Jakarta, Mercinews.com – Sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai “penyeimbang” dalam pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sorotan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan. Ia menilai, posisi tersebut belum memberikan kejelasan mengenai arah politik PDIP terhadap pemerintahan saat ini.
“Partai-partai koalisi pemerintah mempertanyakan sikap PDIP yang dinilai belum menegaskan posisinya secara politik,” kata Iwan, Selasa (23/6/2026).
Iwan menyebut, terdapat pandangan di kalangan partai koalisi bahwa PDIP berada dalam posisi yang memungkinkan untuk mendukung sekaligus mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, ia tidak merinci lebih jauh mengenai pandangan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyampaikan adanya dugaan terkait keterlibatan kader PDIP dalam sejumlah aksi demonstrasi maupun narasi kritik terhadap pemerintah. Namun, dugaan tersebut, menurut Iwan, telah dibantah oleh pengurus DPP PDIP.
Menurut Iwan, dinamika tersebut tidak terlepas dari situasi politik pasca-Pemilihan Presiden 2024.
Ia menilai pengalaman politik PDIP pada periode sebelumnya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi sikap partai saat ini.
Selain itu, ia juga menyinggung hubungan politik antara PDIP dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) serta kelompok pendukungnya yang disebut masih menjadi bagian dari dinamika politik yang berkembang.
“Masih adanya faktor-faktor politik yang belum sepenuhnya selesai membuat PDIP memilih berada pada posisi yang disebut sebagai penyeimbang,” ujarnya.
Iwan menilai, dalam sistem demokrasi, keberadaan partai oposisi dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Namun, ia menyebut hingga saat ini belum ada partai di parlemen yang secara resmi mendeklarasikan diri sebagai oposisi.
Menurutnya, sejumlah partai berada di luar koalisi pemerintah, tetapi belum menyatakan diri sebagai oposisi secara formal.
Ia menambahkan, keberadaan oposisi penting untuk menjaga mekanisme check and balance dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
“Kejelasan posisi politik akan memudahkan publik memahami peran masing-masing partai dalam sistem demokrasi,” kata Iwan.(red)
