Menteri Agama Teken KMA Kuota Haji 2023, Ini Rinciannya

Kamis, 23 Februari 2023 - 22:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Mercinews.com – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah menandatangani Keputusan Menteri Agama KMA No 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia 1444 H/2023 M.

Dalam KMA yang ditandatangani Menag Yaqut tertanggal 13 Februari 2023 ini ditetapkan bahwa kuota haji Indonesia pada 1444 H/2023 M berjumlah 221.000 kuota.

Terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. “KMA tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 H/2023 M sudah terbit.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

KMA ini akan jadi pedoman seluruh jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus dalam melakukan finalisasi penyediaan layanan jemaah haji Indonesia,”ujar Menag, Kamis (23/2/2023).

KMA ini, kata Gus Yaqut, menetapkan kuota haji reguler terdiri atas 190.897 kuota jemaah haji reguler tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lanjut usia, 685 kuota pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, dan 1.572 kuota petugas haji daerah.

Baca Juga:  Refleksi Akhir Tahun 2025: MA Soroti Kinerja dan Transformasi Digital

Kuota Petugas Haji Daerah ditetapkan paling banyak tiga orang untuk satu kelompok terbang (kloter).

“Bagi provinsi yang menetapkan dan membagi kuota haji ke dalam kuota kabupaten/kota, ditetapkan secara proporsionalitas berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim dan/atau daftar tunggu pada masing-masing kabupaten/kota,” kata Menag.

“Apabila sampai penutupan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) masih ada sisa kuota jemaah haji reguler, kuota prioritas lansia, kuota petugas pembimbing ibadah haji dari KBIHU, dan kuota Petugas Haji Daerah, maka sisa kuota tersebut digunakan untuk jemaah haji reguler nomor porsi berikutnya,” tuturnya.

Gus Yaqut mengatakan, apabila masih terdapat sisa kuota haji provinsi pada akhir masa pelunasan BPIH, sisa kuota haji provinsi dapat diberikan kepada provinsi lain dengan mengutamakan provinsi dalam satu embarkasi.

Baca Juga:  Rayakan Tahun Baru Bersama Pengungsi, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Penanganan Bencana

Sementara untuk kuota haji khusus, kata Gus Yaqut, terdiri atas 16.305 kuota jemaah haji khusus dan 1.375 kuota petugas haji khusus.

Apabila sampai penutupan pelunasan masih terdapat sisa kuota jemaah haji khusus dan petugas haji khusus, maka kuota tersebut akan digunakan untuk jemaah haji khusus berdasarkan urutan nomor porsi berikutnya yang siap berangkat.

“Jamaah haji yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 1441 H/2020 M yang tidak masuk alokasi kuota dan/atau menunda keberangkatan pada 1443 H/2022 M diprioritaskan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M sepanjang kuota haji tersedia,” ujarnya.

Berikut sebaran daftar kuota haji reguler per provinsi 1444 H/ 2023 M:

1. Aceh: 4.378 jemaah
2. Sumatera Utara: 8.328 jemaah
3. Sumatera Barat: 4.613 jemaah
4. Riau: 5.047 jemaah
5. Jambi: 2.909 jemaah
6. Sumatera Selatan:
7.012 jemaah 7. Bengkulu: 1.636 jemaah
8. Lampung: 7.050 jemaah
9. DKI Jakarta: 7.926 jemaah
10. Jawa Barat: 38.723 jemaah
11. Jawa Tengah: 30.377 jemaah
12. DI Yogyakarta: 3.147 jemaah
13. Jawa Timur: 35.152 jemaah
14. Bali: 698 jemaah
15. NTB: 4.499 jemaah
16. NTT: 668 jemaah
17. Kalimantan Barat: 2.519 jemaah
18. Kalimantan Tengah: 1.612 jemaah
19. Kalimantan Selatan: 3.818 jemaah
20. Kalimantan Timur: 2.586 jemaah
21. Sulawesi Utara: 713 jemaah
22. Sulawesi Tengah: 1.993 jemaah
23. Sulawesi Selatan: 7.272 jemaah
24. Sulawesi Tenggara: 2.019 jemaah
25. Maluku: 1.086 jemaah
26. Papua: 1.076 jemaah
27. Bangka Belitung: 1.065 jemaah
28. Banten: 9.461 jemaah
29. Gorontalo: 978 jemaah
30. Maluku Utara: 1.076 jemaah
31. Kepulauan Riau: 1.291 jemaah
32. Sulawesi Barat: 1.453 jemaah
33. Papua Barat: 723 jemaah
34. Kalimantan Utara: 416 jemaah
(*)

Baca Juga:  Buntut serangan hackers PDNS 2, Dirjen Aptika Kominfo mengundurkan diri

Berita Terkait

MASDA Jabar Dorong Kejagung Perkuat Edukasi Hukum Berbasis Budaya Sunda
Sekjen MUI Dukung Wajib Halal Oktober 2026, Pengawasan Produk Impor Diperkuat
Haedar Nashir: Pers Harus Hadirkan Informasi Independen dan Objektif
Haedar Nashir Terima Kartu Wartawan Utama Khusus di Hari Pers Muhammadiyah 2026
KOSMAK Soroti Enam Dugaan Perkara dalam Bedah Buku ‘Memberantas Korupsi Sembari Korupsi’
Menteri PPPA Minta Keamanan Siswa Dijaga Usai Temuan Senjata dan Narkotika di Sekolah
Alexius Tantrajaya Ungkap Alasan ST Burhanuddin Masih Layak Pimpin Kejagung
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Usai Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi dan TPPU

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 12:09 WIB

MASDA Jabar Dorong Kejagung Perkuat Edukasi Hukum Berbasis Budaya Sunda

Jumat, 14 Agustus 2026 - 13:16 WIB

Sekjen MUI Dukung Wajib Halal Oktober 2026, Pengawasan Produk Impor Diperkuat

Jumat, 14 Agustus 2026 - 00:55 WIB

Haedar Nashir: Pers Harus Hadirkan Informasi Independen dan Objektif

Kamis, 13 Agustus 2026 - 23:58 WIB

Haedar Nashir Terima Kartu Wartawan Utama Khusus di Hari Pers Muhammadiyah 2026

Senin, 10 Agustus 2026 - 22:45 WIB

KOSMAK Soroti Enam Dugaan Perkara dalam Bedah Buku ‘Memberantas Korupsi Sembari Korupsi’

Berita Terbaru

Konsolidasi perdana jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumsel masa bakti 2025-2030 di Aula DPD Partai Golkar Sumsel, Palembang, Minggu (30/8/2026). (Foto: istimewa)

Daerah

Golkar Sumsel Fokus Konsolidasi Internal Pasca-Musda

Senin, 31 Agu 2026 - 17:47 WIB