Aksi Mahasiswa Terus Menguat, Stefanus Gunawan: Pemerintah Harus Dengarkan Suara Rakyat

Kamis, 18 Juni 2026 - 12:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Praktisi Hukum Stefanus Gunawan, S.H., M.Hum., menilai aksi mahasiswa mencerminkan keresahan publik dan meminta pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi rakyat. (Foto: Mercinews.com)

Praktisi Hukum Stefanus Gunawan, S.H., M.Hum., menilai aksi mahasiswa mencerminkan keresahan publik dan meminta pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi rakyat. (Foto: Mercinews.com)

“Kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat stabilitas nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini.”

Jakarta, Mercinews.com – Praktisi hukum Stefanus Gunawan menyatakan menguatnya aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah dinilai sebagai sinyal yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah. Pemerintah harus mendengarkan suara rakyat yang disampaikan oleh mahasiswa dengan merespons berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat secara bijak dan proporsional.

“Aksi mahasiswa dan masyarakat yang terus berlangsung merupakan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Stefanus Gunawan dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, mulai dari terbatasnya lapangan pekerjaan, melemahnya daya beli, hingga meningkatnya beban ekonomi, menjadi faktor yang mendorong munculnya gelombang demonstrasi di sejumlah wilayah.

Baca Juga:  JPPI Desak Evaluasi Total Program MBG, Pergantian Pimpinan BGN Dinilai Belum Selesaikan Masalah

“Aksi mahasiswa dan masyarakat ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai kurang berpihak kepada masyarakat,” kata Ketua DPC Peradi SAI Jakarta Barat itu.

Advokat seniot itu menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang harus dihormati. Karena itu, pemerintah perlu melihat demonstrasi sebagai bentuk aspirasi yang perlu didengar, bukan semata-mata sebagai bentuk kritik terhadap kekuasaan.

“Pemerintah harus mendengar aspirasi masyarakat dan meresponsnya secara bijak serta proporsional,” ujar advokat yang menyelesaikan pendidikan magisternya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.

Ia menilai pemerintah juga perlu mencermati berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik, khususnya terkait kesempatan kerja dan kondisi ekonomi masyarakat.

Baca Juga:  Hari Lingkungan Hidup, Pesan Khatib Istiqlal: Jaga Bumi Itu Ibadah

“Keresahan yang muncul di tengah masyarakat tidak terlepas dari tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian kalangan. Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap sepele berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya. Sebab, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.

Selain itu, lanjutnya, stabilitas nasional perlu dijaga melalui kebijakan yang mampu memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Menurutnya, kondisi sosial yang kondusif akan turut mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dari perspektif demokrasi, pemerintah harus hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Aspirasi yang berkembang perlu disikapi dengan baik agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik,” katanya.

Baca Juga:  Jokowi: Program Makan Siang Gratis Masuk APBN

Langkah Konkret

Lebih lanjut, Stefanus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam menjawab berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, memperkuat perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

“Kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat stabilitas nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini,” tegas Ketua LBH Ketua LBH Serikat Pemersatu Seniman Indonesia (SPSI) itu.

Pada akhirnya, masyarakat menginginkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata, bukan hanya ‘omon-omon’.

“Ketika suara rakyat didengar dan kebutuhan mereka diperhatikan, kepercayaan terhadap pemerintah akan tumbuh dengan sendirinya,” tutup Stefanus.(red)

Berita Terkait

MASDA Jabar Dorong Kejagung Perkuat Edukasi Hukum Berbasis Budaya Sunda
Sekjen MUI Dukung Wajib Halal Oktober 2026, Pengawasan Produk Impor Diperkuat
Haedar Nashir: Pers Harus Hadirkan Informasi Independen dan Objektif
Haedar Nashir Terima Kartu Wartawan Utama Khusus di Hari Pers Muhammadiyah 2026
KOSMAK Soroti Enam Dugaan Perkara dalam Bedah Buku ‘Memberantas Korupsi Sembari Korupsi’
Menteri PPPA Minta Keamanan Siswa Dijaga Usai Temuan Senjata dan Narkotika di Sekolah
Alexius Tantrajaya Ungkap Alasan ST Burhanuddin Masih Layak Pimpin Kejagung
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Usai Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi dan TPPU

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 12:09 WIB

MASDA Jabar Dorong Kejagung Perkuat Edukasi Hukum Berbasis Budaya Sunda

Jumat, 14 Agustus 2026 - 13:16 WIB

Sekjen MUI Dukung Wajib Halal Oktober 2026, Pengawasan Produk Impor Diperkuat

Jumat, 14 Agustus 2026 - 00:55 WIB

Haedar Nashir: Pers Harus Hadirkan Informasi Independen dan Objektif

Kamis, 13 Agustus 2026 - 23:58 WIB

Haedar Nashir Terima Kartu Wartawan Utama Khusus di Hari Pers Muhammadiyah 2026

Senin, 10 Agustus 2026 - 22:45 WIB

KOSMAK Soroti Enam Dugaan Perkara dalam Bedah Buku ‘Memberantas Korupsi Sembari Korupsi’

Berita Terbaru

Konsolidasi perdana jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumsel masa bakti 2025-2030 di Aula DPD Partai Golkar Sumsel, Palembang, Minggu (30/8/2026). (Foto: istimewa)

Daerah

Golkar Sumsel Fokus Konsolidasi Internal Pasca-Musda

Senin, 31 Agu 2026 - 17:47 WIB