Jakarta, Mercinews.com – Komisi VII DPR RI meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga daya tahan sektor manufaktur di tengah meningkatnya biaya energi dan logistik. Tekanan biaya produksi yang terus meningkat dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha serta melemahkan daya saing industri nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengatakan, lonjakan biaya energi dalam beberapa waktu terakhir telah memberikan tekanan yang signifikan terhadap pelaku industri, khususnya usaha kecil dan menengah yang memiliki kemampuan lebih terbatas dalam menyerap kenaikan biaya operasional.
Menurut Novita, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya dirasakan pada biaya produksi, tetapi juga memengaruhi distribusi barang dan efisiensi rantai pasok industri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap dampak berantai yang saat ini dirasakan industri manufaktur. Kenaikan biaya energi dan logistik secara langsung menekan biaya produksi, sementara pelaku usaha tidak selalu bisa menaikkan harga produknya. Akibatnya margin usaha terus tergerus,” ujar Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena sektor manufaktur merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Jika tekanan biaya terus berlangsung tanpa adanya dukungan kebijakan yang memadai, produktivitas industri berpotensi menurun dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
Novita mengungkapkan, tantangan yang dihadapi pelaku usaha sepanjang 2025 hingga 2026 semakin kompleks seiring meningkatnya harga energi dan biaya logistik.
“Banyak perusahaan harus menanggung kenaikan biaya operasional di tengah persaingan pasar yang ketat,” ungkapnya.
Dalam situasi tersebut, kata dia, pemerintah perlu menyiapkan berbagai instrumen kebijakan yang dapat membantu industri bertahan dan menjaga aktivitas produksi tetap berjalan.
Sejumlah opsi yang dinilai dapat dipertimbangkan antara lain pemberian insentif fiskal, relaksasi perpajakan, subsidi energi untuk sektor industri, hingga penguatan sistem logistik di kawasan industri yang terdampak.
“Pemerintah perlu segera menyusun langkah mitigasi konkret guna menjaga keberlangsungan industri nasional. Opsi kebijakan seperti insentif fiskal, relaksasi pajak, subsidi energi industri, hingga dukungan logistik bagi kawasan industri terdampak perlu dipertimbangkan agar pelaku usaha tetap mampu bertahan,” papar Novita.
Ia menambahkan, respons yang cepat dan tepat dari pemerintah menjadi faktor penting untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif.
Selain melindungi pelaku industri dari tekanan biaya, kebijakan yang tepat juga diperlukan untuk mempertahankan daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar domestik maupun internasional.
“Sinergi antara pemerintah dan pelaku industri diperlukan agar sektor manufaktur tetap mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan global dan domestik yang masih berlangsung,” kata politikus PDI Perjuangan itu.(red)
