Jakarta, Mercinews.com – Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan kembali visi geopolitik Presiden pertama RI, Soekarno atau Bung Karno, yang menempatkan Indonesia sebagai negara terkuat di kawasan Samudera Indonesia.
Pesan itu disampaikan Hasto saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).
Upacara pengibaran Bendera Merah Putih tersebut diikuti anggota DPRD Fraksi PDIP, pengurus DPC dan PAC se-DKI Jakarta, serta Satgas PDIP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pidatonya, Hasto menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar slogan politik, melainkan ideologi bangsa yang memiliki dimensi geopolitik sekaligus instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan pembebasan ekonomi rakyat.
“Pancasila mengandung suatu tekad untuk membebaskan rakyat Indonesia dari berbagai belenggu penjajahan dan penindasan,” ujar Hasto.
Visi Geopolitik Bung Karno
Hasto menilai bangsa Indonesia perlu kembali meneguhkan arah pembangunan sebagaimana yang telah dirumuskan para pendiri bangsa, terutama terkait kemandirian ekonomi dan posisi strategis Indonesia dalam percaturan global.
Mengacu pada pemikiran Bung Karno yang juga kerap disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Hasto mengatakan Indonesia harus dibangun berdasarkan kekuatan ide dan cita-cita besar sebagai bangsa maritim.
“Dalam visi geopolitik Bung Karno, Indonesia harus dipimpin oleh ide, yakni suatu tekad untuk menjadi negara terkuat di Samudera Indonesia dan menjadi pintu gerbang masa depan dunia di Samudera Pasifik,” katanya.
Menurut Hasto, pembangunan pada masa awal kemerdekaan dirancang berbasis riset, penguasaan ilmu pengetahuan, dan pengembangan perguruan tinggi sebagai pusat peradaban bangsa.
Hal itu, kata dia, menjadi fondasi penting dalam mengelola potensi sumber daya alam, khususnya kekayaan kelautan di kawasan Indonesia Timur.
Soroti Politik Luar Negeri dan Ekonomi Nasional
Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga menyoroti dinamika politik luar negeri Indonesia.
Ia mempertanyakan sejauh mana prinsip politik luar negeri bebas aktif masih dijalankan secara konsisten.
“Banyak yang mempertanyakan misalnya, apakah politik luar negeri Indonesia masih bebas aktif? Ataukah sudah tunduk pada hegemoni negara adidaya? Apakah partisipasi rakyat yang bersifat organik dalam kegiatan perekonomian nasional masih diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang, atau setiap kebijakan muncul dan ditentukan dari atas,” ujarnya.
Selain itu, Hasto menilai kondisi ekonomi nasional pada kuartal I 2026 menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.
Menurutnya, berbagai indikator ekonomi menunjukkan adanya tekanan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Ia menyoroti defisit transaksi berjalan serta kondisi keseimbangan primer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih negatif.
“Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang,” kata Hasto.
Menurut Hasto, dampak kondisi tersebut dapat dirasakan melalui pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatnya angka kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan, hingga maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kedaulatan Ekonomi untuk Rakyat
Sebagai solusi, Hasto menegaskan pentingnya mengembalikan orientasi pembangunan ekonomi kepada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
Ia menilai negara harus memastikan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat terpenting adalah rakyat sebagai dasar kebijakan,” tegasnya.
Hasto menambahkan, semangat Pancasila harus terus menjadi landasan dalam setiap kebijakan negara agar cita-cita mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai.
“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat terpenting adalah rakyat sebagai dasar kebijakan,” tegasnya.(red)
