Ukraina Kehabisan Tentara, Zelenskyy Teken UU Wajib Militer demi Hadapi Serangan Rusia

Rabu, 17 April 2024 - 13:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mercinews.com – Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy hari Selasa, 16/4/2024, menandatangani undang-undang mobilisasi tentara yang memicu kontroversi.

Undang-undang ini disahkan beberapa hari setelah disetujui oleh parlemen, dengan harapan dapat membantu Ukraina meningkatkan jumlah wajib militer guna melengkapi pasukannya yang terkuras demi menghadapi serangan terus-menerus dari Rusia.

Undang-undang mobilisasi, yang telah dipublikasikan di situs web Parlemen Ukraina, dijadwalkan akan mulai berlaku dalam waktu sebulan dan akan mempermudah identifikasi setiap pria dewasa yang masuk kategori wajib militer di negara tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selama ini banyak di antara warga Ukraina yang mencoba menghindari wajib militer dengan menghindari kontak dengan otoritas setempat.

Baca Juga:  Serangan Iran ke Israel, Rusia Khawatirkan Terjadi ketegangan di Timur Tengah

Selain itu, undang-undang ini juga menawarkan insentif kepada para prajurit, seperti bonus tunai atau bantuan keuangan untuk membeli rumah atau mobil. Namun, beberapa analis menilai Ukraina mungkin tidak mampu membiayai insentif tersebut.

Ukraina berjuang keras menahan serangan Rusia dan saat ini mulai kekurangan prajurit untuk dikirim ke garis depan. Sejak serangan skala besar dimulai pada Februari 2022, Rusia berhasil merebut hampir seperempat wilayah Ukraina.

Dalam situasi di mana pasukan Ukraina jumlahnya lebih sedikit, perlengkapan senjata kurang memadai, dan kebutuhan akan pasukan dan amunisi semakin mendesak, wacana tentang bantuan militer dari negara-negara Barat pun semakin meragukan.

Baca Juga:  Presiden Serbia yakin bahwa konflik di Ukraina akan membawa Dunia menuju bencana

Namun, UU yang disahkan ini mengalami penyesuaian dari rancangan awalnya. Salah satu ketentuan yang tidak dimasukkan adalah rotasi prajurit yang telah bertugas selama 36 bulan di garis depan.

Pihak berwenang menyatakan sebuah undang-undang terpisah mengenai demobilisasi dan rotasi prajurit akan disusun dalam beberapa bulan mendatang.

Namun, penundaan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Ukraina, terutama di kalangan mereka yang memiliki keluarga atau kenalan yang bertugas di garis depan selama dua tahun terakhir.

Prajurit yang telah merasakan kelelahan akibat bertugas di garis depan tidak memiliki kesempatan untuk istirahat karena skala dan intensitas pertempuran yang sedang berlangsung.

Baca Juga:  Serangan Rusia ke Toko Hardware di Kharkiv Ukraina, 2 Orang Tewas-33 Terluka

Ukraina saat ini juga mengalami kekurangan prajurit yang terlatih untuk bertarung. Jika prajurit di garis depan demobilisasi saat ini, maka pasukan Ukraina akan kehilangan anggota yang paling berpengalaman dan mampu bertahan dalam pertempuran.

Pada bulan Desember, Presiden Zelenskyy menyatakan bahwa militer Ukraina berencana untuk melakukan mobilisasi tambahan hingga 500.000 prajurit.

Kepala Staf Angkatan Darat Ukraina, Oleksandr Syrskyi, telah melakukan audit terhadap kekuatan militer dan menyatakan bahwa prajurit dapat dipindahkan dari bagian belakang ke garis depan. Namun, angka pasti mengenai jumlah prajurit yang akan dipindahkan belum diumumkan secara resmi.[]

Berita Terkait

Kuwait Aktifkan Pertahanan Udara setelah Iran Klaim Serang Fasilitas Militer AS
ISTAF Imposes Interim Bans on Eight Thai Sepaktakraw Officials Over World Cup Final Incident
Iran Bantah Klaim Trump soal Penandatanganan Kesepakatan Timur Tengah
Iran Kecam Serangan AS, Ketegangan di Kawasan Teluk Kembali Memanas
Ketika Stafsus Menag Bertemu Dubes Chile, Ini yang Bahas
Trump Klaim Iran Ingin Capai Kesepakatan dengan AS
Momen Hangat Prabowo di Paris, Ajak Pengawal Prancis Foto Bersama Sebelum Pulang
Prabowo Disambut Hangat Macron saat Tiba di Istana Elysee Paris

Berita Terkait

Minggu, 19 Juli 2026 - 17:16 WIB

Kuwait Aktifkan Pertahanan Udara setelah Iran Klaim Serang Fasilitas Militer AS

Senin, 22 Juni 2026 - 22:12 WIB

ISTAF Imposes Interim Bans on Eight Thai Sepaktakraw Officials Over World Cup Final Incident

Minggu, 14 Juni 2026 - 10:25 WIB

Iran Bantah Klaim Trump soal Penandatanganan Kesepakatan Timur Tengah

Minggu, 7 Juni 2026 - 00:11 WIB

Iran Kecam Serangan AS, Ketegangan di Kawasan Teluk Kembali Memanas

Jumat, 5 Juni 2026 - 08:48 WIB

Ketika Stafsus Menag Bertemu Dubes Chile, Ini yang Bahas

Berita Terbaru