Jakarta, Mercinews.com – Mahasiswa Riau di Jakarta mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang berjalan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Mereka menilai penghormatan terhadap proses hukum diperlukan agar stabilitas daerah tetap terjaga dan pelayanan publik tidak terganggu.
Syahroni, mahasiswa asal Riau yang tergabung dalam komunitas mahasiswa Riau di Jakarta, mengatakan bahwa seluruh elemen masyarakat perlu bersikap tenang dan menahan diri dalam menyikapi perkembangan kasus tersebut.
“Kami mengimbau semua pihak untuk tetap menahan diri dan menciptakan suasana yang kondusif. Pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap berjalan normal agar masyarakat tidak dirugikan,” ujar Syahroni, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (15/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan bahwa proses hukum yang sedang dilakukan KPK harus dihormati sepenuhnya. Menurutnya, dukungan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan mendorong penanganan perkara dilakukan secara objektif dan profesional.
“Kami berharap penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih dan mengedepankan asas keadilan,” katanya.
Syahroni juga menekankan pentingnya memperkuat langkah pencegahan korupsi. Ia menilai bahwa pembenahan sistem anggaran, peningkatan transparansi, serta penguatan pengawasan internal perlu dijalankan secara konsisten.
“Pencegahan merupakan kunci. Sistem harus diperbaiki agar potensi korupsi dapat ditekan. Penindakan saja tidak cukup,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Masyarakat kami harap tetap tenang dan tidak menyebarkan asumsi atau dugaan yang belum terbukti. Beri ruang bagi aparat hukum untuk bekerja secara independen,” kata mahasiswa pascasarjana Universitas Nasional tersebut.
Syahroni menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama, terutama di tengah proses hukum yang sedang berlangsung di Riau.
“Yang paling penting adalah memastikan pembangunan di Riau tidak terhambat dan pelayanan publik tetap optimal,” pungkasnya.
