Pj Bupati Aceh Besar tingkatkan pendapatan masyarakat tekan angka kemiskinan

Rabu, 24 April 2024 - 12:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh, Mercinews.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyatakan untuk menekan angka kemiskinan di kabupaten itu salah satunya meningkatkan pendapatan masyarakat lewat program pemberdayaan ekonomi.

“Meningkatnya pendapatan masyarakat akan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga ikut menekan angka kemiskinan di Aceh Besar,” kata Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto di sela-sela membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Aceh Besar tahun 2025 di Ingin Jaya, Selasa (23/4/2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Aceh Besar angka kemiskinan di daerah itu pada tahun 2022 sebesar 13,38 persen dan pada tahun 2023 angka kemiskinan Aceh Besar masih bertahan 13,38 persen.

Angka kemiskinan Kabupaten Aceh Besar tahun 2023 berada di di bawah angka kemiskinan Aceh yaitu 14,45 persen dan di atas nasional sebesar yaitu 9,36 persen.

Ia menjelaskan arah kebijakan yang dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan Aceh Besar yakni mengurangi beban pengeluaran dengan program keluarga harapan (PKH), bantuan tunai, bantuan anak yatim, pemberian Zakat dan Infak dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia.

Baca Juga:  PT ACE Hardware Indonesia Buka Cabang di Lamcot Aceh Besar

Selanjutnya, mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan cara melaksanakan operasi pasar, menguatkan kapasitas penduduk miskin dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan empat prioritas pembangunan Aceh Besar Tahun 2025 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan dan reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan keistimewaan Aceh.

Baca Juga:  PHR temukan sumber minyak baru di Riau dengan potensi 3.000 BOPD

“Prioritas pembangunan yang sudah dijabarkan tersebut didanai dengan berbagai sumber anggaran, APBN, APBA, APBK, dan major project yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Aceh,” katanya.

Iswanto berharap kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk dapat meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat sebagai aparatur yang juga abdi masyarakat, karena kinerja pelayanan adalah standar yang menjadi tolok ukur kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah.[]

Antara

Berita Terkait

Sandiaga Uno Tekankan Pentingnya Adaptasi Digital bagi Wirausahawan Muda
Harga Tomat Anjlok, Petani Mengeluh Hasil Panen Tidak Sebanding Biaya Tanam
Workshop Peningkatan Inovasi dan Kewirausahaan KaTa Kreatif Kepulauan Seribu
Bank Indonesia gandeng ulama dan dayah di Aceh sosialisasi keuangan digital
Luhut: Penertiban BBM subsidi pakai AI hemat APBN Rp50 triliun
Super Air Jet tambah rute baru terbang Aceh-Malaysia
Damri Banda Aceh akan layani angkutan keperintisan di delapan daerah Aceh
Rupiah menguat terhadap dolar, setelah Biden umumkan tidak maju di Pilpres AS

Berita Terkait

Jumat, 11 Oktober 2024 - 12:59 WIB

Sandiaga Uno Tekankan Pentingnya Adaptasi Digital bagi Wirausahawan Muda

Minggu, 8 September 2024 - 16:51 WIB

Harga Tomat Anjlok, Petani Mengeluh Hasil Panen Tidak Sebanding Biaya Tanam

Minggu, 18 Agustus 2024 - 17:58 WIB

Workshop Peningkatan Inovasi dan Kewirausahaan KaTa Kreatif Kepulauan Seribu

Jumat, 16 Agustus 2024 - 13:05 WIB

Bank Indonesia gandeng ulama dan dayah di Aceh sosialisasi keuangan digital

Minggu, 11 Agustus 2024 - 17:57 WIB

Luhut: Penertiban BBM subsidi pakai AI hemat APBN Rp50 triliun

Berita Terbaru