“Ungkap motif dan dalang di balik penyadapan. Proses hukum harus berjalan tuntas agar perkara ini tidak berkembang menjadi opini liar.”
Jakarta, Mercinews.com – Praktisi hukum Alexius Tantrajaya meminta Bareskrim Polri mengungkap aktor utama di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Menurutnya, penyidikan perlu menelusuri tidak hanya pihak yang diduga melakukan penyadapan, tetapi juga pihak yang memerintahkan serta motif di balik tindakan tersebut.
Alexius Tantrajaya mengatakan, pengungkapan secara menyeluruh diperlukan agar penanganan perkara tidak berhenti pada penetapan tersangka, sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Proses hukum terhadap sejumlah oknum perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka harus dikembangkan secara cepat, cermat, dan menyeluruh. Penyidik tidak cukup hanya mengungkap pihak yang diduga melakukan penyadapan, tetapi juga harus menelusuri siapa yang memerintahkan dan apa tujuan di balik tindakan tersebut,” kata Alexius Tantrajaya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Menurut Alexius, penelusuran motif menjadi bagian penting dalam mengungkap perkara tersebut. Hal itu diperlukan untuk mengetahui latar belakang tindakan, pola pelaksanaan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Ia juga meminta penyidik memastikan seluruh proses pengumpulan bukti dilakukan secara profesional dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, konstruksi perkara dapat dibangun berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan asumsi.
Alexius menilai, dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan, termasuk Lawful Interception Management System (LIMS), perlu didalami untuk memastikan apakah penggunaannya telah sesuai prosedur dan kewenangan.
Penerapan Pasal Berlapis
Alexius juga menyoroti kemungkinan penerapan sejumlah ketentuan pidana dalam perkara tersebut. Ia menyebut Pasal 258 KUHP yang mengatur tindak pidana terkait penyadapan atau perekaman secara melawan hukum.
Selain itu, ia menilai ketentuan Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mengenai akses tanpa hak terhadap sistem elektronik milik orang lain perlu dipertimbangkan sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi.
Ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 32 ayat (1), juga dapat didalami apabila ditemukan bukti adanya tindakan mengubah, menambah, mengurangi, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain secara melawan hukum.
Namun, menurut Alexius, penerapan pasal-pasal tersebut harus didasarkan pada hasil penyidikan dan pembuktian masing-masing unsur tindak pidana.
Unsur Makar Didalami
Lebih lanjut, Alexius meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya unsur makar apabila ditemukan fakta yang mengarah pada tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHP.
Ia menegaskan, dugaan makar tidak dapat disimpulkan hanya dari adanya tindakan penyadapan. Penyidik harus membuktikan maksud dan tujuan perbuatan sesuai unsur yang ditentukan dalam ketentuan pidana tersebut.
Karena itu, ia meminta Bareskrim bekerja secara cermat agar penanganan perkara tidak menimbulkan penafsiran yang keliru.
Ia berharap pengusutan perkara dilakukan secara transparan, objektif, dan tuntas sehingga seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum
“Motif penyadapan serta kemungkinan adanya dalang utama di balik peristiwa ini harus diungkap. Untuk itu, kita tunggu proses penyidikannya. Jangan sampai perkara ini menjadi bola liar dan berkembang menjadi opini liar di tengah masyarakat,” ujar advokat senior alumnus Universitas Jayabaya Jakarta itu.(Red)
