K-MAKI Desak Kejagung Usut Dugaan KKN di Kabupaten Bone Bolango

Kamis, 30 Oktober 2025 - 20:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung RI), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2025) siang.(Foto: istimewa)

Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung RI), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2025) siang.(Foto: istimewa)

Jakarta, Mercinews.com – Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung RI), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2025) siang.

Dalam aksinya, massa dari K-MAKI mendesak Kejagung menindaklanjuti dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Koordinator aksi K-MAKI, Feri Kurniawan, menyebutkan bahwa pihaknya menyoroti dugaan pembagian proyek dan penerimaan imbalan proyek yang dikaitkan dengan Bupati Bone Bolango, Ismet Mile.

“Bupati Bone Bolango tidak boleh lepas dari pengawasan Kejaksaan. Rekam jejak masa lalunya seharusnya menjadi peringatan bagi aparat penegak hukum untuk lebih ketat dalam pengawasan,” ujar Feri di lokasi aksi.

Ia menambahkan, dugaan pembagian proyek yang tidak sesuai prosedur dan pemberian fee proyek tertentu harus menjadi perhatian serius Kejagung.

“Kami meminta Kejagung segera menelusuri dugaan tersebut. Masyarakat Bone Bolango berhak mendapatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” kata Feri.

Baca Juga:  Pamit dari Puspenkum, Harli Siregar Titip Forwaka dan Semangat Kritis Media

Menurut Feri, praktik yang tidak transparan dalam pengelolaan proyek publik akan merugikan masyarakat secara langsung.

Ia menilai, hal itu berdampak pada kualitas pembangunan yang tidak maksimal dan berpotensi membahayakan keselamatan warga.

“Ketika proyek dikerjakan tanpa pengawasan yang baik, hasilnya tentu tidak sesuai standar. Akhirnya masyarakat yang menanggung akibatnya,” ujarnya.

Feri memastikan, K-MAKI akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat hingga aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang dilaporkan.

Baca Juga:  Vonis Bebas Ronald Tannur, Kini 3 Hakim Ditangkap Kejagung

“Kami akan terus melakukan aksi damai hingga ada langkah konkret dari Kejagung. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mengawal pemberantasan korupsi di daerah,” tutupnya.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, pihak Bupati Bone Bolango Ismet Mile maupun perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan yang disampaikan K-MAKI.(tim)

Berita Terkait

KOSMAK Soroti Enam Dugaan Perkara dalam Bedah Buku ‘Memberantas Korupsi Sembari Korupsi’
Alexius Tantrajaya Ungkap Alasan ST Burhanuddin Masih Layak Pimpin Kejagung
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Usai Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi dan TPPU
Hotman Paris Mundur sebagai Kuasa Hukum Febrie Adriansyah, Ini Alasannya
KPK Ungkap Dugaan Aliran Rp 12,4 Miliar ke Bupati Lombok Barat
Kejagung Pastikan Pertemuan Kajati dan Kapolda untuk Perkuat Hubungan Kelembagaan
Perwakum Dukung Polresta Denpasar Usut Dugaan Oknum Wartawan Minta Uang
KPK Geledah Rumah Anggota BPK Terkait Dugaan Suap Audit di Muara Enim

Berita Terkait

Senin, 10 Agustus 2026 - 22:45 WIB

KOSMAK Soroti Enam Dugaan Perkara dalam Bedah Buku ‘Memberantas Korupsi Sembari Korupsi’

Minggu, 26 Juli 2026 - 23:55 WIB

Alexius Tantrajaya Ungkap Alasan ST Burhanuddin Masih Layak Pimpin Kejagung

Sabtu, 25 Juli 2026 - 01:40 WIB

Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Usai Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi dan TPPU

Kamis, 23 Juli 2026 - 16:38 WIB

Hotman Paris Mundur sebagai Kuasa Hukum Febrie Adriansyah, Ini Alasannya

Selasa, 21 Juli 2026 - 19:42 WIB

KPK Ungkap Dugaan Aliran Rp 12,4 Miliar ke Bupati Lombok Barat

Berita Terbaru

Konsolidasi perdana jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumsel masa bakti 2025-2030 di Aula DPD Partai Golkar Sumsel, Palembang, Minggu (30/8/2026). (Foto: istimewa)

Daerah

Golkar Sumsel Fokus Konsolidasi Internal Pasca-Musda

Senin, 31 Agu 2026 - 17:47 WIB