Aksi Mahasiswa Terus Menguat, Stefanus Gunawan: Pemerintah Harus Dengarkan Suara Rakyat

Kamis, 18 Juni 2026 - 12:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Praktisi Hukum Stefanus Gunawan, S.H., M.Hum., menilai aksi mahasiswa mencerminkan keresahan publik dan meminta pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi rakyat. (Foto: Mercinews.com)

Praktisi Hukum Stefanus Gunawan, S.H., M.Hum., menilai aksi mahasiswa mencerminkan keresahan publik dan meminta pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi rakyat. (Foto: Mercinews.com)

“Kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat stabilitas nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini.”

Jakarta, Mercinews.com – Praktisi hukum Stefanus Gunawan menyatakan menguatnya aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah dinilai sebagai sinyal yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah. Pemerintah harus mendengarkan suara rakyat yang disampaikan oleh mahasiswa dengan merespons berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat secara bijak dan proporsional.

“Aksi mahasiswa dan masyarakat yang terus berlangsung merupakan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Stefanus Gunawan dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, mulai dari terbatasnya lapangan pekerjaan, melemahnya daya beli, hingga meningkatnya beban ekonomi, menjadi faktor yang mendorong munculnya gelombang demonstrasi di sejumlah wilayah.

Baca Juga:  Dicalonkan Jadi Ketua Umum, Stefanus Gunawan Siap Majukan Peradi-SAI

“Aksi mahasiswa dan masyarakat ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai kurang berpihak kepada masyarakat,” kata Ketua DPC Peradi SAI Jakarta Barat itu.

Advokat seniot itu menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang harus dihormati. Karena itu, pemerintah perlu melihat demonstrasi sebagai bentuk aspirasi yang perlu didengar, bukan semata-mata sebagai bentuk kritik terhadap kekuasaan.

“Pemerintah harus mendengar aspirasi masyarakat dan meresponsnya secara bijak serta proporsional,” ujar advokat yang menyelesaikan pendidikan magisternya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.

Ia menilai pemerintah juga perlu mencermati berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik, khususnya terkait kesempatan kerja dan kondisi ekonomi masyarakat.

Baca Juga:  Stafsus Menag Gugun Gumilar: Negara Lindungi Setiap Warga, Bukan Mayoritas

“Keresahan yang muncul di tengah masyarakat tidak terlepas dari tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian kalangan. Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap sepele berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya. Sebab, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.

Selain itu, lanjutnya, stabilitas nasional perlu dijaga melalui kebijakan yang mampu memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Menurutnya, kondisi sosial yang kondusif akan turut mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dari perspektif demokrasi, pemerintah harus hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Aspirasi yang berkembang perlu disikapi dengan baik agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik,” katanya.

Baca Juga:  Geledah Rumah Dito Mahendra KPK Temukan 15 Senjata Api

Langkah Konkret

Lebih lanjut, Stefanus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam menjawab berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, memperkuat perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

“Kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat stabilitas nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini,” tegas Ketua LBH Ketua LBH Serikat Pemersatu Seniman Indonesia (SPSI) itu.

Pada akhirnya, masyarakat menginginkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata, bukan hanya ‘omon-omon’.

“Ketika suara rakyat didengar dan kebutuhan mereka diperhatikan, kepercayaan terhadap pemerintah akan tumbuh dengan sendirinya,” tutup Stefanus.(red)

Berita Terkait

Elza Syarief Ungkap Alasan Mundur sebagai Kuasa Hukum Sony Sonjaya
Aset PT Acset Indonusa Terancam Disita dalam Kasus Korupsi Tol MBZ
Berbekal Rekam Jejak Katib Aam, Gus Ipul Nilai Nasaruddin Umar Pantas Maju Ketum PBNU
Unsur White Collar Crime Tidak Terbukti, Prof OC Kaligis Minta Majelis Hakim Bebaskan Nadiem Makarim
Kasus Pelabuhan Tamperan Pacitan Disorot, Praktisi Hukum Minta Jamwas Turun Tangan
Alexius Tantrajaya: Aksi 12 Juni BEM UI Jadi Alarm bagi Pemerintah untuk Berbenah
Dari Normalisasi Sungai hingga Tanam Pohon, PTPN IV PalmCo Gelar Aksi Hijau Serentak
Syahrul Aidi Maazat Ajak Pemuda Muslim Berperan dalam Isu Global lewat IMYF 2026

Berita Terkait

Kamis, 18 Juni 2026 - 12:20 WIB

Aksi Mahasiswa Terus Menguat, Stefanus Gunawan: Pemerintah Harus Dengarkan Suara Rakyat

Kamis, 18 Juni 2026 - 10:05 WIB

Elza Syarief Ungkap Alasan Mundur sebagai Kuasa Hukum Sony Sonjaya

Rabu, 17 Juni 2026 - 19:40 WIB

Aset PT Acset Indonusa Terancam Disita dalam Kasus Korupsi Tol MBZ

Rabu, 17 Juni 2026 - 11:55 WIB

Berbekal Rekam Jejak Katib Aam, Gus Ipul Nilai Nasaruddin Umar Pantas Maju Ketum PBNU

Selasa, 16 Juni 2026 - 15:55 WIB

Unsur White Collar Crime Tidak Terbukti, Prof OC Kaligis Minta Majelis Hakim Bebaskan Nadiem Makarim

Berita Terbaru