BRIN: RUU Jabatan Hakim Harus Jadi Agenda Strategis Reformasi Hukum

Rabu, 30 September 2026 - 20:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BRIN menggelar Seminar Nasional bertajuk

BRIN menggelar Seminar Nasional bertajuk "Darurat Regulasi Jabatan Hakim: Pengesahan RUU Jabatan Hakim sebagai Agenda Strategis Reformasi Hukum Pemerintahan Presiden Prabowo" di bawah, Rabu (30/9/2026). (Foto: istimewa)

Jakarta, Mercinews.com – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara resmi menempatkan pengesahan RUU Jabatan Hakim sebagai agenda strategis reformasi hukum Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui Pusat Riset Hukum BRIN, lembaga riset negara ini menggelar Seminar Nasional bertajuk “Darurat Regulasi Jabatan Hakim: Pengesahan RUU Jabatan Hakim sebagai Agenda Strategis Reformasi Hukum Pemerintahan Presiden Prabowo” di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Peneliti Pusat Riset Hukum BRIN, Dr. Ismail Rumadan menegaskan, seminar ini bukan sekadar diskusi akademik, tapi intervensi ilmiah negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini adalah tanggung jawab BRIN untuk memberikan perspektif bahwa kebutuhan akan institusi peradilan yang kuat dan independen bukan semata kebutuhan korps hakim, namun kebutuhan masyarakat secara keseluruhan yang menghendaki agar institusi peradilan harus diperkuat dengan mempercepat pengesahan RUU Jabatan Hakim,” tegas Ismail dalam keterangannya.

Baca Juga:  Johnson Panjaitan Berpulang: Jejak Panjang Pejuang Keadilan dan Pembela Kaum Tertindas

Ismail menyatakan bahwa BRIN akan merumuskan seluruh rekomendasi seminar dan mengirimkannya secara resmi ke Komisi III DPR RI sebagai dukungan ilmiah berbasis riset.

Pada kesempatan itu, Jetua Pengadilan Tinggi Jambi Dr. Marsudin Nainggolan memaparkan terkait kekosongan hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding sudah mengganggu pelayanan hukum.

“Rasio hakim dan penduduk timpang, beban perkara menumpuk, hak masyarakat atas keadilan cepat terancam,” katanya.

Melihat fakta itu, Pakar Hukum Tata Negara Dr. Margarito Kamis yang dihadirkan BRIN menegaskan bahwa negara tak boleh membiarkan peradilan lumpuh pelan-pelan. Situasi ini sudah memenuhi unsur “kegentingan yang memaksa” untuk Perppu.

Baca Juga:  Wacana Sertifikat Restorative Justice bagi Advokat, Alexius Tantrajaya: Sudah Punya Kompetensi tanpa Sertifikasi RJ

“Langkah darurat ini sangat konkrit. Atas dasar krisis regenerasi hakim akibat moratorium yang sangat panjang, Presiden punya landasan konstitusional untuk menerbitkan Perppu tentang Jabatan Hakim. Ini bukan soal melangkahi DPR, tapi menyelamatkan peradilan dari kelumpuhan,” ujar Margarito.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Dr. Hinca Panjaitan menghitung, jalur Prolegnas normal mustahil sahkan RUU ini tahun 2026.

“Kalau kita melihat waktu yang ada secara konvensional, tidak mungkin RUU Jabatan Hakim bisa disahkan di tahun 2026 ini. Antriannya panjang, pembahasannya kompleks. Sehingga butuh langkah ekstra,” ungkap Hinca.

Baca Juga:  BRIN dan PalmCo Kembangkan Bio-CBG dari Limbah Sawit, Didorong Jadi Substitusi LPG Impor

Ia menyebut konstitusi menyediakan 3 pintu percepatan yang sah yakni Perppu Presiden, Hak Inisiatif DPR, dan Hak Usul Pemerintah.

“Intinya, semua pintu harus dibuka. Apakah itu Perpu sebagai langkah darurat, atau hak inisiatif DPR, atau hak usul Pemerintah. Tujuannya satu, menyelamatkan regenerasi hakim,” ujarnya.

Dekan FH UNAS Prof. Basuki Rekso Wibowo menambahkan, RUU Jabatan Hakim bukan soal gaji, tapi fondasi ideologis kemandirian kehakiman.

“Kalau fondasinya tidak kuat, reformasi hukum hanya akan menjadi jargon,” katanya.

Seminar BRIN ditutup dengan kesepakatan bahwa agenda reformasi hukum Presiden Prabowo tak akan efektif tanpa hakim yang kuat, independen, dan payung hukum jelas lewat UU Jabatan Hakim.(Red)

Berita Terkait

Alexius Tantrajaya Minta Bareskrim Ungkap Aktor Utama di Balik Penyadapan Presiden
Penyadapan Presiden Jadi Sorotan, Luthfi Yazid Minta Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi
Nusron Wahid Bisa Dijerat Pasal 21 UU Tipikor jika Terbukti Menghalangi Penyidikan KPK 
Alexius Tantrajaya: Penghapusan Unsur Kerugian Negara Berisiko Lemahkan Pemberantasan Korupsi
LPSK: Restitusi untuk 5.102 Korban Dana Syariah Indonesia Sebesar Rp 1,07 Triliun
Tuntutan Jaksa Ditunda 2 Pekan, Kuasa Hukum Terdakwa Optimistis Perjuangkan Rehabilitasi
Kuntadi Ungkap Strategi Kejagung Berantas Korupsi dan Pulihkan Kerugian Negara
Wakil Jaksa Agung Apresiasi Penerapan Plea Bargain di Kejati Sultra

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 12:12 WIB

Alexius Tantrajaya Minta Bareskrim Ungkap Aktor Utama di Balik Penyadapan Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 22:46 WIB

Penyadapan Presiden Jadi Sorotan, Luthfi Yazid Minta Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:27 WIB

Nusron Wahid Bisa Dijerat Pasal 21 UU Tipikor jika Terbukti Menghalangi Penyidikan KPK 

Minggu, 25 Oktober 2026 - 23:27 WIB

Alexius Tantrajaya: Penghapusan Unsur Kerugian Negara Berisiko Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:07 WIB

LPSK: Restitusi untuk 5.102 Korban Dana Syariah Indonesia Sebesar Rp 1,07 Triliun

Berita Terbaru