan, asosiasi perusahaan media, serta pengelola media lokal.
Pertemuan tersebut diharapkan membahas dasar hukum persyaratan verifikasi Dewan Pers, standar administrasi perusahaan media, mekanisme pengajuan kerja sama, hingga kriteria penentuan media yang dapat menjadi mitra publikasi pemerintah daerah.
Selain itu, ia berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai tahapan pemenuhan persyaratan bagi perusahaan media yang belum memenuhi ketentuan administratif.
Dengan adanya sosialisasi, perusahaan media dapat mengetahui standar yang harus dipenuhi sebelum mengajukan kerja sama publikasi.
Yosep mengatakan, pihaknya ingin perusahaan media lokal tetap memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kemitraan publikasi pemerintah daerah tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
“Media lokal juga bagian dari ekosistem informasi daerah. Kami ingin ikut berkontribusi, tumbuh dan berkembang bersama Purwakarta. Karena itu, yang kami harapkan bukan perlakuan khusus, melainkan kesempatan yang setara, mekanisme yang jelas dan komunikasi yang terbuka,” katanya.(Red)
