“Alih-alih menyehatkan anak bangsa, program ini justru mengancam masa depan mereka. Pemerintah harus membuktikan MBG benar-benar untuk kesejahteraan anak-anak, bukan sekadar proyek politik.”
JAKARTA, MERCINEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi untuk menanggulangi stunting dan kekurangan gizi anak-anak sekolah mendapat sorotan tajam dari Komite Nasional Masyarakat Madani (KNMM). Sekretaris Jenderal KNMM, Andi Muhammad Yasin, menilai pelaksanaan program ini masih jauh dari standar, bahkan berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak penerima manfaat.
Peraih gelar doktor dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung ini, menegaskan, praktik di lapangan lebih menyerupai “Makan Apa Adanya Gratis” ketimbang program bergizi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Menu yang disajikan sering tidak higienis, ultra-processed, dan dalam beberapa kasus menimbulkan keracunan massal. Anak-anak sekolah bukan lagi penerima manfaat, melainkan korban uji coba massal dari program yang dijalankan terburu-buru,” kata Andi Muhammad Yasin dalam keterangan tertulis, Jumat (26/9).
Menurut Andi Muhammad Yasin, akar masalah terletak pada ambisi pemerintah untuk memperluas cakupan program secara cepat tanpa memperhatikan kualitas dan keamanan pangan. Dapur-dapur MBG atau Sistem Penyediaan Pangan Gabungan (SPPG) didirikan dengan pengawasan minimal, sebagian bahkan diduga tanpa sertifikasi.
“Pelaksana di lapangan sibuk menghitung jumlah porsi ketimbang memastikan makanan aman dikonsumsi. Padahal kita berbicara soal kesehatan dan masa depan generasi muda,” jelasnya.
Ia menyatakan bahwa peristiwa keracunan massal yang terjadi berulang kali menunjukkan lemahnya kontrol sistemik dalam program MBG.
Seruan Reformasi dan Langkah Konkret
KNMM menekankan bahwa kritik saja tidak cukup. Andi Muhammad Yasin menyerukan langkah-langkah konkret yang harus diambil pemerintah.
Langkah konkret tersebut, pertama moratorium dapur baru dan audit total terhadap semua dapur MBG yang sudah beroperasi.
“Kedua, transparansi penuh terkait anggaran, menu, dan hasil uji laboratorium makanan. Kemudian, revisi menu dengan mengutamakan bahan pangan lokal segar, sayur, buah, dan protein hewani yang benar-benar bergizi,” paparnya.
“Selanjutnya perlu adanya pelibatan Puskesmas dan ahli gizi lokal dalam pengawasan harian hingga distribusi makanan,” sambung pria bersahaja yang juga berprofesi sebagai Notaris.
Selain itu, lanjutnya, diperlukan protokol food safety yang ketat, termasuk batas waktu maksimum makanan matang hingga dikonsumsi dan pengujian sampel secara acak.
Peringatan Tegas
Andi Muhammad Yasin pun meminta pemerintah untuk bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang lalai.
“Ini bukan sekadar soal ganti rugi biaya pengobatan. Ini soal kriminalitas pangan. Jangan tunggu sampai ada korban jiwa baru tindakan dilakukan,” tegasnya.
Ia menambahkan, publik akan mencatat program MBG sebagai program gagal jika perbaikan serius tidak segera dilakukan.
“Alih-alih menyehatkan anak bangsa, program ini justru mengancam masa depan mereka. Pemerintah harus membuktikan MBG benar-benar untuk kesejahteraan anak-anak, bukan sekadar proyek politik,” pungkasnya.(red)
