Warga Korban Kebakaran Depo Pertamina Tolak Wacana Relokasi Jokowi

Rabu, 8 Maret 2023 - 02:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Mercinews.com – Warga Tanah Merah menolak soal wacana pemerintah tentang relokasi warga korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Setidaknya, dua RW terkena dampak dari kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang juga menelan belasan korban jiwa dan puluhan luka-luka.

Salah seorang warga RW 9, Aprilia (36) mengatakan, tidak ingin pindah lantaran relokasi bukan jalan keluar terbaik bagi dia pribadi dan warga lainnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Warga yang mayoritas, kata April, berprofesi sebagai pemulung juga keberatan lantaran jika mereka direlokasi ke rumah susun, bakal kesulitan dalam membayar sewa bulanan.

“Kalau di sini kan para warga profesinya mulung. Bayar sewanya gimana? Kalo kontrakan di sini kan cuma Rp300 ribu sebulan,” katanya, saat ditemui di lokasi kebakaran, Senin (6/3/2023).

Baca Juga:  Pak Geisz Sentil PDIP soal IMB Era Anies Terkait Lahan Kebakaran depo Plumpang

Selain sewa, sebagai pemulung juga banyak barang loak hasil pungutan di jalan seperti gelas dan botol plastik bekas yang dihimpun.

Dikhawatirkan, jika tinggal di runah susun tidak ada ruang untuk menyimpan itu semua.

“Kalau mereka habis mulung kan juga pasti bersihin gelas atau botol-botolnya. Kalau di sini masih ada tempat meski kecil tapi kalau di-rusunkan belum tentu ada,” ucapnya.

Senada dengan Aprilia, Maryani (40) juga tidak sepakat jika warga harus direlokasi buntut kebakaran Pertamina Plumpang.

Ia mengklaim sebagai pemilik sertifikat tanah secara sah, keberatan dengan wacana yang digulirkan oleh Predisen Joko Widodo.

Baca Juga:  Alexius Tantrajaya: Aksi 12 Juni BEM UI Jadi Alarm bagi Pemerintah untuk Berbenah

“Ibaratkan tanah sebelah sinikan resmi karena kalau di sini orang-orangnya di sini pada gak mau dong (relokasi) kan ini tanah resmi kalau yang di dalam situ (Depo Pertamina) kan enggak, karena kami kan punya sertifikat tanah,” jelas Maryani.

Ia sendiri bingung jika harus dipaksa hengkang dari rumah yang ia tempati selama puluhan tahun ini.

Kalau di relokasi) gak tahu juga saya bingung juga,” kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya mengunjungi tempat pengungsian kebakaran Pertamina Plumpang. Dalam kunjungannya, Jokowi menganggap lokasi pemukiman warga dianggap berbahaya lantaran terlalu dekat dengan Depo Pertamina.

Jokowi juga mewacanakan 2 hal, agar kebakaran yang menelan belasan korban jiwa itu tidak kembali terulang.

Baca Juga:  Jakarta Banjir Pagi Ini, Pejaten Timur Capai 2,6 Meter

Dua wacana Jokowi yakni merelokasikan warga ke tempat yang lebih aman, atau memindahkan Depo Pertamina di pulau reklamasi.

Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpangnya digeser ke (pulau) reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi,” kata Jokowi, Minggu.

Diketahui, berdasar data sementara, jumlah korban tewas akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang mencapai 19 orang.

Tak hanya itu, puluhan orang juga mengalami luka-luka akibat kebakaran maut itu.

Kemudian, ada tiga orang yang dilaporkan masih dicari lantaran dinyatakan hilang saat kejadian nahas tersebut. Bahkan, ratusan warga pun terpaksa mengungsi di sejumlah posko.

 

(m/c)

Berita Terkait

MASDA Jabar Dorong Kejagung Perkuat Edukasi Hukum Berbasis Budaya Sunda
Sekjen MUI Dukung Wajib Halal Oktober 2026, Pengawasan Produk Impor Diperkuat
Haedar Nashir: Pers Harus Hadirkan Informasi Independen dan Objektif
Haedar Nashir Terima Kartu Wartawan Utama Khusus di Hari Pers Muhammadiyah 2026
KOSMAK Soroti Enam Dugaan Perkara dalam Bedah Buku ‘Memberantas Korupsi Sembari Korupsi’
Menteri PPPA Minta Keamanan Siswa Dijaga Usai Temuan Senjata dan Narkotika di Sekolah
Alexius Tantrajaya Ungkap Alasan ST Burhanuddin Masih Layak Pimpin Kejagung
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Usai Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi dan TPPU

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 12:09 WIB

MASDA Jabar Dorong Kejagung Perkuat Edukasi Hukum Berbasis Budaya Sunda

Jumat, 14 Agustus 2026 - 13:16 WIB

Sekjen MUI Dukung Wajib Halal Oktober 2026, Pengawasan Produk Impor Diperkuat

Jumat, 14 Agustus 2026 - 00:55 WIB

Haedar Nashir: Pers Harus Hadirkan Informasi Independen dan Objektif

Kamis, 13 Agustus 2026 - 23:58 WIB

Haedar Nashir Terima Kartu Wartawan Utama Khusus di Hari Pers Muhammadiyah 2026

Senin, 10 Agustus 2026 - 22:45 WIB

KOSMAK Soroti Enam Dugaan Perkara dalam Bedah Buku ‘Memberantas Korupsi Sembari Korupsi’

Berita Terbaru