Kejati Kaltim Tahan Kepala Teknik Tambang CV ABI, Diduga Terlibat Penjualan Batu Bara Ilegal

Rabu, 10 Juni 2026 - 11:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tersangka AW (rompi merah muda) saat digelandang petugas Kejati Kaltim menuju Rutan Kelas I Samarinda. (Foto: Dok. Puspenkum Kejati Kaltim)

Tersangka AW (rompi merah muda) saat digelandang petugas Kejati Kaltim menuju Rutan Kelas I Samarinda. (Foto: Dok. Puspenkum Kejati Kaltim)

Samarinda, Mercinews.com – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) menetapkan dan menahan seorang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi di sektor pertambangan yang diduga melibatkan CV ABI. Tersangka berinisial AW, yang menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT), diduga berperan dalam praktik penjualan batu bara ilegal.

Kasi Penkum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, mengatakan, AW ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Kelas I Samarinda, terhitung sejak Selasa (9/6/2026).

“Penahanan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP,” kata Toni dalam keterangannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Tony, penyidik menilai penahanan diperlukan karena ancaman pidana terhadap tersangka melebihi lima tahun serta adanya potensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidana.

Baca Juga:  Kejari Pidie Jaya tahan dua ASN terlibat korupsi dana BOK

Ia menyebutkan, AW diduga terlibat dalam penjualan batu bara yang tidak berasal dari wilayah izin usaha pertambangan (IUP) CV ABI. Dugaan praktik tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2021 hingga 2024 dan disebut menyebabkan kerugian keuangan negara. Namun, Kejati Kaltim belum merinci nilai kerugian yang ditimbulkan.

Selain itu, lanjutnya, AW juga diduga terlibat dalam aktivitas penambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan selama periode 2020 hingga 2024.

“Sebagai Kepala Teknik Tambang, AW memiliki tanggung jawab dan kewenangan teknis tertinggi dalam operasional pertambangan. Jabatan tersebut mengharuskan pemegangnya memastikan kegiatan penambangan berjalan sesuai IUP, rencana kerja, serta standar keselamatan yang berlaku,” ungkapnya.

Baca Juga:  OTT KPK di PN Depok, Carrel Ticualu: Bukan Ukuran Keberhasilan Pemberantasan Korupsi

Namun, pihaknya menduga kewenangan tersebut justru digunakan untuk memfasilitasi penjualan batu bara yang berasal dari luar wilayah IUP CV ABI.

Dalam perkara ini, AW dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan terkait lainnya.

Penyidik menyebut telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan AW sebagai tersangka sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Baca Juga:  Zarof Ricar Divonis 16 Tahun Penjara, Uang Rp915 Miliar dan 51 Kg Emas Dirampas untuk Negara

Ia mengungkapkan, AW merupakan tersangka ketiga dalam perkara tersebut. Sebelumnya, pada awal Juni 2026, Kejati Kaltim telah menahan dua tersangka lain, yakni DM dari unsur swasta dan AF yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Keduanya diduga turut terlibat dalam penjualan batu bara yang tidak berasal dari wilayah IUP CV ABI dan telah ditahan selama 20 hari sejak 3 Juni 2026 di Rutan Samarinda.

Hingga kini, penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.(red)

Berita Terkait

KOSMAK Soroti Enam Dugaan Perkara dalam Bedah Buku ‘Memberantas Korupsi Sembari Korupsi’
Alexius Tantrajaya Ungkap Alasan ST Burhanuddin Masih Layak Pimpin Kejagung
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Usai Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi dan TPPU
Hotman Paris Mundur sebagai Kuasa Hukum Febrie Adriansyah, Ini Alasannya
KPK Ungkap Dugaan Aliran Rp 12,4 Miliar ke Bupati Lombok Barat
Kejagung Pastikan Pertemuan Kajati dan Kapolda untuk Perkuat Hubungan Kelembagaan
Perwakum Dukung Polresta Denpasar Usut Dugaan Oknum Wartawan Minta Uang
KPK Geledah Rumah Anggota BPK Terkait Dugaan Suap Audit di Muara Enim

Berita Terkait

Senin, 10 Agustus 2026 - 22:45 WIB

KOSMAK Soroti Enam Dugaan Perkara dalam Bedah Buku ‘Memberantas Korupsi Sembari Korupsi’

Minggu, 26 Juli 2026 - 23:55 WIB

Alexius Tantrajaya Ungkap Alasan ST Burhanuddin Masih Layak Pimpin Kejagung

Sabtu, 25 Juli 2026 - 01:40 WIB

Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Usai Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi dan TPPU

Kamis, 23 Juli 2026 - 16:38 WIB

Hotman Paris Mundur sebagai Kuasa Hukum Febrie Adriansyah, Ini Alasannya

Selasa, 21 Juli 2026 - 19:42 WIB

KPK Ungkap Dugaan Aliran Rp 12,4 Miliar ke Bupati Lombok Barat

Berita Terbaru

Konsolidasi perdana jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumsel masa bakti 2025-2030 di Aula DPD Partai Golkar Sumsel, Palembang, Minggu (30/8/2026). (Foto: istimewa)

Daerah

Golkar Sumsel Fokus Konsolidasi Internal Pasca-Musda

Senin, 31 Agu 2026 - 17:47 WIB