Jakarta, Mercinews.com – Polda Jabar dijadikan percontohan oleh Mabes Polri dalam Program Ketahanan Pangan, khususnya melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Skema ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah.
Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi (Rakor) Polri bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).
Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, dan diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak pada 2025. Rapat koordinasi ini untuk konsolidasi dan kolaborasi agar strategi 2026 dapat berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Polri berperan sebagai jembatan bagi kelompok tani (Poktan) jagung, terutama dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang difasilitasi Himbara, petani dapat memperoleh akses perbankan untuk modal menanam dan memperluas lahan. Di wilayah Polda Jabar, khususnya Nagreg dan Ciamis, skema ini telah diterapkan untuk mendukung produksi jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada 2026 untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung pakan ternak.
Selain modal, Polri memastikan stabilitas harga hasil panen dengan bekerja sama dengan Perum Bulog. Tahun ini, Bulog menargetkan pengadaan 1 juta ton jagung dengan harga Rp6.400 per kilogram sebagai cadangan pangan pemerintah. Langkah ini mencegah petani menjual jagung kepada tengkulak dengan harga rendah.
Program Ketahanan Pangan Polri juga bertujuan mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jerat tengkulak, dan meningkatkan produksi jagung nasional. Pendampingan manajerial diharapkan membantu petani membayar pinjaman tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Karo SDM Polda Jabar, Kombes Pol Fadly Samad, menyebutkan Polda Jabar menjalankan empat skema utama dalam program ini. Pertama, skema CSR dan pemodal tanpa bunga melalui program “Keroyok Bareng Rame-rame” dengan satu Polsek mengelola dua hektare lahan.
Kedua, pinjaman melalui Primkopol dengan sistem bagi hasil atau bunga 1,5 persen untuk kebutuhan pertanian seperti bibit, pupuk, obat-obatan, serta alat dan mesin pertanian.
“Ketiga, mendorong agar program KUR berjalan maksimal. Keempat, pemanfaatan lahan PTPN dan Perhutani melalui skema pinjam manfaat yang dikelola bersama kelompok tani,” jelas Fadly, didampingi Kabagbinkar AKBP Condro Sasongko.
Dengan program ini, Polri berharap skema ketahanan pangan dapat menjadi model yang diadopsi secara nasional, memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak, dan meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.(red)
