Palembang, Mercinews.com – Aksi premanisme yang melibatkan oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) di Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi sorotan. Gubernur Sumsel Herman Deru diminta mengevaluasi kinerja Satpol PP dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), terutama dalam pembinaan dan pengawasan terhadap ormas.
Salah satu tokoh masyarakat Sumsel, Yanto, menilai perilaku sebagian oknum ormas telah menimbulkan keresahan karena dinilai arogan dan menyerupai premanisme dengan mengatasnamakan organisasi.
“Sekarang ini ada oknum ormas yang justru lebih menakutkan dan arogan. Mereka seperti preman berbaju ormas,” ujar Yanto di Palembang, Jumat (16/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Yanto, ormas seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjalankan aktivitas sesuai ketentuan hukum. Karena itu, ia meminta aparat menindaklanjuti dugaan intimidasi, penganiayaan, maupun tindakan lain yang berpotensi melanggar hukum.
Yanto juga mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap Satpol PP dan Kesbangpol Sumsel untuk mengidentifikasi kendala pengawasan, memperjelas pembagian kewenangan, serta memastikan laporan masyarakat ditindaklanjuti secara tepat.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi antara kedua instansi tersebut, kepolisian, dan lembaga terkait.
Langkah ini, dinilai penting untuk mencegah terulangnya tindakan intimidasi, menjaga ketertiban umum, serta melindungi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat tanpa tekanan.
Yanto berharap Gubernur Herman Deru meminta instansi terkait menyusun langkah konkret untuk memperbaiki sistem pembinaan dan pengawasan ormas.
“Apabila ditemukan unsur tindak pidana, penanganannya harus dilakukan oleh aparat berwenang berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Saat ini, Kepala Satpol PP Sumsel dijabat Maha Resi Tama. Sebelum menduduki jabatan tersebut secara definitif, Maha Resi pernah menjabat Sekretaris Kesbangpol Sumsel pada 2019-2025 dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Sumsel pada September 2025. Ia dilantik secara definitif oleh Gubernur Herman Deru pada 15 Januari 2026.
Sorotan terhadap pengawasan ormas tersebut mengemuka setelah bentrokan antara nahasiswa dan salah satu ormas di depan Mapolda Sumsel, Selasa (13/10/2026) sore.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait bentrokan tersebut. Pernyataan itu disampaikan setelah ia menjenguk para korban di RA Bhayangkara Moh Hasan Palembang, pada Selasa (13/10/2026) malam.
Hingga berita ini ditulis, redaksi masih berupaya mengonfirmasi Gubernur Sumsel Herman Deru, Kepala Satpol PP Sumsel Maha Resi Tama, serta Kepala Kesbangpol Sumsel Arinarsa JS terkait evaluasi pembinaan dan pengawasan terhadap ormas.(tim)
