VATIKAN, Mercinews.com – Memberi wewenang kepada Ukraina menggunakan senjata NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) untuk menyerang ke dalam wilayah Rusia akan menyebabkan “eskalasi tak terkendali”. Hal itu disampaikan Kardinal Pietro Parolin dari Vatikan hari Jumat (31/5/2024).
Kardinal Parolin menyampaikan pandangan tentang perang Rusia-Ukraina ini pada sebuah acara di Milan, lapor media setempat.
Komunitas internasional belakangan ini membahas kemungkinan memberikan wewenang kepada Ukraina untuk menggunakan senjata yang disuplai NATO terhadap wilayah Rusia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya percaya ini harus menjadi perhatian bagi semua orang yang peduli dengan nasib dunia kita. Ini bisa memicu ketegangan yang tidak bisa lagi dikendalikan siapa pun. Ini adalah kemungkinan yang sangat mengkhawatirkan,” kata Kardinal Parolin.
“Kami bekerja pada tingkat kemanusiaan, terutama pada masalah pengembalian anak-anak Ukraina ke tanah air mereka, sebuah mekanisme yang telah dimulai dengan kunjungan Kardinal (Matteo) Zuppi ke Kiev dan Moskow, yang mulai membuahkan hasil,” tambahnya.
Pemerintah Jerman pada Jumat, 31/5/2024, menyatakan Ukraina boleh menggunakan senjata yang disuplai Jerman melawan serangan Rusia dari posisi yang hanya sedikit melewati perbatasan mereka.
Keputusan Jerman ini mengikuti perubahan kebijakan signifikan Presiden AS Joe Biden yang memberi lampu hijau Kiev untuk menyerang balik dengan senjata Amerika terhadap aset militer Moskow di dalam wilayah Rusia yang menargetkan Kharkiv.
Pernyataan pemerintah Jerman mencatat dalam beberapa minggu terakhir, Rusia telah mempersiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan serangan di wilayah timur laut Kharkiv Ukraina terutama dari daerah yang hanya sedikit melewati perbatasan di Rusia.
“Bersama-sama kami yakin bahwa Ukraina memiliki hak berdasarkan hukum internasional untuk membela diri dari serangan-serangan ini,” kata pernyataan tersebut.
Untuk ini, Ukraina juga dapat menggunakan senjata yang disuplai untuk tujuan tersebut sesuai dengan komitmen hukum internasionalnya, termasuk yang disuplai oleh kami,” tambahnya, tanpa merinci lebih lanjut apa yang disebut Berlin sebagai perjanjian rahasia dengan Kyiv.
Tentara Rusia yang lebih besar dan lebih lengkap memanfaatkan kekurangan pasukan dan amunisi Ukraina setelah penundaan panjang dalam bantuan militer AS. Produksi militer Eropa Barat yang tidak memadai juga memperlambat pengiriman bantuan militer penting ke Ukraina.
Keputusan Biden memungkinkan senjata yang disuplai AS digunakan untuk “tujuan serangan balik di wilayah Kharkiv sehingga Ukraina dapat menyerang kembali pasukan Rusia yang menyerang mereka atau bersiap untuk menyerang mereka,” kata seorang pejabat Washington kepada The Associated Press.
Namun para pejabat, yang meminta anonim untuk membahas masalah sensitif ini, menekankan bahwa kebijakan AS tidak berubah, tetap melarang Ukraina menggunakan ATACMS atau rudal jarak jauh dan amunisi lain yang disediakan Amerika untuk menyerang secara ofensif di dalam Rusia.
Pembatasan penggunaan senjata Barat hingga kini telah membuat frustrasi pejabat Ukraina karena militer tidak dapat memerintahkan serangan terhadap pasukan Rusia yang berkumpul di seberang perbatasan, sementara kota Kharkiv hanya berjarak 20 kilometer dari Rusia, atau basis Rusia yang digunakan untuk meluncurkan serangan rudal.
Pertanyaan apakah akan mengizinkan Ukraina untuk menyerang target di tanah Rusia dengan persenjataan yang disuplai Barat telah menjadi isu sensitif sejak Moskow meluncurkan invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022.
Para pemimpin Barat ragu untuk mengambil langkah ini karena risiko memprovokasi Presiden Rusia Vladimir Putin, yang berulang kali memperingatkan bahwa keterlibatan langsung Barat bisa menempatkan dunia di jalur menuju konflik nuklir.
Namun, karena Rusia baru-baru ini mendapat keunggulan di garis depan sepanjang 1.000 kilometer, beberapa pemimpin Barat mendorong perubahan kebijakan yang memungkinkan Kyiv menyerang basis militer di dalam Rusia dengan senjata canggih jarak jauh yang disediakan oleh mitra Baratnya.
(mc)
Sumber Berita : Kompas
