Jakarta, Mercinews.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape. Keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada risiko kesehatan akibat kandungan nikotin yang bersifat adiktif, tetapi juga potensi kerusakan lingkungan serta penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi dan peredaran narkotika.
Melalui keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026), MUI menyatakan bahwa ketetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026).
Dalam fatwa tersebut, MUI menetapkan tiga ketentuan hukum. Pertama, penggunaan vape dinyatakan haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedua, penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram. Ketiga, kegiatan memproduksi dan atau memperjualbelikan rokok elektrik turut dinyatakan haram.
Tiga Pertimbangan MUI
Ketua Bidang Fatwa MUI Prof. KH M. Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada dampak negatif penggunaan rokok elektrik terhadap kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat.
Salah satu perhatian MUI adalah kandungan nikotin dalam cairan vape. Zat tersebut memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.
Selain persoalan kesehatan, MUI juga mempertimbangkan potensi kerusakan lingkungan akibat penggunaan perangkat rokok elektrik.
Pertimbangan lainnya adalah pencegahan penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi maupun peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Dalam menetapkan ketentuan tersebut, MUI menggunakan prinsip sadd al-dzariah, yakni menutup jalan atau mencegah terjadinya perbuatan yang dapat mengarah pada kemudaratan.
Prinsip pencegahan tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan agar potensi penyalahgunaan vape dapat diantisipasi sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.
MUI Minta Pemerintah Susun Undang-Undang
Selain menetapkan hukum penggunaan vape, MUI menyampaikan 12 rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, hingga masyarakat.
Salah satu rekomendasi utamanya adalah meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Presiden juga diminta mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pengendalian maupun pelarangan vape dapat dilaksanakan secara terpadu.
Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) direkomendasikan memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum, khususnya dalam pertukaran informasi dan penanganan produk vape.
MUI juga meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melarang penerbitan izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri tersebut dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan perangkat vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
Tutup Celah Peredaran Narkoba
Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, MUI merekomendasikan Polri dan BNN menutup berbagai celah peredaran narkoba, termasuk melalui perangkat vape.
Kedua lembaga tersebut juga diminta melakukan penindakan tegas terhadap peredaran dan penyalahgunaan vape.
Aparat penegak hukum selanjutnya diminta menindak setiap bentuk penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Di luar aspek penegakan hukum, MUI mendorong organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi serta sosialisasi mengenai keharaman penggunaan vape, bahaya kesehatan, dan potensi penyalahgunaannya.
Masyarakat juga diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik serta berperan aktif melindungi anak-anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
MUI turut meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
BPOM Soroti Kandungan Vape
Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyoroti kandungan sejumlah zat berbahaya dalam produk vape meskipun tidak mengandung tar seperti rokok konvensional.
BPOM juga menegaskan bahwa vape bukan merupakan terapi untuk berhenti merokok berdasarkan kajian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 ditetapkan pada 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah atau 6 November 2026.
Dokumen tersebut ditandatangani Ketua Bidang Fatwa MUI Prof. Dr. KH M. Asrorun Niam Sholeh, MA, dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr. Aminudin Yakub, MA. Penetapan fatwa itu diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Dr. Amirsyah Tambunan.(Red)
