Ketua Komisi A DPRD Jateng Diperiksa KPK Terkait Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 8 September 2026 - 14:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Merah Putih KPK (Foto: istimewa)

Gedung Merah Putih KPK (Foto: istimewa)

Jakarta, Mercinews.com – Ketua Komisi A DPRD Jateng Imam Teguh Purnomo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro, Selasa (8/9/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Imam diperiksa dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang periode 2025-2026.

“Pemeriksaan dilakukan di Polrestabes Semarang,” kata Budi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain Imam, KPK juga memeriksa sejumlah saksi lainnya. Mereka yakni pengurus DPD I Partai Golkar Jawa Tengah Tisna Amijaya, ASN Dinas Pertanian Resqi Meiriasari Sugiharti, pihak swasta Daffa Noor Ubaydillah, Camat Pemalang Prasetyo Widyatmoko, Kepala Dinas Kesehatan Pemalang Wiji Mulyati, dan Asisten II Sekda Pemalang Endro Johan Kusuma.

Baca Juga:  Alexius Tantrajaya: Penghapusan Unsur Kerugian Negara Berisiko Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Budi belum menjelaskan materi yang didalami penyidik terhadap Ketua Komisi A DPRD Jateng maupun saksi lainnya.

Sebelumnya, KPK juga memeriksa Irfandy Ajidharma yang merupakan anggota tim kampanye Anom pada Pemilihan Bupati Pemalang 2024.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami dugaan penggunaan uang hasil pemerasan untuk tim “rumah media” kampanye Anom.

Penyidik juga menelusuri hubungan antara tim tersebut dan Anom serta kemungkinan adanya aliran uang dari pihak bupati kepada tim “rumah media”.

“Dari tim rumah media, ini juga didalami kaitannya rumah media ini dengan bupati seperti apa, apakah kemudian juga ada aliran uang dari pihak bupati kepada rumah media,” ujar Budi di Gedung KPK, Senin (7/9/2026).

Baca Juga:  OTT KPK dan Pelajaran Pembenahan Sistem

KPK sebelumnya juga memeriksa dua pihak swasta, yakni Tri Budi Ambarsari dan Rizky Slamet Apriadi. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan aliran uang yang diperoleh Anom.

Budi mengungkapkan, Tri Budi merupakan salah satu pihak yang turut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) bersama Anom di Jakarta.

“Yang bersangkutan ini juga didalami kaitannya seperti apa, kemudian aliran uangnya seperti apa,” ujar Budi.

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Anom Widiyantoro, Mohamad Haris, Lilik Budi Suprianto dan Iptu Setya Budi Dias Oktavianto.

Anom merupakan Bupati Pemalang, Mohamad Haris atau Gus Haris merupakan pihak swasta yang disebut sebagai orang kepercayaan Anom, sedangkan Lilik Budi Suprianto juga berasal dari pihak swasta. Adapun Setya Budi merupakan staf administrasi KPK.

Baca Juga:  Aset PT Acset Indonusa Terancam Disita dalam Kasus Korupsi Tol MBZ

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya mengatakan, Anom diduga melakukan pemerasan melalui Mohamad Haris atau Gus Haris. Dari praktik tersebut, uang yang terkumpul disebut mencapai Rp1,98 miliar.

Sebagian uang tersebut diduga diberikan kepada Lilik Budi Suprianto. KPK menduga Lilik mengklaim dapat membantu mengurus perkara di KPK karena anaknya, Setya Budi, bekerja sebagai staf administrasi di lembaga antirasuah tersebut.

KPK masih mendalami aliran uang dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut.(red)

Berita Terkait

Penyadapan Presiden Jadi Sorotan, Luthfi Yazid Minta Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi
Nusron Wahid Bisa Dijerat Pasal 21 UU Tipikor jika Terbukti Menghalangi Penyidikan KPK 
Alexius Tantrajaya: Penghapusan Unsur Kerugian Negara Berisiko Lemahkan Pemberantasan Korupsi
LPSK: Restitusi untuk 5.102 Korban Dana Syariah Indonesia Sebesar Rp 1,07 Triliun
Tuntutan Jaksa Ditunda 2 Pekan, Kuasa Hukum Terdakwa Optimistis Perjuangkan Rehabilitasi
Kuntadi Ungkap Strategi Kejagung Berantas Korupsi dan Pulihkan Kerugian Negara
Wakil Jaksa Agung Apresiasi Penerapan Plea Bargain di Kejati Sultra
Pakar Hukum Nilai 29 Entitas dalam Dakwaan Febrie Dapat Dijerat TPPU

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 22:46 WIB

Penyadapan Presiden Jadi Sorotan, Luthfi Yazid Minta Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:27 WIB

Nusron Wahid Bisa Dijerat Pasal 21 UU Tipikor jika Terbukti Menghalangi Penyidikan KPK 

Minggu, 25 Oktober 2026 - 23:27 WIB

Alexius Tantrajaya: Penghapusan Unsur Kerugian Negara Berisiko Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:07 WIB

LPSK: Restitusi untuk 5.102 Korban Dana Syariah Indonesia Sebesar Rp 1,07 Triliun

Kamis, 15 Oktober 2026 - 23:11 WIB

Tuntutan Jaksa Ditunda 2 Pekan, Kuasa Hukum Terdakwa Optimistis Perjuangkan Rehabilitasi

Berita Terbaru