“Persoalannya bukan hanya siapa yang menjadi Gubernur BI, tetapi bagaimana sistem ekonomi Indonesia dibangun secara struktural, fundamental, dan fungsional.”
Oleh Ichsanuddin Noorsy
Pengusulan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) mengulang kebijakan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat mengusulkan Boediono.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Juga ketika “melempar” Agus Martowardoyo dari Lapangan Banteng ke Thamrin. Ini sama dengan membuat DPR tidak punya pilihan kecuali menyetujui subjektivitas Presiden Prabowo.
Destry adalah bankir Bank Mandiri yang dikenal cermat dalam menganalisis ekonomi. Kecermatan dan kepekaan atas situasi saat ini memang dibutuhkan.
Soalnya, kondisi kekinian seperti yang disampaikan IMF masih penuh ketidakpastian.
Artinya, Destry sebagai Gubernur BI juga menghadapi situasi nan gelap, suatu situasi yang sulit diprediksi. Bayangkan, anjloknya cadangan devisa RI yang pada Januari 2026 US$154,6 miliar menjadi US$145,3 miliar pada Juli 2026.
Artinya, selama tujuh bulan cadangan tersebut terkuras US$9,3 miliar. Atau, per bulannya, kemampuan membayar utang dan impor berkurang US$1,3285 miliar. Anjloknya cadangan itu juga membuktikan bahwa instrumen moneter BI tidak ampuh.
Lihat kenaikan SRBI yang berada dalam kisaran 7,2 persen hingga 7,63 persen. Dampaknya adalah suku bunga tabungan pun naik. Imbal hasil SBN pun ikut melonjak.
Pada level ini terjadi persaingan suku bunga antara SRBI, SBN, bunga tabungan, dan bunga bank sentral AS (Fed fund rate).
Pemilik modal pun lantas menoleh pada persentase kejatuhan nilai tukar yang berkisar di atas 10 persen. Saat yang sama, Indonesia tergantung pada impor energi, impor bahan baku dan bahan penolong. Juga impor teknologi dan jasa lainnya.
Maka, kecermatan dan kepekaan atas situasi ekonomi global, regional, dan nasional tidak cukup mampu mengatasi lingkaran setan pelemahan rupiah yang berkesinambungan.
Jelas, soalnya bukan hanya siapa yang menjadi Gubernur BI, tetapi bagaimana sebenarnya sistem ekonomi Indonesia secara struktural, fundamental, dan fungsional.
Data yang saya miliki sejak 1964 hingga saat ini, sebagaimana tersaji dalam materi presentasi dan buku-buku saya, membuktikan, dalam aspek fiskal dan moneter, Indonesia masih terjajah.
Ini peringatan sangat mendasar di saat kita merayakan 81 tahun Indonesia merdeka. Mengatasinya? Saya sudah menyampaikan ke jejaring rezim bagaimana Manifesto Ekonomi Konstitusional. Buat Destry Damayanti, selamat menekuni lingkaran setan itu.
*Ichsanuddin Noorsy adalah ekonom yang juga pengamat politik Indonesia.
Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan menjadi tanggung jawab penulis sebagai bahan diskursus publik.
