Prof. Harris Arthur Hedar: Sekolah Rakyat Presiden Prabowo Pilar Pembangunan SDM

Rabu, 27 Agustus 2025 - 23:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H.(Foto:Dok.Pribadi)

Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H.(Foto:Dok.Pribadi)

“Pendekatan holistik ini bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Keluarga miskin dengan anak putus sekolah berpotensi besar melahirkan generasi miskin berikutnya. Sekolah rakyat hadir untuk menghentikan siklus itu.”

Jakarta, Mercinews.com – Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali Sekolah Rakyat merupakan pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Program ini dinilai mampu memberi akses pendidikan bagi anak-anak miskin dan putus sekolah sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Menurut Harris, yang juga menjabat Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta, Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan holistik. Konsep ini tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga fasilitas asrama, gizi, dan pembinaan karakter, sehingga dampaknya menyasar siswa, keluarga, dan masyarakat luas.

“Pendekatan holistik ini bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Keluarga miskin dengan anak putus sekolah berpotensi besar melahirkan generasi miskin berikutnya. Sekolah rakyat hadir untuk menghentikan siklus itu,” jelas Harris Arthur Hedar, dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025).

Harris menekankan bahwa model pendidikan berbasis asrama memiliki nilai tambah signifikan. Selain menjamin akses pendidikan, sistem ini juga meningkatkan kualitas hidup peserta didik melalui penyediaan akomodasi, nutrisi, dan pembinaan karakter.

“Selain pendidikan akademik, model asrama membentuk karakter anak-anak, membuat mereka lebih sehat, terampil, dan berdaya saing,” ujar Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) itu.

Baca Juga:  Seskab Teddy Jawab Kritik Lawatan Prabowo: Capaian Jangan Dikaburkan

Program Sekolah Rakyat juga sejalan dengan kebijakan makan bergizi gratis bagi siswa dan ibu hamil yang digagas pemerintah. Menurut Harris, kombinasi kedua program ini merupakan upaya nyata penguatan ketahanan nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Ketahanan nasional bukan hanya soal energi, pangan, atau pertahanan keamanan, tetapi juga kualitas manusia. Presiden jelas menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama,” tambah Harris, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi).

Semangat Baru

Sejarah pendidikan Indonesia mencatat, sekolah rakyat bukan konsep baru. Pada masa awal kemerdekaan, Sekolah Rakyat atau “SR” menjadi jenjang pendidikan dasar enam tahun sebelum digantikan Sekolah Dasar (SD) melalui reformasi pendidikan pada era 1970-an.

Baca Juga:  Pengurus AMKI Ikut Program MK untuk Perkuat Literasi Konstitusi Jurnalis

Kini, istilah sekolah rakyat dihidupkan kembali dengan semangat baru. Sekolah rakyat modern tidak sekadar ruang belajar, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat dengan penyediaan gizi, asrama, dan pembinaan karakter. Pendekatan ini diharapkan menyelesaikan akar persoalan pendidikan dan kemiskinan ekstrem yang masih terjadi di banyak daerah Indonesia.

Harris optimistis, bila program ini dijalankan konsisten hingga menjangkau wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), visi besar Indonesia Maju akan semakin nyata.

“Kalau program ini sampai ke pelosok, kita akan menyaksikan generasi baru Indonesia yang lebih sehat, berpendidikan, dan siap bersaing di tingkat global,” pungkas Harris.(red)

Berita Terkait

OTT KPK dan Pelajaran Pembenahan Sistem
Sidang Narkotika PN Denpasar, Kuasa Hukum Terdakwa Pertanyakan Prosedur Penanganan Perkara
Ketua Komisi A DPRD Jateng Diperiksa KPK Terkait Kasus Bupati Pemalang
Laporan Setahun Belum Jelas, Kuasa Hukum Hedy Soewito Minta Perlindungan Hukum Kapolri
MASDA Jabar Dorong Kejagung Perkuat Edukasi Hukum Berbasis Budaya Sunda
Dirut PTPN IV PalmCo Beri Kuliah Umum di FEB UI, Ajak Mahasiswa Kenali Potensi Diri
Sekjen MUI Dukung Wajib Halal Oktober 2026, Pengawasan Produk Impor Diperkuat
Haedar Nashir: Pers Harus Hadirkan Informasi Independen dan Objektif

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 00:17 WIB

OTT KPK dan Pelajaran Pembenahan Sistem

Kamis, 10 September 2026 - 22:39 WIB

Sidang Narkotika PN Denpasar, Kuasa Hukum Terdakwa Pertanyakan Prosedur Penanganan Perkara

Selasa, 8 September 2026 - 14:39 WIB

Ketua Komisi A DPRD Jateng Diperiksa KPK Terkait Kasus Bupati Pemalang

Sabtu, 5 September 2026 - 14:21 WIB

Laporan Setahun Belum Jelas, Kuasa Hukum Hedy Soewito Minta Perlindungan Hukum Kapolri

Kamis, 27 Agustus 2026 - 12:09 WIB

MASDA Jabar Dorong Kejagung Perkuat Edukasi Hukum Berbasis Budaya Sunda

Berita Terbaru

Kabid Hukum AMKI Pusat, Rukmana. (Foto: Dok. Mercinews.com)

Hukum

OTT KPK dan Pelajaran Pembenahan Sistem

Rabu, 16 Sep 2026 - 00:17 WIB