Suara Advokat Menggema di Senayan, Dorong Segera Sahkan RUU KUHAP

Senin, 21 Juli 2025 - 23:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum DPN Peradi SAI, Juniver Girsang, mewakili Koalisi Organisasi Advokat saat menyerahkan surat pernyataan sikap dan usulan terkait RUU KUHAP kepada Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025). (Foto: Istimewa)

Ketua Umum DPN Peradi SAI, Juniver Girsang, mewakili Koalisi Organisasi Advokat saat menyerahkan surat pernyataan sikap dan usulan terkait RUU KUHAP kepada Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025). (Foto: Istimewa)

JAKARTA, MERCINEWS.COM – Suara para advokat dari berbagai organisasi profesi menggema di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar Senin (21/7/2025), para advokat menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan komitmen parlemen untuk memperkuat posisi advokat dalam sistem peradilan pidana. Menurutnya, KUHAP yang baru harus menghadirkan keadilan yang lebih setara dengan menjamin peran aktif dan perlindungan hukum terhadap para advokat.

Baca Juga:  Peradi SAI Lantik 37 Advokat Baru di Jakarta, Seleksi Ketat Jaga Kualitas

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Komitmen kami adalah memperkuat profesi advokat demi terciptanya hukum yang adil. KUHAP yang baru ini menjadi tonggak penguatan tersebut, tanpa mengurangi kewenangan aparat penegak hukum lainnya,” ujar Habiburokhman dalam forum tersebut.

 

Ia juga menyoroti kenyataan bahwa selama ini advokat kerap menghadapi hambatan dalam mendampingi klien, bahkan sejak tahap penyelidikan. “Bicara pun tidak boleh, apalagi menyampaikan keberatan. Ini harus berubah,” tegasnya.

Baca Juga:  Praperadilan Roy Suryo Dikabulkan Sebagian, Penggeledahan dan Penahanan Tidak Sah

 

RDPU tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh senior advokat Indonesia, termasuk Maqdir Ismail, Hotman Paris Hutapea, Palmer Situmorang, Rivai Zakaria, Carrel Ticualu, Teguh Samudera, dan Kores Tambunan. Kehadiran mereka menunjukkan kekompakan dan keseriusan komunitas advokat dalam mendorong reformasi hukum acara pidana.

 

Dukungan konkret juga disampaikan oleh Koalisi Organisasi Advokat Pendukung Pengesahan RUU KUHAP. Ketua Umum Peradi Suara Advokat Indonesia (SAI), Juniver Girsang, yang mewakili koalisi menyatakan bahwa KUHAP yang baru sangat dibutuhkan seiring diberlakukannya KUHP baru pada Januari 2026.

Baca Juga:  Komjak Fokus Perkuat Pengawasan dan Rekomendasi Kebijakan pada 2025

 

“Kami mendukung penuh kelanjutan pembahasan dan pengesahan RUU KUHAP tahun ini. KUHAP harus modern, menjunjung prinsip negara hukum, dan melindungi hak asasi manusia,” ujar Juniver saat membacakan pernyataan sikap.

Organisasi advokat yang tergabung dalam koalisi antara lain PERADI, AAI, IKADIN, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, APSI, KAI, PPKHI, dan FERARI. Mereka menyatakan bahwa pengesahan RUU KUHAP menjadi kebutuhan mendesak guna membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan berimbang.(red)

Berita Terkait

Alexius Tantrajaya Minta Bareskrim Ungkap Aktor Utama di Balik Penyadapan Presiden
Penyadapan Presiden Jadi Sorotan, Luthfi Yazid Minta Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi
Nusron Wahid Bisa Dijerat Pasal 21 UU Tipikor jika Terbukti Menghalangi Penyidikan KPK 
Alexius Tantrajaya: Penghapusan Unsur Kerugian Negara Berisiko Lemahkan Pemberantasan Korupsi
LPSK: Restitusi untuk 5.102 Korban Dana Syariah Indonesia Sebesar Rp 1,07 Triliun
Tuntutan Jaksa Ditunda 2 Pekan, Kuasa Hukum Terdakwa Optimistis Perjuangkan Rehabilitasi
Kuntadi Ungkap Strategi Kejagung Berantas Korupsi dan Pulihkan Kerugian Negara
Wakil Jaksa Agung Apresiasi Penerapan Plea Bargain di Kejati Sultra

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 12:12 WIB

Alexius Tantrajaya Minta Bareskrim Ungkap Aktor Utama di Balik Penyadapan Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 22:46 WIB

Penyadapan Presiden Jadi Sorotan, Luthfi Yazid Minta Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:27 WIB

Nusron Wahid Bisa Dijerat Pasal 21 UU Tipikor jika Terbukti Menghalangi Penyidikan KPK 

Minggu, 25 Oktober 2026 - 23:27 WIB

Alexius Tantrajaya: Penghapusan Unsur Kerugian Negara Berisiko Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:07 WIB

LPSK: Restitusi untuk 5.102 Korban Dana Syariah Indonesia Sebesar Rp 1,07 Triliun

Berita Terbaru