125 Tahun Bung Karno, Hasto: Trisakti Jadi Kompas Hadapi Kolonialisme Wajah Baru

Sabtu, 6 Juni 2026 - 19:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: istimewa)

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: istimewa)

Jakarta, Mercinews.com – Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa ajaran Trisakti Bung Karno tetap relevan sebagai kompas perjuangan bangsa dalam menghadapi berbagai bentuk kolonialisme dan penindasan dengan wajah baru di era modern.

Hal itu disampaikan Hasto dalam peringatan Hari Lahir Bung Karno ke-125, Sabtu (6/6/2026). Ia menyatakan bahwa gagasan-gagasan Bung Karno merupakan warisan penting untuk menghadapi tantangan kebangsaan saat ini.

“Melalui pidatonya Indonesia Menggugat dan Mencapai Indonesia Merdeka, Bung Karno menghadirkan gagasan revolusioner untuk mengubah tata dunia agar bebas dari neokolonialisme dan imperialisme (Nekolim),” kata Hasto.

Menurutnya, peringatan 125 tahun kelahiran Bung Karno menjadi momentum penting untuk memahami semangat pembebasan yang menjadi napas perjuangan Sang Proklamator.

“Peringatan Hari Lahir Bung Karno ke-125 tahun ini sangat penting untuk memahami Bung Karno yang lahir di tengah pasang naik revolusi kemanusiaan melalui perjuangan kemerdekaan Indonesia. Maknanya, berbagai bentuk penindasan dalam politik, ekonomi, dan kebudayaan harus dihapuskan agar terwujud keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Hasto juga menyoroti kondisi ekonomi dan penegakan hukum yang dinilainya membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, keadilan hukum dan ekonomi harus segera diwujudkan demi menjaga kepercayaan publik.

“Melemahnya rupiah, turunnya indeks harga saham, dan geliat sektor riil yang mengalami tekanan, serta berbagai kasus korupsi atas kebijakan populis merupakan buah dari tata kelola negara yang tidak berjalan baik,” katanya.

Baca Juga:  Setelah Gerindra, PDIP juga Dukung Mualem di Pilgub Aceh 2024

Ia menambahkan, lemahnya supremasi hukum turut memperburuk situasi dan memicu krisis kepercayaan yang mendapat respons negatif dari pasar.

“Dikombinasikan dengan tidak adanya supremasi hukum, kondisi tersebut melahirkan krisis kepercayaan yang ditanggapi negatif oleh pasar. Tanpa hukum yang berkeadilan tidak akan ada kepastian. Apalagi ketika hukum menjadi alat kekuasaan. Tanpa supremasi hukum, terciptalah penjajahan gaya baru,” lanjut Hasto.

Mengutip pidato Indonesia Menggugat, Hasto menegaskan bahwa yang dilawan Bung Karno bukanlah bangsa Belanda semata, melainkan sistem dan nafsu yang menghisap serta menyengsarakan rakyat.

Baca Juga:  KPK Resmi Tetapkan Hasto dan Advokat PDIP Jadi Tersangka

Hasto menyebut bahwa kapitalisme dan kolonialisme akan selalu hadir dengan bentuk dan wajah yang berbeda.

“Trisakti Bung Karno adalah kehendak, tekad, dan jalan untuk menjadi bangsa yang kuat dalam menghadapi sistem yang melahirkan penderitaan rakyat. Gagasan Bung Karno terbukti menjadi landasan dan kompas perjuangan bangsa. Itulah api perjuangan Bung Karno yang harus terus dinyalakan,” tegasnya.

Hasto kembali menegaskan bahwa PDIP menjadikan ide, cita-cita, dan pemikiran Bung Karno sebagai landasan sekaligus kompas perjuangan bangsa dalam menghadapi dinamika global saat ini.(red)

Berita Terkait

Soroti Kasus HGB di ATR/BPN, Alexius Tantrajaya Dorong KPK Bongkar Jaringan Mafia Tanah
OTT KPK di ATR/BPN, Praktisi Hukum Soroti Celah Sistem dan Lemahnya Pengawasan
OTT KPK dan Pelajaran Pembenahan Sistem
Sidang Narkotika PN Denpasar, Kuasa Hukum Terdakwa Pertanyakan Prosedur Penanganan Perkara
Ketua Komisi A DPRD Jateng Diperiksa KPK Terkait Kasus Bupati Pemalang
Laporan Setahun Belum Jelas, Kuasa Hukum Hedy Soewito Minta Perlindungan Hukum Kapolri
MASDA Jabar Dorong Kejagung Perkuat Edukasi Hukum Berbasis Budaya Sunda
Sekjen MUI Dukung Wajib Halal Oktober 2026, Pengawasan Produk Impor Diperkuat

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 13:08 WIB

Soroti Kasus HGB di ATR/BPN, Alexius Tantrajaya Dorong KPK Bongkar Jaringan Mafia Tanah

Kamis, 17 September 2026 - 23:05 WIB

OTT KPK di ATR/BPN, Praktisi Hukum Soroti Celah Sistem dan Lemahnya Pengawasan

Rabu, 16 September 2026 - 00:17 WIB

OTT KPK dan Pelajaran Pembenahan Sistem

Kamis, 10 September 2026 - 22:39 WIB

Sidang Narkotika PN Denpasar, Kuasa Hukum Terdakwa Pertanyakan Prosedur Penanganan Perkara

Selasa, 8 September 2026 - 14:39 WIB

Ketua Komisi A DPRD Jateng Diperiksa KPK Terkait Kasus Bupati Pemalang

Berita Terbaru