K-MAKI Desak Kejagung Usut Dugaan KKN di Kabupaten Bone Bolango

Kamis, 30 Oktober 2025 - 20:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung RI), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2025) siang.(Foto: istimewa)

Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung RI), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2025) siang.(Foto: istimewa)

Jakarta, Mercinews.com – Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung RI), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2025) siang.

Dalam aksinya, massa dari K-MAKI mendesak Kejagung menindaklanjuti dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Koordinator aksi K-MAKI, Feri Kurniawan, menyebutkan bahwa pihaknya menyoroti dugaan pembagian proyek dan penerimaan imbalan proyek yang dikaitkan dengan Bupati Bone Bolango, Ismet Mile.

“Bupati Bone Bolango tidak boleh lepas dari pengawasan Kejaksaan. Rekam jejak masa lalunya seharusnya menjadi peringatan bagi aparat penegak hukum untuk lebih ketat dalam pengawasan,” ujar Feri di lokasi aksi.

Ia menambahkan, dugaan pembagian proyek yang tidak sesuai prosedur dan pemberian fee proyek tertentu harus menjadi perhatian serius Kejagung.

“Kami meminta Kejagung segera menelusuri dugaan tersebut. Masyarakat Bone Bolango berhak mendapatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” kata Feri.

Baca Juga:  Keppres Abolisi Diterima Kejagung, Tom Lembong Siap Tinggalkan Lapas Cipinang

Menurut Feri, praktik yang tidak transparan dalam pengelolaan proyek publik akan merugikan masyarakat secara langsung.

Ia menilai, hal itu berdampak pada kualitas pembangunan yang tidak maksimal dan berpotensi membahayakan keselamatan warga.

“Ketika proyek dikerjakan tanpa pengawasan yang baik, hasilnya tentu tidak sesuai standar. Akhirnya masyarakat yang menanggung akibatnya,” ujarnya.

Feri memastikan, K-MAKI akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat hingga aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang dilaporkan.

Baca Juga:  Ungkap Kejanggalan Dana Rp 1 Miliar, PSN Minta Kejari Cianjur Klarifikasi

“Kami akan terus melakukan aksi damai hingga ada langkah konkret dari Kejagung. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mengawal pemberantasan korupsi di daerah,” tutupnya.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, pihak Bupati Bone Bolango Ismet Mile maupun perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan yang disampaikan K-MAKI.(tim)

Berita Terkait

Dugaan Bullying Mengemuka di Balik Tragedi Ledakan SMAN 72 Jakarta 
Kemenkum RI dan CISAC Jajaki Kerja Sama Perkuat Ekosistem Musik dan Digital
Djuyamto Mohon Keadilan Berdasarkan Ketuhanan, Bukan Tekanan Publik
Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT KPK, Begini Kronologinya
Menkum Supratman: Pemerintah Perkuat Tata Kelola dan Transparansi Royalti Musik
Kanwil Kemenkum Bali Dukung Reformasi Notaris: Tingkatkan Layanan Hukum Prima
Kemenkum Bali Dorong Notaris Gianyar Terapkan PMPJ untuk Cegah Tindak Pidana
Ketum DePA-RI: Janji Kenaikan Gaji Hakim Harus Segera Direalisasikan

Berita Terkait

Minggu, 9 November 2025 - 11:14 WIB

Dugaan Bullying Mengemuka di Balik Tragedi Ledakan SMAN 72 Jakarta 

Sabtu, 8 November 2025 - 11:08 WIB

Kemenkum RI dan CISAC Jajaki Kerja Sama Perkuat Ekosistem Musik dan Digital

Kamis, 6 November 2025 - 12:15 WIB

Djuyamto Mohon Keadilan Berdasarkan Ketuhanan, Bukan Tekanan Publik

Senin, 3 November 2025 - 21:22 WIB

Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT KPK, Begini Kronologinya

Sabtu, 1 November 2025 - 09:57 WIB

Menkum Supratman: Pemerintah Perkuat Tata Kelola dan Transparansi Royalti Musik

Berita Terbaru

M. Harry Mulya Zein (Foto:istimewa)

Opini

Smart Governance, Sebuah Keniscayaan untuk Indonesia

Selasa, 11 Nov 2025 - 09:47 WIB