Jakarta, Mercinews.com – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat perlindungan bagi petugas lapangan menyusul kasus dugaan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pengemudi mobil mewah dan seorang petugas keamanan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Menurut Kevin Wu, peristiwa tersebut menjadi momentum untuk menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum dan perlindungan bagi petugas yang menjalankan tugas di ruang publik.
Kevin menilai kasus itu tidak seharusnya dipandang sebagai perselisihan biasa. Ia mengatakan, yang menjadi perhatian utama adalah kepastian bahwa hukum diterapkan secara setara tanpa memandang latar belakang maupun status sosial seseorang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Persoalan utamanya bukan soal mobil mewah atau viralnya sebuah video. Persoalannya adalah apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi semua orang, atau justru kalah oleh rasa merasa lebih berkuasa,” kata Kevin dalam keterangan tertulis, Senin (27/7/2026).
Ia mengatakan, tindakan petugas keamanan yang menegur dugaan pelanggaran lalu lintas merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberikan perlindungan kepada petugas yang menjalankan tugas sesuai aturan.
“Apabila petugas yang bertindak berdasarkan prosedur justru menghadapi intimidasi, kondisi tersebut berpotensi melemahkan penegakan ketertiban di ruang publik,” katanya.
Kevin juga mengapresiasi langkah kepolisian yang tetap memproses dugaan pelanggaran lalu lintas sesuai ketentuan hukum. Ia berharap proses tersebut dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak dipengaruhi status maupun jenis kendaraan yang digunakan pelanggar.
“Hukum tidak boleh berhenti karena sebuah perkara telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pelanggaran terhadap keselamatan publik tetap merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkan,” tegas legislator PSI itu.
Perkuat Budaya Disiplin
Sebagai anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta yang membidangi pemerintahan, Kevin mendorong Pemprov DKI menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat budaya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan di ruang publik.
Menurutnya, cita-cita Jakarta sebagai kota global tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh budaya taat hukum, sikap saling menghormati, serta keberanian negara melindungi petugas yang bekerja demi kepentingan masyarakat.
Kevin juga mengusulkan evaluasi terhadap sistem perlindungan bagi petugas lapangan, seperti petugas keamanan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), serta petugas pelayanan publik lainnya. Langkah itu dinilai penting agar mereka memiliki kepastian perlindungan saat menjalankan tugas sesuai prosedur.
Selain itu, ia mendorong penguatan kampanye budaya tertib berlalu lintas dan penghormatan terhadap petugas sebagai bagian dari pendidikan karakter masyarakat perkotaan.
Kevin menegaskan DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal terciptanya tata kelola pemerintahan yang menjunjung prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Ia juga mengajak Gubernur DKI Jakarta memastikan perlindungan bagi seluruh petugas lapangan diwujudkan melalui kebijakan yang konkret.
“Jakarta membutuhkan ketegasan, bukan ketakutan. Negara harus berdiri bersama masyarakat yang taat aturan dan bersama petugas yang menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab,” katanya.(red)
