JAKARTA, MERCINEWS.COM – DPP Dharmapala Nusantara mengecam percobaan pembakaran Masjid Darul Ma’arif dan penyerangan terhadap tiga jemaah di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu (8/11/2026). Organisasi tersebut juga meminta aparat kepolisian mengusut motif penggunaan pakaian menyerupai jubah Bhikkhu oleh pria yang diduga menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut.
Sikap tersebut disampaikan bersama Forum Advokasi Buddhis Bersatu (FABB) melalui pernyataan yang menyoroti pentingnya pengungkapan kasus secara menyeluruh, termasuk latar belakang dan tujuan penggunaan atribut keagamaan yang menyerupai jubah Bhikkhu.
“Seseorang yang mengenakan pakaian menyerupai jubah Bhikkhu tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai anggota Sangha. Mengenakan jubah Bhikkhu tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai Bhikkhu,” ujar Ketua Umum DPP Dharmapala Nusantara-FABB, Kevin Wu dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Kevin Wu, motif penggunaan atribut tersebut perlu diungkap agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan prasangka terhadap umat Buddha. Mereka juga meminta aparat mendalami kemungkinan adanya tujuan tertentu di balik penggunaan pakaian tersebut.
“Kami minta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tidak menjadikan peristiwa tersebut sebagai alasan untuk menyudutkan kelompok agama tertentu,” katanya.
Ia menegaskan, tindakan kriminal yang dilakukan seseorang merupakan tanggung jawab individu dan tidak dapat digeneralisasi sebagai tindakan atau sikap seluruh umat maupun komunitas keagamaan yang atributnya dikenakan pelaku.
“Jangan sampai satu orang berbuat jahat, jutaan umat beragama menanggung stigma. Jangan biarkan jubah agama dijadikan alat untuk mengadu domba,” pesan Kevin.
Dharmapala Nusantara – FABB juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, serta organisasi keagamaan untuk menjaga suasana tetap kondusif. Masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama yang berpotensi memicu sentimen keagamaan dan memperkeruh hubungan antarumat beragama.
Selain itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum bertindak profesional, transparan dan adil dalam menangani kasus tersebut. Pengusutan harus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti, bukan prasangka maupun sentimen terhadap kelompok tertentu.
“Kami juga menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum apabila dalam perkembangan kasus ditemukan unsur penghinaan terhadap simbol keagamaan atau tindakan provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat,” ujar Kevin.(Red)
