Jakarta, Mercinews.com – R.M. Margono Djojohadikusumo layak mendapatkan anugerah gelar Pahlawan Nasional. Kakek dari Presiden Prabowo Subianto itu merupakan teladan kerukunan dan persatuan.
Demikian disampaikan Staf Khusus Menteri Agama (Stafsus Menag) RI yang mengapresiasi penganugerahan gelar Pahlawan Nasional terhadap R.M. Margono Djojohadikusumo pada Hari Pahlawan 2026.
Margono Djojohadikusumo menjadi satu dari 19 tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penganugerahan itu didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
Menurut Gugun Gumilar, gelar itu layak disematkan kepada Margono Djojohadikusumo bukan karena hubungan keluarga dengan Presiden, melainkan karena rekam jejaknya sebagai tokoh yang merawat kerukunan dan persatuan di masa paling rawan perpecahan, masa persiapan dan awal kemerdekaan.
Ada ada sejumlah alasan kenapa Margono Djojohadikusumo layak menyandang pahlawan nasional. Pertama, dia merumuskan negara bersama, bukan untuk satu golongan.
Margono adalah anggota ke-62 Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di forum itu, tokoh-tokoh dari latar belakang agama, suku, daerah.dan pandangan politik yang berbeda duduk bersama merumuskan dasar negara dan konstitusi.
“R.M Margono memilih jalan musyawarah. Ia tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan bermusuhan, tapi sebagai bahan untuk membangun kesepakatan bersama,” kata Gugun dalam keterangannya, Rabu (11/11).
Setelah Indonesia merdeka, ia dipercaya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI yang pertama pada 1945. Jabatan itu menuntut sikap yang sama, menampung perbedaan pendapat, lalu menjaganya agar tetap dalam satu bingkai persatuan.
Kedua, kata Gugun, Margono membangun ekonomi untuk semua, bukan untuk segelintir orang. Pada 5 Juli 1946, Margono mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI), bank nasional pertama milik Republik Indonesia.
Saat itu Indonesia baru merdeka, kas negara kosong, dan sistem keuangan masih dikuasai Belanda. Margono membangun BNI sebagai bank milik bangsa, untuk mendukung kelancaran pemerintahan dan perekonomian masyarakat.
“Pesan kerukunannya jelas di sini. Ekonomi tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang. Negara harus punya alat sendiri agar rakyat kecil tidak terus bergantung kepada kekuatan asing,” ujar Gugun.
Margono sendiri pernah menulis dalam memoarnya, BNI didirikan sebagai bank milik bangsa Indonesia, untuk mendukung kelancaran pemerintahan dalam bidang keuangan dan perekonomian masyarakat.
Ketiga, ia berjuang lewat diplomasi, bukan lewat perpecahan. Diketahui, Margono tercatat sebagai anggota Komisi Tiga Negara, serta terlibat dalam Perundingan Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949.
Di KMB, ia menjadi Ketua Delegasi Urusan Keuangan Republik Indonesia Serikat. Ia memperjuangkan kedaulatan fiskal Indonesia dan menolak jeratan utang kolonial yang diwariskan Belanda.
Yang menarik, ungkap Gugun, cara berjuangnya bukan konfrontasi yang memecah belah. Ia memilih diplomasi substansia. Indonesia harus merdeka secara fiskal, setara dalam bicara, dan sejajar dalam martabat.
Sikap itu adalah teladan persatuan dalam arti yang paling praktis. Bangsa yang bersatu harus berani berunding sebagai satu suara, bukan sebagai kelompok-kelompok yang saling menjatuhkan.
Keempat, Margono rela berkorban tanpa menuntut balas. Margono kehilangan dua putranya dalam Pertempuran Lengkong, yakni Kapten Anumerta Soebianto Djojohadikoesoemo dan Taruna Soejono Djojohadikoesoemo. Keduanya gugur bersama Mayor Daan Mogot demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Nama kedua putranya itu kemudian diabadikan kepada cucunya Prabowo Subianto dan Hashim Sujono Djojohadikusumo.
Kehilangan itu tidak membuat Margono membenci bangsanya sendiri atau menuntut balas. Ia tetap mengabdi lewat jalur politik, ekonomi, dan diplomasi.
“Inilah yang membuat Margono relevan untuk Indonesia hari ini bahwa kerukunan bukan sekadar tidak bertengkar, tapi tetap mengabdi meski sudah berkorban,” katanya.
Lebih jauh, Guugun menegaskan, anugerah ini tidak boleh dibaca sempit sebagai pemberian Presiden kepada kakeknya sendiri.
Usulan Margono sebagai Pahlawan Nasional sudah bergulir sejak lama. Usulan itu berasal dari Seruan Eling Banyumasan, paguyuban masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan Banyumas, yang disampaikan sejak Maret 2025.
Setelah melalui proses evaluasi dan melengkapi persyaratan di tingkat provinsi, rekomendasi Gubernur Jawa Tengah kemudian diteruskan kepada Kementerian Sosial pada 6 April 2026.
Proses itu berlanjut secara berjenjang, mulai dari pengusulan di daerah hingga finalisasi oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, sebelum akhirnya ditetapkan melalui Keppres 93/TK/2026.
Dengan proses itu, Stafsus Menag menilai, anugerah ini adalah pengakuan negara atas jasa, bukan sekadar penghormatan keluarga.
Dan di tengah polarisasi politik, perbedaan agama, dan pertarungan narasi di media sosial, Stafsus Menag mengajak masyarakat meneladani Margono. Bahwa berbeda pendapat boleh, tapi jangan sampai merusak persatuan.
Margono lahir di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1894, dari keluarga priayi Jawa. Ia adalah cucu buyut Raden Tumenggung Banyakwide, pengikut setia Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa.
Latar belakang bangsawan itu tidak membuatnya menjauh dari rakyat. Ia justru memilih jalan yang mendekatkan dirinya pada rakyat kecil, lewat pendidikan, pergerakan dan pembangunan ekonomi.
Margono wafat pada 25 Juli 1978. Warisannya hidup lewat BNI, lewat lembaga-lembaga negara yang ia ikut bangun, dan lewat teladan bahwa kerukunan adalah hasil dari kerja, bukan sekadar slogan.(Red)
