Aset PT Acset Indonusa Terancam Disita dalam Kasus Korupsi Tol MBZ

Rabu, 17 Juni 2026 - 19:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat (Foto: istimewa)

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat (Foto: istimewa)

Jakarta, Mercinews.com – Aset PT Acset Indonusa Tbk (ACST) terancam disita dan dilelang apabila perusahaan tersebut tidak melunasi pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara korupsi pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol Mohammed Bin Zayed (MBZ) ruas Cikunir-Karawang Barat.

Ketentuan tersebut disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat saat menjatuhkan vonis terhadap PT Acset yang dinyatakan bersalah dalam perkara tersebut.

Selain menjatuhkan denda sebesar Rp 350 juta, majelis hakim juga menghukum PT Acset membayar uang pengganti sebesar Rp 179,99 miliar.

Ketua Majelis Hakim Lucy Ermawati mengatakan, denda wajib dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dilunasi, harta benda milik korporasi dapat disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban tersebut.

“Dalam hal kekayaan atau pendapatan korporasi tidak mencukupi untuk pelunasan pidana denda, korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha,” kata Lucy saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan PT Acset terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melalui Kerja Sama Operasi (KSO) Waskita Acset.

Baca Juga:  Jaksa KPK Keberatan Munarman Jadi Kuasa Hukum Noel, Ini Alasannya 

Perbuatan tersebut dinilai telah memperkaya korporasi sebesar Rp 179,99 miliar dan mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 510,08 miliar.

Majelis hakim juga menetapkan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 179,99 miliar dengan memperhitungkan dana yang telah dikembalikan dan disetorkan ke rekening dana sitaan pemerintah.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut terdapat keadaan yang memberatkan, yakni korporasi dinilai tidak mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain perwakilan korporasi bersikap sopan selama persidangan, memberikan keterangan secara terbuka, serta secara sukarela mengembalikan hasil tindak pidana korupsi.

Baca Juga:  Ahli Hukum Soroti Penetapan Tersangka Irwan Perangin Angin di Sidang Tipikor Medan

“Selain itu, dipertimbangkan pula bahwa perusahaan masih berjalan dan masih banyak karyawan yang bekerja dan menggantungkan hidupnya,” ujar Majelis Hakim.

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 750 juta serta uang pengganti Rp 179,99 miliar.

Atas perbuatannya, Majelis Hakim menyatakan PT Acset melanggar Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(tim)

Berita Terkait

Carrel Ticualu Soroti Potensi Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penerapan UU Perampasan Aset
Alexius Tantrajaya Minta Bareskrim Ungkap Aktor Utama di Balik Penyadapan Presiden
Penyadapan Presiden Jadi Sorotan, Luthfi Yazid Minta Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi
Nusron Wahid Bisa Dijerat Pasal 21 UU Tipikor jika Terbukti Menghalangi Penyidikan KPK 
Alexius Tantrajaya: Penghapusan Unsur Kerugian Negara Berisiko Lemahkan Pemberantasan Korupsi
LPSK: Restitusi untuk 5.102 Korban Dana Syariah Indonesia Sebesar Rp 1,07 Triliun
Tuntutan Jaksa Ditunda 2 Pekan, Kuasa Hukum Terdakwa Optimistis Perjuangkan Rehabilitasi
Kuntadi Ungkap Strategi Kejagung Berantas Korupsi dan Pulihkan Kerugian Negara

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 13:51 WIB

Carrel Ticualu Soroti Potensi Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penerapan UU Perampasan Aset

Selasa, 10 November 2026 - 12:12 WIB

Alexius Tantrajaya Minta Bareskrim Ungkap Aktor Utama di Balik Penyadapan Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 22:46 WIB

Penyadapan Presiden Jadi Sorotan, Luthfi Yazid Minta Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:27 WIB

Nusron Wahid Bisa Dijerat Pasal 21 UU Tipikor jika Terbukti Menghalangi Penyidikan KPK 

Minggu, 25 Oktober 2026 - 23:27 WIB

Alexius Tantrajaya: Penghapusan Unsur Kerugian Negara Berisiko Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Berita Terbaru