Uya Kuya Laporkan Dugaan Hoaks Kepemilikan 750 Dapur MBG

Minggu, 19 April 2026 - 15:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya (Foto: Dok. Instagram @king_uyakuya)

Anggota DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya (Foto: Dok. Instagram @king_uyakuya)

Jakarta, Mercinews.com – Anggota DPR RI Surya Utama atau Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran informasi bohong terkait klaim kepemilikan 750 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Polda Metro Jaya.

Langkah hukum tersebut ditempuh karena Uya Kuya menilai informasi yang beredar di media sosial telah mencatut namanya terkait dapur MBG dan tidak sesuai fakta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan adanya laporan tersebut.

Ia menyampaikan bahwa laporan telah teregistrasi dengan nomor LP/B/2746/TV/2026/SPKT/Polda Metro Jaya dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

Laporan itu dibuat setelah Uya Kuya menemukan unggahan di sejumlah akun media sosial Threads pada Sabtu (18/4/2026).

Baca Juga:  Copot Dadan Hindayana, Prabowo Tunjuk Nanik S. Deyang Pimpin BGN

Dalam unggahan tersebut, terdapat foto dirinya yang telah diedit dan disertai narasi yang menyebut ia memiliki 750 dapur MBG.

Uya menilai informasi tersebut tidak benar dan berpotensi menyesatkan publik karena seolah-olah merupakan fakta yang valid.

Atas dasar itu, ia memilih menempuh jalur hukum untuk menindaklanjuti penyebaran informasi tersebut.

Laporan yang diajukan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008, serta pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penyebaran informasi palsu.

Baca Juga:  JPPI Desak Evaluasi Total Program MBG, Pergantian Pimpinan BGN Dinilai Belum Selesaikan Masalah

Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak yang diduga menyebarkan konten tersebut di ruang digital. (red)

Berita Terkait

Alexius Tantrajaya Minta Bareskrim Ungkap Aktor Utama di Balik Penyadapan Presiden
Penyadapan Presiden Jadi Sorotan, Luthfi Yazid Minta Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi
Nusron Wahid Bisa Dijerat Pasal 21 UU Tipikor jika Terbukti Menghalangi Penyidikan KPK 
Alexius Tantrajaya: Penghapusan Unsur Kerugian Negara Berisiko Lemahkan Pemberantasan Korupsi
LPSK: Restitusi untuk 5.102 Korban Dana Syariah Indonesia Sebesar Rp 1,07 Triliun
Tuntutan Jaksa Ditunda 2 Pekan, Kuasa Hukum Terdakwa Optimistis Perjuangkan Rehabilitasi
Kuntadi Ungkap Strategi Kejagung Berantas Korupsi dan Pulihkan Kerugian Negara
Wakil Jaksa Agung Apresiasi Penerapan Plea Bargain di Kejati Sultra

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 12:12 WIB

Alexius Tantrajaya Minta Bareskrim Ungkap Aktor Utama di Balik Penyadapan Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 22:46 WIB

Penyadapan Presiden Jadi Sorotan, Luthfi Yazid Minta Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:27 WIB

Nusron Wahid Bisa Dijerat Pasal 21 UU Tipikor jika Terbukti Menghalangi Penyidikan KPK 

Minggu, 25 Oktober 2026 - 23:27 WIB

Alexius Tantrajaya: Penghapusan Unsur Kerugian Negara Berisiko Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:07 WIB

LPSK: Restitusi untuk 5.102 Korban Dana Syariah Indonesia Sebesar Rp 1,07 Triliun

Berita Terbaru