Ini Isi Tuntutan Demo Buruh 2024: Tolak UU Cipta Kerja dan Upah Murah

- Jurnalis

Rabu, 1 Mei 2024 - 18:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Mercinews.com – Ribuan buruh menggelar aksi damai unjuk rasa peringatan Hari Buruh atau May Day 2024, Rabu (1/5/2024).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi tersebut melibatkan ratusan ribu buruh yang berasal dari seluruh Indonesia.

“Setelah itu, pukul 12.30 massa aksi 50.000 buruh akan bergerak dari Istana ke Istora Senayan untuk merayakan May Day Fiesta,” ujar Said dalam siaran persnya, diberitakan Kompas.com (29/4/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tak hanya di Jakarta, Said menyebutkan aksi damai ini juga digelar di kota-kota lain, seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Batam, Medan, Banda Aceh, Palembang, Padang, Bengkuku, dan Pekanbaru.

Kemudian Jambi, Lampung, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Pontianak, Makassar, Konawe, Morowali, Gorontalo, Ambon, Ternate, Jayapura, Mimika, Lani Jaya, dan Tolikara.

Isi tuntutan Hari Buruh 2024 Said menyebut ada dua tuntutan utama yang mereka usung dalam aksi demo Hari Buruh 2024.

Isi tuntutan itu yakni “Cabut Omnivus Law UU Cipta Kerja” dan “HOSTUM atau Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah”.

1. Cabut Omnivus Law UU Cipta Kerja Said menuturkan terdapat sembilan alasan para buruh menolak aturan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan pada pada 21 Maret 2023. Pertama, para buruh menolak UU Cipta Kerja karena aturan itu memberlakukan pembayaran upah minimum yang kembali pada konsep upah murah.

Kedua, mereka menolak UU Cipta Kerja yang memberlakukan outsourcing seumur hidup karena tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing. Pembatasannya baru diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Baca Juga:  Pemprov DKI Jakarta coret 1,1 juta penduduk yang tidak layak dapat bansos

“Itu artinya, negara memposisikan diri sebagai agen outsourcing,” tegas Said, dikutip dari Kontan (29/4/2024).

Ketiga, para buruh menyoroti pengadaan kontrak yang berulang-ulang dapat mencapai 100 kali kontrak.Said menuturkan ini dapat disebut kontrak seumur hidup karena buruh dikontrak berulang kali meskipun ada pembatasan lima tahun dalam setiap kontraknya.

Keempat, pemberian pesangon yang murah.
Dia menilai, aturan ketenagakerjaan yang sebelumnya berlaku membuat buruh bisa mendapatkan dua kali pesangon saat mengalami pemutusan hubungan kerja. Namun, UU Cipta Kerja hanya mengatur pemberian 0,5 kali pesangon.

Kelima, aturan tersebut juga dinilai mempermudah pemutusan hubungan kerja (PHK). Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak sistem “easy hiring easy firing” yang diberlakukan. Pasalnya, ini membuat buruh tidak memiliki kepastian kerja.

Keenam, para buruh menuntut pemberlakuan pengaturan jam kerja yang fleksibel.

Ketujuh, mereka meminta ada pengaturan cuti.Pengaturan ini dinilai perlu karena para butuh tidak mendapat kepastian upah khususnya buruh perempuan yang akan mengambil cuti haid atau cuti melahirkan.

Kedelapan, mereka menyoroti perekrutan tenaga kerja asing. UU Cipta Kerja mengatur tenaga kerja asing boleh bekerja dulu di saat administrasinya masih diurus.

Kesembilan, para buruh ingin mengembailkan beberapa sanksi pidana yang sebelumnyadiatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 namun dihapuskan dalam UU Cipta Kerja.

Baca Juga:  Jokowi-Presiden Iran Sepakat Dukung Palestina dan Afghanistan

2. HOSTUM: Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah

Said melanjutkan, para buruh juga menuntut praktik outsourcing yang diberlakukan dalam UU Cipta Kerja dihapuskan.

Pasalnya, ini membuat perusahaan melakukan PHK terhadap pegawai tetap untuk digantikan karyawan outsourcing dengan upah murah. “Penggunaan outsourcing dan kontrak sudah masif di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Selain pemberlakuan outsourcing, UU Cipta Kerja menyebabkan kebijakan upah di Indonesia menjadi kebijakan upah murah. “Hampir 4 tahun yang lalu kenaikan upah selalu di bawah inflasi. Bahkan di beberapa kota industri kenaikan upahnya nol persen,” kata Said.

Dia mencontohkan, upah di Kabupaten Tangerang naik 1,64 persen di 2024, Kabupaten Bekasi 1,59 persen, dan Kabupaten Karawang 1,57 persen persen. Padahal, kenaikan tersebut di bawah nilai inflasi 2024 sebesar 2,8 persen dan angka pertumbuhan ekonomi 5,2 persen.

“Kebijakan upah murah ini mengakibatkan upah riil dan daya beli buruh turun sebesar 30-40 persen. Dengan kata lain, dalam 5 tahun terakhir, upah riil buruh turun dan tidak ada kenaikan upah. Padahal pertumbuhan ekonomi rata-rata naik 5 persen,” imbuh Said.

“Berarti buruh tidak menikmati peningkatan daya beli dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati orang kaya. Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI dalam May Day 2024 menyuarakan HOSTUM: Hapus OutSourcing Tolak Ulah Murah,” tegasnya.[]

Kompas

Berita Terkait

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia, Sempat dirawat di RSCM
MER-C Kirim Tim Bantu Korban Banjir lahar Dingin dan Tanah Longsor di Sumbar
Akibat Tewasnya Taruna, STIP Jakarta Tahun Ini Tak Terima Mahasiswa Baru
Indonesia dan Tiongkok perdalam kerja sama investasi dan ketenagakerjaan
FPA Demo di Jakarta, Minta Mendagri Copot Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah
Jokowi setuju jangan ada orang Bermasalah di pemerintahan
Wapres Terpilih Gibran soal Orang Toxic: Spesifiknya Siapa? Tanyakan Pak Luhut Saja
MER-C Sayangkan Tindakan Represif Polisi terhadap Mahasiswa di AS
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 19 Mei 2024 - 07:03 WIB

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia, Sempat dirawat di RSCM

Rabu, 15 Mei 2024 - 11:47 WIB

MER-C Kirim Tim Bantu Korban Banjir lahar Dingin dan Tanah Longsor di Sumbar

Jumat, 10 Mei 2024 - 00:45 WIB

Akibat Tewasnya Taruna, STIP Jakarta Tahun Ini Tak Terima Mahasiswa Baru

Rabu, 8 Mei 2024 - 15:33 WIB

Indonesia dan Tiongkok perdalam kerja sama investasi dan ketenagakerjaan

Selasa, 7 Mei 2024 - 17:00 WIB

FPA Demo di Jakarta, Minta Mendagri Copot Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah

Selasa, 7 Mei 2024 - 12:49 WIB

Jokowi setuju jangan ada orang Bermasalah di pemerintahan

Senin, 6 Mei 2024 - 14:58 WIB

Wapres Terpilih Gibran soal Orang Toxic: Spesifiknya Siapa? Tanyakan Pak Luhut Saja

Minggu, 5 Mei 2024 - 17:57 WIB

MER-C Sayangkan Tindakan Represif Polisi terhadap Mahasiswa di AS

Berita Terbaru