Aksi Mahasiswa Bagian dari Demokrasi, Neng Ais Soroti Pentingnya Dialog

Sabtu, 13 Juni 2026 - 15:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tokoh muda PPP, Siti Aisah atau yang akrab disapa Neng Ais, menilai aksi mahasiswa pada 12 Juni 2026 merupakan bagian dari dinamika demokrasi. (Foto: Mercinews.com)

Tokoh muda PPP, Siti Aisah atau yang akrab disapa Neng Ais, menilai aksi mahasiswa pada 12 Juni 2026 merupakan bagian dari dinamika demokrasi. (Foto: Mercinews.com)

Jakarta, Mercinews.com – Tokoh muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Siti Aisah atau yang akrab disapa Neng Ais, menilai aksi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah daerah merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang perlu disikapi secara terbuka dan melalui dialog konstruktif.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar di sejumlah kota pada Jumat (12/6/2026).

Aksi tersebut menyoroti berbagai isu ekonomi dan kebijakan publik, antara lain kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, nilai tukar rupiah, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut Neng Ais, penyampaian aspirasi oleh mahasiswa merupakan hak yang dijamin dalam sistem demokrasi. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menjaga ruang komunikasi agar berbagai pandangan dapat didengar dan dibahas secara baik.

“Gerakan mahasiswa merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Kritik dan masukan yang disampaikan harus dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi,” kata Neng Ais dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2026).

Baca Juga:  Mahasiswa Ekuador hingga Prancis Belajar Medis di USK Banda Aceh

Ia menilai pemerintah perlu terus mengedepankan pendekatan dialogis dalam merespons berbagai aspirasi publik. Menurut dia, komunikasi yang terbuka dapat membantu menjembatani perbedaan pandangan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan.

Neng Ais juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan konsistensi penegakan hukum.

Ia mengatakan, kritik publik seharusnya menjadi masukan bagi evaluasi kebijakan dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Ketegasan dalam penegakan hukum serta keterbukaan terhadap kritik merupakan modal penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga:  David Ozora Makan Harus Makan Lewat Hidung, Napas Lewat Selang di Leher

Selain itu, ia mendorong agar saluran komunikasi antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat sipil terus diperkuat.

Menurut perempuan, ruang dialog yang sehat akan membantu menciptakan solusi yang lebih konstruktif atas berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

“Dengan komunikasi yang terbuka dan saling menghormati, kita dapat bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan maju,” tutur Neng Ais.(red)

Berita Terkait

MASDA Jabar Dorong Kejagung Perkuat Edukasi Hukum Berbasis Budaya Sunda
Sekjen MUI Dukung Wajib Halal Oktober 2026, Pengawasan Produk Impor Diperkuat
Haedar Nashir: Pers Harus Hadirkan Informasi Independen dan Objektif
Haedar Nashir Terima Kartu Wartawan Utama Khusus di Hari Pers Muhammadiyah 2026
KOSMAK Soroti Enam Dugaan Perkara dalam Bedah Buku ‘Memberantas Korupsi Sembari Korupsi’
Menteri PPPA Minta Keamanan Siswa Dijaga Usai Temuan Senjata dan Narkotika di Sekolah
Alexius Tantrajaya Ungkap Alasan ST Burhanuddin Masih Layak Pimpin Kejagung
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Usai Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi dan TPPU

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 12:09 WIB

MASDA Jabar Dorong Kejagung Perkuat Edukasi Hukum Berbasis Budaya Sunda

Jumat, 14 Agustus 2026 - 13:16 WIB

Sekjen MUI Dukung Wajib Halal Oktober 2026, Pengawasan Produk Impor Diperkuat

Jumat, 14 Agustus 2026 - 00:55 WIB

Haedar Nashir: Pers Harus Hadirkan Informasi Independen dan Objektif

Kamis, 13 Agustus 2026 - 23:58 WIB

Haedar Nashir Terima Kartu Wartawan Utama Khusus di Hari Pers Muhammadiyah 2026

Senin, 10 Agustus 2026 - 22:45 WIB

KOSMAK Soroti Enam Dugaan Perkara dalam Bedah Buku ‘Memberantas Korupsi Sembari Korupsi’

Berita Terbaru

Konsolidasi perdana jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumsel masa bakti 2025-2030 di Aula DPD Partai Golkar Sumsel, Palembang, Minggu (30/8/2026). (Foto: istimewa)

Daerah

Golkar Sumsel Fokus Konsolidasi Internal Pasca-Musda

Senin, 31 Agu 2026 - 17:47 WIB