Hilman Latief Bantah Dugaan Aliran Dana Kuota Haji, Sebut Keluarganya Terdampak

Kamis, 28 Mei 2026 - 15:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Eks Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief. (Foto: Dok.Net)

Eks Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief. (Foto: Dok.Net)

Jakarta, Mercinews.com – Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, membantah semua tuduhan terkait dugaan aliran dana korupsi kuota haji tambahan yang menyeret namanya.

Pernyataan itu disampaikan Hilman Latief kepada awak media seusai melaksanakan shalat Idul Adha 1447 Hijriah di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2026).

“Enggak ada aliran uang. Coba tanyakan apakah ada uang ke Pak Hilman? Enggak ada,” katanya kepada awak media seusai melaksanakan shalat Idul Adha 1447 Hijriah di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, di kutip Kamis (28/5).

Hilman Latief mengatakan, selama delapan bulan terakhir dirinya memilih tidak memberikan tanggapan atas pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan korupsi kuota haji.

Menurut Hilman, tidak ada aliran dana yang diterimanya terkait pengelolaan kuota haji tambahan.

“Saya sudah enggak menanggapi itu. Delapan bulan ditulis media begitu, saya diam saja,” ujarnya.

Baca Juga:  Kemenag dan PGPI Bahas Peran Gereja dalam Menjaga Kerukunan

Hilman juga mengungkapkan dampak pemberitaan tersebut terhadap keluarganya.

Ia menyebut kedua orang tuanya mengalami tekanan akibat tuduhan yang berkembang di ruang publik.

“Keluarga saya hancur. Ibu saya hancur, ayah saya kena stroke,” ungkap Hilman.

Ia mengaku sempat memprotes sejumlah pemberitaan media yang mencantumkan namanya dalam kasus tersebut.

“Saya enggak komentar di media, tetapi medianya terus setiap saat memberitakan,” ujarnya.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan korupsi terkait kuota haji tambahan periode 2023-2024.

Baca Juga:  Kasus Korupsi K3, Immanuel Ebenezer Dihukum 4,5 Tahun Penjara

Hilman sebelumnya telah dimintai keterangan oleh penyidik KPK pada pertengahan Mei 2026.

Ia diperiksa sebagai saksi untuk mengklarifikasi sejumlah pertemuan dinas semasa menjabat di Kemenag.

Penyidik juga mendalami dugaan adanya lobi dari sejumlah asosiasi biro perjalanan haji terkait pengelolaan kuota tambahan.

Sementara itu, KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beserta seorang staf khususnya sebagai tersangka dalam perkara tersebut sejak Januari 2026.(tim)

Berita Terkait

Alexius Tantrajaya Minta Bareskrim Ungkap Aktor Utama di Balik Penyadapan Presiden
Penyadapan Presiden Jadi Sorotan, Luthfi Yazid Minta Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi
Nusron Wahid Bisa Dijerat Pasal 21 UU Tipikor jika Terbukti Menghalangi Penyidikan KPK 
Alexius Tantrajaya: Penghapusan Unsur Kerugian Negara Berisiko Lemahkan Pemberantasan Korupsi
LPSK: Restitusi untuk 5.102 Korban Dana Syariah Indonesia Sebesar Rp 1,07 Triliun
Tuntutan Jaksa Ditunda 2 Pekan, Kuasa Hukum Terdakwa Optimistis Perjuangkan Rehabilitasi
Kuntadi Ungkap Strategi Kejagung Berantas Korupsi dan Pulihkan Kerugian Negara
Wakil Jaksa Agung Apresiasi Penerapan Plea Bargain di Kejati Sultra

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 12:12 WIB

Alexius Tantrajaya Minta Bareskrim Ungkap Aktor Utama di Balik Penyadapan Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 22:46 WIB

Penyadapan Presiden Jadi Sorotan, Luthfi Yazid Minta Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:27 WIB

Nusron Wahid Bisa Dijerat Pasal 21 UU Tipikor jika Terbukti Menghalangi Penyidikan KPK 

Minggu, 25 Oktober 2026 - 23:27 WIB

Alexius Tantrajaya: Penghapusan Unsur Kerugian Negara Berisiko Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:07 WIB

LPSK: Restitusi untuk 5.102 Korban Dana Syariah Indonesia Sebesar Rp 1,07 Triliun

Berita Terbaru