Jakarta, Mercinews – Kementerian Keuangan Sri Mulyani melaksanakan kebijakan Automatic Adjustment, atau pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada pagu belanja tahun anggaran 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, nilai Automatic Adjustment Belanja K/L tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp50,23 triliun.
Itu berasal dari belanja K/L dalam bentuk Rupiah Murni (RM) dengan mempertimbangkan kinerja realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dijelaskan, hal ini dalam rangka menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik, pada tahun anggaran 2023.
Kebijakan Automatic Adjustment masih dipandang perlu dilanjutkan sebagai usaha mitigasi risiko agar APBN mampu menahan gejolak yang diperkirakan akan timbul.
“ Automatic Adjustment bukan merupakan pemotongan anggaran. Ini merupakan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik saat ini, melalui prioritas belanja,” ucap Menkeu dalam pernyataannya di Jakarta, dikutip Senin (17/2/2023).
Ia melanjutkan, kebijakan ini meminta seluruh K/L untuk memblokir sebagian dari anggaran yang belum prioritas dilaksanakan di awal tahun.
Dengan kebijakan ini, KL diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting.
Melalui kebijakan Automatic Adjustment seluruh K/L akan memiliki ketahanan untuk antisipasi apabila harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian global tersebut.
Dalam pelaksanaannya K/L mengusulkan sendiri Kegiatan/KRO/RO/akun yang akan diblokir sesuai dengan besaran Automatic Adjustment masing-masing K/L yang terlampir pada Surat Menteri Keuangan tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 melalui mekanisme revisi anggaran.
Sebagai tambahan informasi, kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan Automatic Adjustment, antara lain adalah belanja pegawai yang dapat diefisienkan, belanja barang yang dapat diefisienkan (diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya dan belanja barang non operasional lainnya).
Kemudian belanja modal yang dapat diefisienkan, bantuan sosial yang tidak permanen, serta kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi dokumen pendukung pelaksanaanya sampai dengan akhir semester I tahun anggaran 2023.(*)
Sumber: Tribunnews
