Surabaya, Mercinews.com – Kementerian Agama (Kemenag) RI menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan yang dihadapi Gereja Mawar Sharon (GMS) Bantul. Kemenag memastikan negara hadir untuk menjamin kebebasan setiap warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
Komitmen tersebut disampaikan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Agama (Menag) RI, Gugun Gumilar, usai berdiskusi dengan pimpinan GMS di GMS Church Surabaya, Selasa (2/6/2026) malam. Pertemuan itu turut dihadiri Pendeta Philip Mantofa dan Pendeta Irene Mantofa.
Gugun Gumilar mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait, mulai dari UKP Gus Miftah, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hingga Bupati Bantul guna mendorong percepatan penyelesaian persoalan secara damai dan konstruktif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya berkesempatan hadir di GMS Church Surabaya untuk berdiskusi terkait perkembangan penanganan persoalan GMS Bantul. Saya juga telah berkomunikasi dengan UKP Gus Miftah, Kapolda DIY, dan Bupati Bantul guna mendorong percepatan penyelesaian masalah secara damai dan konstruktif,” ujar Gugun dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).
Menurut Gugun, Kemenag mengambil peran sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara GMS Bantul dan Pemerintah Kabupaten Bantul.
Langkah tersebut dilakukan agar berbagai aspek administrasi yang masih belum terselesaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Ia menegaskan, keterlibatan Kemenag merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara.
“Negara wajib melindungi dan menjamin kebebasan setiap warga untuk beribadah sesuai keyakinannya,” kata Gugun.
Untuk tahapan berikutnya, Kemenag dan pihak GMS sepakat menunggu undangan pertemuan lanjutan dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Pertemuan tersebut nantinya akan membahas langkah-langkah teknis penyelesaian persoalan yang ada.
Gugun menekankan bahwa seluruh pihak memiliki semangat yang sama, yakni menjaga kerukunan, ketenangan, dan keharmonisan antarumat beragama.
“Jalur dialog dan musyawarah menjadi pilihan utama, bukan konfrontasi,” ujarnya.
Sementara itu, pihak GMS menyatakan mendukung penuh upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah dan mempercayakan proses mediasi kepada pihak-pihak terkait.
Menutup keterangannya, Gugun mengajak masyarakat untuk turut mendoakan agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak.
“Mohon doa dan dukungannya. Semoga proses mediasi berjalan lancar, menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak, serta semakin memperkuat kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia,” tutur Gugun.
Ia berharap proses mediasi dapat berlangsung kondusif sehingga hak konstitusional warga dalam menjalankan ibadah dapat terpenuhi tanpa menimbulkan gesekan baru di tengah masyarakat.(red)
