Jakarta, Mercinews.com – Pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pekerja dan Buruh Indonesia Raya (PP GPBI) melakukan pertemuan dengan anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Pertemuan pengurus GPBI dengan politikus Partai Gerindra tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara organisasi buruh dan lembaga legislatif dalam memperjuangkan kepentingan pekerja di tingkat nasional.
Ketua Umum PP GPBI, Binson Purba, mengatakan pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk membangun kolaborasi antara gerakan buruh dan parlemen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami memandang penting adanya kolaborasi antara gerakan buruh dan parlemen agar aspirasi pekerja dapat terakomodasi dalam kebijakan nasional,” ujarnya.
Ia menegaskan, GPBI berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja serta memastikan aspirasi buruh menjadi bagian dalam proses perumusan kebijakan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran pengurus GPBI, di antaranya Haris Isbandi, Haris Manalu, Oberlian, Hilman Firmansyah, Sri Rejeki, dan Jajat Sudrajat.
Dalam diskusi, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis, mulai dari ketenagakerjaan, perlindungan hak buruh, hingga penguatan peran organisasi buruh dalam sistem politik nasional.
Sambut Baik
Sementara itu, Obon Tabroni menyambut baik pertemuan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi gerakan buruh di Indonesia.
“Sinergi antara gerakan buruh dan legislatif perlu diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan berpihak pada kesejahteraan buruh,” kata Obon.
Ia juga menyatakan kesiapan untuk mendorong aspirasi pekerja melalui fungsi legislasi di DPR RI.
Sebagai informasi, PP-GPBI merupakan organisasi sayap Partai Gerindra yang berperan dalam pengembangan basis buruh. Organisasi ini juga memiliki fungsi dalam penyaluran aspirasi, pendidikan politik, serta kaderisasi.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal kerja sama yang lebih intensif antara gerakan buruh dan legislatif dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja serta memperkuat posisi buruh dalam dinamika pembangunan nasional.(red)






