Bekasi, Mercinews.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO) merupakan salah satu kunci strategis dalam memperkuat infrastruktur digital nasional. Teknologi ini dinilai mampu menjawab tantangan keterbatasan jaringan terestrial, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta mempercepat pemerataan konektivitas di seluruh Indonesia.
Dalam siaran pers yang diterima Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI), Kamis (14/8/2025), pernyataan itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, yang dibacakan oleh Marsekal Pertama TNI Agus Pandu Purnama selaku Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, pada acara Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Satelit LEO dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Digital Nasional di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/8/2025).
Dalam forum tersebut, Pandu menegaskan bahwa keadilan sosial di era digital tidak hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga melalui perluasan jaringan serta konektivitas digital yang andal, aman, dan merata hingga ke pelosok Nusantara, dari Miangas sampai Rote, dari Natuna hingga Merauke.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan bahwa tantangan geografis Indonesia yang sangat luas menyebabkan infrastruktur digital terestrial seperti jaringan serat optik dan menara BTS belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Oleh karena itu, teknologi satelit orbit rendah dinilai sebagai game changer—sebuah terobosan yang diharapkan dapat membalik peta ketimpangan digital nasional.
Satelit LEO, lanjut Pandu, menawarkan berbagai manfaat nyata, mulai dari mendukung pendidikan daring di desa-desa terpencil, layanan kesehatan digital di wilayah terluar, hingga memperkuat koordinasi pertahanan, keamanan, dan penanggulangan bencana secara waktu nyata (real-time). Teknologi ini mampu menyediakan konektivitas berkecepatan tinggi tanpa ketergantungan pada pembangunan infrastruktur fisik yang mahal dan memakan waktu lama.
Namun demikian, pemanfaatan satelit LEO juga membawa risiko strategis yang perlu diwaspadai. Pandu mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap operator asing, potensi celah keamanan siber, pelanggaran terhadap kedaulatan data, serta ketiadaan regulasi nasional yang komprehensif menjadi ancaman nyata yang tidak boleh diabaikan.
Menanggapi hal tersebut, Kemenko Polkam mendorong percepatan penyusunan kebijakan dan tata kelola nasional terkait pemanfaatan satelit LEO, yang berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional. Pandu menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap spektrum dan orbit satelit, serta pembangunan kapabilitas nasional dalam riset, manufaktur satelit, dan mitigasi ancaman siber berbasis luar angkasa.
“Hal-hal ini perlu segera dilakukan untuk memastikan kedaulatan teknologi sekaligus memperkuat ketahanan digital nasional,” ujarnya menutup sambutan.
Forum tersebut turut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan lintas-sektor, antara lain Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Kepala Bidang Riset dan Pusat Data Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia (ASSI), serta pengamat telekomunikasi dan akademisi.(01)
