IPTI: Jangan Hapus Luka Mei 1998 demi Kepentingan Politik

Selasa, 17 Juni 2025 - 00:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengurus DPP Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (Foto:Dok.IPTI)

Pengurus DPP Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (Foto:Dok.IPTI)

“Jangan biarkan sejarah dipalsukan. Ingat Mei 1998. Demi keadilan, demi masa depan.”

JAKARTA, MERCINEWS.COM – Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) menolak rencana penulisan ulang sejarah nasional yang digagas Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI, khususnya terkait Tragedi Mei 1998. Mereka menilai, upaya tersebut berisiko mengaburkan salah satu bab kelam dalam perjalanan bangsa demi kepentingan politik sesaat.

Dalam pernyataan resminya, Senin (16/6/2025), Dewan Pimpinan Pusat IPTI menegaskan bahwa Tragedi Mei 1998 tidak boleh dilupakan, disangkal, atau dimanipulasi. Peristiwa yang menelan ratusan korban jiwa dan memicu kekerasan rasial itu dianggap sebagai tragedi kemanusiaan yang harus diakui secara jujur dan disampaikan secara utuh kepada generasi penerus.

Baca Juga:  Munas IKAL 2025 Sukses, Jenderal Dudung Abdurachman Terpilih sebagai Ketua Umum

“Kami menolak keras segala bentuk revisi, pengaburan, atau penghilangan kebenaran sejarah terkait Tragedi Mei 1998. Sejarah bukan alat politik. Ia adalah cermin bangsa yang harus dijaga keutuhannya,” tegas Sekjen IPTI, Yen Yen Kuswati.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

IPTI sendiri menyerukan agar tragedi Mei 1998 dijadikan pelajaran kolektif bangsa, bukan dikemas ulang. Mereka mengingatkan, pengakuan atas sejarah kelam adalah bagian dari keadilan sosial dan demokrasi yang sehat.

Baca Juga:  Ronny F. Sompie: Transformasi Digital Mengubah Cara Kerja Jurnalis

“Jangan biarkan sejarah dipalsukan. Ingat Mei 1998. Demi keadilan, demi masa depan,” tegasnya.

IPTI Kritik Fadli Zon

IPTI juga mengecam pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang dinilai menyakiti hati para korban dan keluarga Tragedi Mei 1998. Mereka meminta agar Fadli menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan publik terkait isu sejarah.

“Pernyataan beliau mencederai semangat kebangsaan dan memperlihatkan ketidakpekaan terhadap luka sejarah. Kami meminta beliau mengkaji ulang ucapannya dan menunjukkan sikap kenegarawanan,” ujar IPTI.

Meski demikian, dalam pernyataan terpisah, Fadli Zon menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk melibatkan masyarakat luas dalam proses penyusunan sejarah nasional.

Baca Juga:  Fadli Zon: Luka Mei 1998 Harus Dihormati, Tapi Sejarah Harus Jujur pada Fakta

Ia menyatakan bahwa ruang dialog terbuka dengan berbagai kelompok, termasuk komunitas korban Tragedi Mei 1998, akan terus difasilitasi agar sejarah yang ditulis mencerminkan keragaman perspektif dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

“Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang tanggung jawab kita di masa kini dan masa depan. Karena itu, mari kita menjadikannya ruang bersama untuk membangun pembelajaran, empati, dan kekuatan pemersatu,” ujar Fadli Zon.(rkm)

Berita Terkait

Laporan Setahun Belum Jelas, Kuasa Hukum Hedy Soewito Minta Perlindungan Hukum Kapolri
MASDA Jabar Dorong Kejagung Perkuat Edukasi Hukum Berbasis Budaya Sunda
Sekjen MUI Dukung Wajib Halal Oktober 2026, Pengawasan Produk Impor Diperkuat
Haedar Nashir: Pers Harus Hadirkan Informasi Independen dan Objektif
Haedar Nashir Terima Kartu Wartawan Utama Khusus di Hari Pers Muhammadiyah 2026
KOSMAK Soroti Enam Dugaan Perkara dalam Bedah Buku ‘Memberantas Korupsi Sembari Korupsi’
Menteri PPPA Minta Keamanan Siswa Dijaga Usai Temuan Senjata dan Narkotika di Sekolah
Alexius Tantrajaya Ungkap Alasan ST Burhanuddin Masih Layak Pimpin Kejagung

Berita Terkait

Sabtu, 5 September 2026 - 14:21 WIB

Laporan Setahun Belum Jelas, Kuasa Hukum Hedy Soewito Minta Perlindungan Hukum Kapolri

Kamis, 27 Agustus 2026 - 12:09 WIB

MASDA Jabar Dorong Kejagung Perkuat Edukasi Hukum Berbasis Budaya Sunda

Jumat, 14 Agustus 2026 - 13:16 WIB

Sekjen MUI Dukung Wajib Halal Oktober 2026, Pengawasan Produk Impor Diperkuat

Jumat, 14 Agustus 2026 - 00:55 WIB

Haedar Nashir: Pers Harus Hadirkan Informasi Independen dan Objektif

Kamis, 13 Agustus 2026 - 23:58 WIB

Haedar Nashir Terima Kartu Wartawan Utama Khusus di Hari Pers Muhammadiyah 2026

Berita Terbaru