Putin dan Kim Jong-un teken perjanjian kemitraan strategis antara Rusia dan DPRK

Pyongyang, Mercinews.com – Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Korea Utara Kim Jong-un menandatangani perjanjian kemitraan strategis antara Rusia dan DPRK.

Perjanjian ini memberikan bantuan timbal balik jika terjadi agresi terhadap pihak-pihak dalam perjanjian

Vladimir Putin dan Kim Jong-un menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif antara Rusia dan DPRK, lapor layanan pers Kremlin Rabu (19/6).

Selain itu, sebagai bagian dari kunjungan kenegaraan Putin ke Korea Utara, perjanjian antar pemerintah ditandatangani mengenai kerja sama di bidang kesehatan, pendidikan kedokteran dan sains, serta pembangunan jembatan jalan perbatasan yang melintasi Sungai Tumannaya.

Pada konferensi pers setelah penandatanganan perjanjian, Presiden Rusia mengatakan bahwa perjanjian baru mengatur pemberian bantuan timbal balik jika terjadi agresi terhadap salah satu peserta.

Dia juga mencatat bahwa Rusia “tidak mengecualikan kerja sama teknis militer dengan DPRK sesuai dengan dokumen yang ditandatangani.”

Pemimpin DPRK, sebaliknya, mengatakan bahwa perjanjian tersebut “secara eksklusif bersifat cinta damai dan defensif” dan dirancang untuk melindungi dan membela kepentingan masyarakat kedua negara.

“Saya yakin dia akan menjadi kekuatan pendorong yang mempercepat terciptanya dunia multipolar baru.

Waktu telah berubah. Status DPRK dan Federasi Rusia dalam struktur geopolitik global juga berubah,” tambah Kim Jong-un.

Pernyataan lain dari pemimpin Rusia:

“Rusia tidak mengesampingkan kerja sama teknis militer dengan Korea sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani pada hari Rabu.

“Kemungkinan pasokan F16 dan senjata serta peralatan lainnya untuk menyerang Rusia merupakan pelanggaran berat terhadap kewajiban internasional.

“Masalah keamanan dan agenda internasional mendapat tempat penting dalam negosiasi dengan pemimpin Korea.

“Baik Federasi Rusia maupun DPRK menjalankan kebijakan luar negeri yang independen dan tidak menerima bahasa pemerasan dan kediktatoran.

Menurut catatan Interfax, perjanjian baru ini menggantikan dokumen mendasar antara Rusia dan Korea Utara, yang ditandatangani oleh para pemimpin negara tersebut pada tahun 1961, 2000 dan 2001.

(m/ci)