PN Bekasi Nyatakan PT BKP Wanprestasi, Wajib Bayar ke PT WSR Rp 11,15 Miliar

Jumat, 19 Juni 2026 - 21:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PN Bekasi menyatakan PT BKP telah melakukan wanprestasi dalam sengketa transaksi jual beli batu bara dengan PT WSR. (Foto: Mercinews.com)

PN Bekasi menyatakan PT BKP telah melakukan wanprestasi dalam sengketa transaksi jual beli batu bara dengan PT WSR. (Foto: Mercinews.com)

Bekasi, Mercinews.com – Pengadilan Negeri (PN) Bekasi menyatakan PT Bina Karya Prima (PT BKP) telah melakukan wanprestasi dalam sengketa transaksi jual beli batu bara dengan PT Wahana Sumber Rejeki (PT WSR). Dalam putusannya, majelis hakim menghukum PT BKP untuk membayar kepada PT WSR sebesar Rp11.152.773.140 setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Putusan tersebut dibacakan dalam perkara Nomor 533/Pdt.G/2025/PN Bks oleh majelis hakim yang diketuai Budi Rahayu Purnomo, S.H., dengan hakim anggota Dr. Florensani Susana Kendenan, S.H., M.H., pada Kamis (18/6/2026).

Dalam amar putusannya, majelis hakim PN Bekasi mengabulkan gugatan PT WSR untuk sebagian dan menyatakan PT BKP telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap penggugat.

Majelis hakim juga menghukum PT BKP untuk melakukan pembayaran kepada PT WSR sebesar Rp11.152.773.140 secara tunai dan lunas setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).

Selain itu, pengadilan memerintahkan PT BKP untuk tunduk, mematuhi, dan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan itikad baik. Sementara itu, tuntutan penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak.

Perkara tersebut bermula dari hubungan bisnis antara PT WSR sebagai pemasok batu bara dan PT BKP sebagai pembeli. Dalam gugatannya, PT WSR menyebut terdapat kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo namun belum dipenuhi oleh PT BKP.

Melalui tim kuasa hukum yang terdiri atas Alexius Tantrajaya, S.H., M.Hum., Rene Putra Tantrajaya, S.H., LL.M., CIM., dan Rahmansyah Setyadi, S.H., PT WSR menjelaskan bahwa selama kerja sama berlangsung telah dilakukan sebanyak 207 kali pengiriman batu bara kepada PT BKP.

Baca Juga:  Gugatan Batu Bara Rp 12,6 M Berlanjut di PN Kota Bekasi, WSR Siapkan Saksi

Menurut dalil penggugat di persidangan, nilai tagihan yang belum dibayarkan mencapai Rp11.656.521.887. Penggugat juga menyebut total kewajiban yang ditagihkan kepada tergugat mencapai Rp12.626.201.889.

PT WSR berpendapat keterlambatan pembayaran tersebut telah menimbulkan kerugian dan berdampak terhadap arus kas perusahaan. Karena itu, perusahaan memilih menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Bekasi.

Di sisi lain, PT BKP dalam persidangan menolak tuntutan tersebut. Tergugat beralasan batu bara yang dikirim tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kerja sama para pihak.

Baca Juga:  Penasihat Hukum RS Ingatkan Rieke Diah Pitaloka, Penetapan Tersangka Masih Diuji Praperadilan

Namun, pihak penggugat membantah dalil tersebut. PT WSR menyatakan setiap pengiriman telah melalui proses pemeriksaan dan pengujian sebelum diterima oleh pihak pembeli.

Setelah memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak, majelis hakim menyimpulkan telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat.

Dalam amar putusan, majelis hakim menetapkan lima poin utama, yakni mengabulkan gugatan untuk sebagian, menyatakan tergugat melakukan wanprestasi, menghukum tergugat membayar Rp11,15 miliar kepada penggugat, memerintahkan tergugat melaksanakan putusan dengan itikad baik, serta menolak gugatan selain dan selebihnya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak PT BKP mengenai sikap maupun langkah hukum yang akan ditempuh setelah putusan tersebut dibacakan.(red)

Berita Terkait

Carrel Ticualu Soroti Potensi Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penerapan UU Perampasan Aset
Alexius Tantrajaya Minta Bareskrim Ungkap Aktor Utama di Balik Penyadapan Presiden
Penyadapan Presiden Jadi Sorotan, Luthfi Yazid Minta Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi
Nusron Wahid Bisa Dijerat Pasal 21 UU Tipikor jika Terbukti Menghalangi Penyidikan KPK 
Alexius Tantrajaya: Penghapusan Unsur Kerugian Negara Berisiko Lemahkan Pemberantasan Korupsi
LPSK: Restitusi untuk 5.102 Korban Dana Syariah Indonesia Sebesar Rp 1,07 Triliun
Tuntutan Jaksa Ditunda 2 Pekan, Kuasa Hukum Terdakwa Optimistis Perjuangkan Rehabilitasi
Kuntadi Ungkap Strategi Kejagung Berantas Korupsi dan Pulihkan Kerugian Negara

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 13:51 WIB

Carrel Ticualu Soroti Potensi Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penerapan UU Perampasan Aset

Selasa, 10 November 2026 - 12:12 WIB

Alexius Tantrajaya Minta Bareskrim Ungkap Aktor Utama di Balik Penyadapan Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 22:46 WIB

Penyadapan Presiden Jadi Sorotan, Luthfi Yazid Minta Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:27 WIB

Nusron Wahid Bisa Dijerat Pasal 21 UU Tipikor jika Terbukti Menghalangi Penyidikan KPK 

Minggu, 25 Oktober 2026 - 23:27 WIB

Alexius Tantrajaya: Penghapusan Unsur Kerugian Negara Berisiko Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Berita Terbaru