Kevin Wu Minta Pemprov DKI Buka Dokumen Lahan Padel Meruya Utara

Kamis, 10 September 2026 - 10:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Kevin Wu saat meninjau bangunan fasilitas olahraga padel di RW 10, Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat, Kamis (10/9/2026). (Foto: istimewa)

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Kevin Wu saat meninjau bangunan fasilitas olahraga padel di RW 10, Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat, Kamis (10/9/2026). (Foto: istimewa)

Jakarta, Mercinews.com – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Kevin Wu meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka dokumen pemanfaatan lahan yang digunakan untuk pembangunan fasilitas olahraga padel di RW 10, Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat.

Permintaan itu disampaikan Kevin Wu setelah kembali meninjau lokasi tersebut pada Rabu (9/9/2026). Dalam peninjauan itu, ia mendapati segel merah kembali terpasang pada lokasi pembangunan.

Kevin mengatakan, terdapat perubahan kondisi fisik bangunan dibandingkan dengan kunjungan sebelumnya. Perubahan tersebut, menurut dia, perlu diklarifikasi untuk memastikan apakah pekerjaan konstruksi sempat dilakukan setelah penyegelan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Segel merah memang sudah kembali terpasang. Tetapi kami juga melihat kondisi bangunan telah berubah dibandingkan saat kunjungan sebelumnya. Karena itu, harus dijelaskan apakah sempat terjadi kegiatan pembangunan, kapan berlangsung, siapa yang mengawasi, dan bagaimana tindak lanjut penegakannya,” kata Kevin dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:  Pameran Lukisan Anwar Rosyid di Balai Budaya Diharapkan Lahirkan Seniman Baru

Kevin mengatakan, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi resmi, bukan hanya melalui pernyataan lisan.

Ia mengaku telah menyurati sejumlah pihak terkait, antara lain lurah, camat, Wali Kota Jakarta Barat, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta dinas teknis yang menangani penataan ruang dan bangunan.

Dalam surat tersebut, Kevin meminta penjelasan mengenai kronologi pemanfaatan lahan hingga penyegelan, dasar dan bentuk kerja sama dengan pihak ketiga, luas lahan yang dikerjasamakan, jangka waktu dan nilai kerja sama, batas lahan, perizinan bangunan, serta status pekerjaan setelah penyegelan.

Baca Juga:  Peringati Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Imigrasi Bali Teguhkan Komitmen Pelayanan dan Pengawasan

“Ini merupakan lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, publik berhak mengetahui secara transparan dasar pemanfaatannya, isi kerja samanya, nilai yang diterima daerah, kesesuaian penggunaannya, dan proses perizinannya,” ujar Kevin.

Beralih dari TPS

Berdasarkan keterangan yang diterima Kevin, lahan tersebut sebelumnya merupakan lahan kosong yang dimanfaatkan warga sebagai tempat penampungan sampah sementara (TPS).

Kini, sebagian lahan itu digunakan untuk pembangunan fasilitas padel yang bersifat komersial. Menurut Kevin, perubahan pemanfaatan tersebut perlu dikaji, termasuk dampaknya terhadap pelayanan persampahan dan kebutuhan masyarakat sekitar.

“Pengelolaan sampah sedang menjadi persoalan mendesak sekaligus program prioritas di Jakarta. Jangan sampai pemanfaatan aset daerah untuk kegiatan komersial justru mengurangi fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, tanpa solusi pengganti yang layak dan tanpa proses yang transparan,” kata Kevin.

Baca Juga:  Kevin Wu Soroti Pengembang Apartemen Pluit Sea View: 13 Tahun Pembeli Belum Dapat Unit

Kevin juga meminta Pemprov DKI memastikan tidak ada kegiatan pembangunan selama penyegelan atau penghentian pekerjaan masih berlaku.

Selain itu, ia meminta seluruh instansi terkait memberikan jawaban tertulis yang dilengkapi dokumen pendukung sehingga informasi mengenai pemanfaatan lahan tersebut dapat diperiksa secara terbuka.

“Kami tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara penggunaan lahan, dokumen kerja sama, perizinan, dan kondisi di lapangan, Pemprov DKI wajib mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan. Kepentingan warga dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah harus menjadi prioritas,” ujar Kevin.(red)

Berita Terkait

Stafsus Menag Apresiasi Kunjungan Pejabat Kemenlu Jerman di Masjid Istiqlal
Peringati Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Imigrasi Bali Teguhkan Komitmen Pelayanan dan Pengawasan
Pemilik Media Gerbangpatriot.com Iwan Jamaludin Kecewa dengan Sikap Diskominfostandi Kota Bekasi
Tokoh Papua Minta Prabowo Pertimbangkan Pimpinan DPD RI Jadi Cawapres
PTPN IV PalmCo Raih Predikat Bintang 5 TOP Human Capital Awards 2026
Stafsus Menag Perkenalkan Masjid Istiqlal sebagai Pusat Peradaban dan Islam Damai kepada Parlemen Australia
PTPN IV PalmCo Raih JKN Award 2026, Kebun Kayu Aro Terbaik I Nasional Kategori Video
Delegasi Empat Negara Kunjungi Masjid Istiqlal, Gugun Gumilar Paparkan Islam dan Pancasila

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:14 WIB

Stafsus Menag Apresiasi Kunjungan Pejabat Kemenlu Jerman di Masjid Istiqlal

Kamis, 19 November 2026 - 11:59 WIB

Peringati Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Imigrasi Bali Teguhkan Komitmen Pelayanan dan Pengawasan

Rabu, 18 November 2026 - 15:40 WIB

Pemilik Media Gerbangpatriot.com Iwan Jamaludin Kecewa dengan Sikap Diskominfostandi Kota Bekasi

Selasa, 17 November 2026 - 21:53 WIB

Tokoh Papua Minta Prabowo Pertimbangkan Pimpinan DPD RI Jadi Cawapres

Selasa, 17 November 2026 - 17:31 WIB

PTPN IV PalmCo Raih Predikat Bintang 5 TOP Human Capital Awards 2026

Berita Terbaru