Soal Rp 349 Triliun, Benny Harman Harap Sri Mulyani Jawab Tudingan Mahfud md

Selasa, 11 April 2023 - 05:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Mercinews.com – Komisi III DPR RI hari ini akan menggelar rapat kembali dengan Menko Polhukam Mahfud Md dan Menkeu Sri Mulyani.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana juga diagendakan hadir dalam rapat ini yang membahas transaksi janggal diduga TPPU Rp 349 triliun.

“Besok (Selasa 11 April) RDP Ketua Komite Pak Mahfud hadir juga anggota Menkeu dan Kepala PPATK,” kata anggota Komisi III DPR F-Demokrat Benny K Harman kepada wartawan, Senin (10/4/2023) malam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Benny minta Mahfud hadir rapat tersebut dan Sri Mulyani juga diharapkan hadir untuk memberikan penjelasan. Sehingga, duduk perkara transaksi janggal dugaan TPPU Rp 349 triliun terang benderang.

Harap Mahfud tidak mangkir besok. Dan harap Menkeu menjelaskan tudingan Mahfud soal dana illegal Rp 349 T di Kemenkeu secara jelas agar tahu siapa yang bermain api dalam hal ini. Menko tuding Menkeu yang salah baca datanya. Betul? Tunggu penjelasan Ibu Sri Mulyani,” ujarnya.

Baca Juga:  Epy Kusnandar Tutup Usia, Panggung Seni Peran Tanah Air Kehilangan Sosok Penting

Di sisi lain, Benny juga merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan responden lebih percaya pemaparan Mahfud pada rapat pertama. Benny menilai tak ada pertentangan antara Mahfud dan Komisi III DPR.

“Skandal uang ilegal sebesar Rp 349 T di Kemenkeu itu bukan perseteruan antara Menko Polhukam Mahfud MD VS Komisi III DPR RI tapi antara Mahfud Md Vs Menkeu Ibu Sri Mulyani. Komisi III hanya meminta Mahfud MD bongkar tuntas karena Menkeu bantah mentah-mentah tudingan Mahfud Md itu. Siapa yang benar? Siapa yang benar-benar prorakyat?” imbuhnya.

Baca Juga:  Gedung Kemenham Resmi Bernama K.H. Abdurrahman Wahid, Natalius Pigai: Wujud Penghormatan bagi Pejuang HAM

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebelumnya memutuskan akan kembali mengusut kasus dugaan TPPU Rp 189 triliun. Komite TPPU juga memutuskan membuat Satgas untuk mensupervisi kasus transaksi mencurigakan dengan nilai agregat Rp 349 triliun.

Untuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan nilai transaksi agregat Rp 189 triliun lebih yang disampaikan Menko Polhukam di Komisi III DPR tanggal 29 Maret 2023, dan dijelaskan pula oleh Menteri Keuangan di Komisi XI DPR tanggal 27 Maret 2023, pengungkapan dugaan tindak pidana asal dan TPPU sudah dilakukan langkah hukum terhadap TPA, dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga PK, namun komite memutuskan untuk melakukan tindak lanjut, termasuk hal-hal yang selama ini belum masuk ke dalam proses hukum atau case building oleh Kementerian Keuangan,” ujar Mahfud saat konferensi pers di PPATK, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

Baca Juga:  Sri Mulyani targetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia maksimal 5,7 persen pada 2024

Kemudian, Mahfud juga menyampaikan pihaknya akan membentuk Satgas yang melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, serta Kemenko Polhukam. Satgas akan mengusut kasus ini dengan membangun kerangka kasusnya dari awal.

Komite akan segera membentuk Tim Gabungan/Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP nilai agregat sebesar Rp 349.874.187.502.987 dengan melakukan case building (membangun kasus dari awal).

Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat, dimulai dengan LHP senilai agregat Rp 189.273.872.395.172,” jelasnya. [m/c]

Sumber: detikcom

Berita Terkait

Tokoh Papua Minta Prabowo Pertimbangkan Pimpinan DPD RI Jadi Cawapres
Wacana Pengunduran Diri Gibran Jadi Sorotan, KNMM Nilai Puan Layak Jadi Wapres
Alexius Tantrajaya Minta Bareskrim Ungkap Aktor Utama di Balik Penyadapan Presiden
Penyadapan Presiden Jadi Sorotan, Luthfi Yazid Minta Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi
Anugerah Dewan Pers 2026, Ini Daftar Lengkap Penerima Penghargaan
Nusron Wahid Bisa Dijerat Pasal 21 UU Tipikor jika Terbukti Menghalangi Penyidikan KPK 
Gugun Gumilar Terima PIKI Awards 2026, Tegaskan Kebebasan Beribadah Amanat Konstitusi
Alexius Tantrajaya: Penghapusan Unsur Kerugian Negara Berisiko Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 21:53 WIB

Tokoh Papua Minta Prabowo Pertimbangkan Pimpinan DPD RI Jadi Cawapres

Selasa, 10 November 2026 - 22:35 WIB

Wacana Pengunduran Diri Gibran Jadi Sorotan, KNMM Nilai Puan Layak Jadi Wapres

Selasa, 10 November 2026 - 12:12 WIB

Alexius Tantrajaya Minta Bareskrim Ungkap Aktor Utama di Balik Penyadapan Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 22:46 WIB

Penyadapan Presiden Jadi Sorotan, Luthfi Yazid Minta Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi

Kamis, 29 Oktober 2026 - 12:53 WIB

Anugerah Dewan Pers 2026, Ini Daftar Lengkap Penerima Penghargaan

Berita Terbaru