Israel Terus Gempur Rafah Meski Hamas Setuju Gencatan

Tel Aviv, Mercinews.com – Israel terus menggempur Rafah di selatan Jalur Gaza, Palestina, meski Hamas telah menyetujui gencatan senjata terbaru. Aksi Israel itu mendapat kecaman dunia.

Israel telah berulang kali menyampaikan rencana menyerang Rafah yang saat ini dihuni jutaan warga Gaza yang mengungsi akibat perang. Israel berdalih serangan itu menargetkan kelompok Hamas.

Rencana serangan Israel ke Rafah itu telah ditentang keras oleh sekutu utamanya, Amerika Serikat (AS). Meski demikian, Israel tetap melakukan serangan ke Rafah.

Terbaru, Israel melakukan serangan ke Rafah pada Senin (6/5/2024). Serangan itu menyebabkan lima orang tewas.

“Serangan tersebut terus menerus terjadi dalam 30 menit terakhir,” kata koresponden AFP di Rafah.

Israel tetap melakukan serangan saat pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, mengatakan telah menerima proposal gencatan senjata di Gaza, Palestina, dari mediator Mesir dan Qatar. Ismail mengatakan Hamas menyetujui proposal tersebut.

Dilansir, AFP dan BBC, Ismail telah memberi tahu mediator Qatar dan Mesir bahwa Hamas menerima proposal untuk gencatan senjata di Gaza. Ismail Haniyeh menelepon Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dan dengan Menteri Intelijen Mesir, Abbas Kamel.

Ismail disebut memberi tahu mereka tentang persetujuan Hamas soal proposal gencatan senjata. Anggota senior Hamas, Khalil al-Hayya, juga mengatakan proposal yang disetujui oleh Hamas untuk gencatan senjata di Gaza mencakup gencatan senjata tiga tahap. Tujuannya, katanya, yakni gencatan senjata permanen.

Hayya mengatakan setiap fase akan berlangsung selama 42 hari dan kesepakatan itu mencakup rencana penarikan total Israel dari Gaza, pemulangan warga Palestina yang kehilangan tempat tinggal akibat perang yang sedang berlangsung. Tak hanya itu, ada juga soal pertukaran sandera dan tahanan.

Israel Tetap Akan Invasi Rafah

Otoritas Israel telah mengomentari langkah Hamas menyetujui proposal gencatan senjata terbaru itu. Tel Aviv menyebut Hamas hanya menyetujui versi ‘lebih lunak’ dari proposal gencatan senjata yang diajukan Mesir, yang beberapa ketentuan di dalamnya tidak bisa diterima oleh Israel.

“Ini tampaknya merupakan tipu muslihat yang dimaksudkan untuk membuat Israel terlihat seperti pihak yang menolak kesepakatan,” ucap seorang pejabat Israel seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (7/5/2024)

Meski demikian, pemerintah Israel tetap mengirimkan delegasi mereka untuk bertemu para mediator guna membahas proposal gencatan senjata terbaru.

“Meskipun proposal Hamas jauh dari tuntutan penting Israel, Israel akan mengirimkan delegasi level kerja kepada mediator,” demikian pernyataan yang dirilis kantor Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu setelah digelarnya rapat kabinet perang Israel.

“Kabinet perang dengan suara bulat memutuskan bahwa Israel melanjutkan operasi di Rafah untuk memberikan tekanan militer terhadap Hamas guna mempercepat pembebasan para sandera kami dan tujuan-tujuan perang lainnya,” tegas kantor Netanyahu dalam pernyataannya.

Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan semua proposal mengenai negosiasi pembebasan sandera di Jalur Gaza bakal dianalisis secara serius. Dia juga mengatakan Israel terus melanjutkan operasi militer di wilayah yang dikuasai Hamas.

“Kami memeriksa setiap jawaban dan tanggapan dengan cara paling serius dan mengerahkan setiap kemungkinan terkait negosiasi dan pemulangan para sandera,” jelasnya.

“Secara paralel, kami masih beroperasi di Jalur Gaza dan akan terus melakukannya,” tegas Hagari.

Israel pun telah mengerahkan tank-tanknya ke dekat Rafah. Israel juga memaksa warga untuk keluar dari Rafah dan pindah ke daerah pantai.

Kecaman Dunia

Pemerintah Arab Saudi memberi peringatan keras ke Israel agar tidak menyerang Rafah, Jalur Gaza bagian selatan. Saudi menyebut operasi militer Tel Aviv sebagai operasi ‘berdarah dan sistematis’ yang bertujuan untuk mengusir paksa warga Palestina dari Jalur Gaza.

Dilansir Al Arabiya, Selasa (7/5/2024), Kementerian Luar Negeri Saudi, dalam pernyataannya, menyebut penargetan yang disengaja terhadap area-area sipil seperti Rafah merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Kementerian Luar Negeri menyampaikan peringatan dari Kerajaan Arab Saudi tentang bahaya pasukan pendudukan Israel yang menargetkan kota Rafah sebagai bagian dari kampanye berdarah dan sistematis untuk menyerbu seluruh wilayah Jalur Gaza dan mengusir penduduknya ke tempat yang tidak diketahui, menyoroti kurangnya zona aman setelah kehancuran besar-besaran yang disebabkan oleh mesin perang Israel,” demikian peringatan dari Kementerian Luar Negeri Saudi.

Saudi mengatakan Israel secara terang-terangan melakukan pelanggaran terhadap semua resolusi internasional. Saudi menyerukan penghentian ‘pembantaian ini dan pelanggaran terhadap hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional tanpa penolakan’.

Riyadh juga mengecam Tel Aviv karena memperburuk krisis kemanusiaan dan membatasi upaya perdamaian internasional melalui tindakan-tindakannya. Kementerian Luar Negeri Saudi kembali menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera melakukan intervensi guna menghentikan apa yang mereka sebut sebagai genosida yang dilakukan oleh ‘pasukan penjajah terhadap warga sipil yang tidak berdaya di wilayah Palestina yang dijajah’.

Amerika Serikat juga telah memperbarui seruan kepada Israel agar tidak menyerang Rafah. AS mengatakan tidak ada rencana yang kredibel dari Israel dalam melindungi warga sipil.

“Kami belum melihat rencana kemanusiaan yang kredibel dan bisa dilaksanakan,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Millers, merujuk pada rencana kemanusiaan Israel di Rafah yang dituntut oleh Washington sebelumnya,

“Kami meyakini bahwa operasi militer di Rafah saat ini akan secara dramatis meningkatkan penderitaan rakyat Palestina (dan) akan menyebabkan peningkatan korban sipil,” imbuhnya.

Presiden AS, Joe Biden, juga berbicara via telepon dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (6/5). Gedung Putih mengatakan Biden mempertegas sikapnya yang “jelas” soal rencana serangan Israel terhadap Rafah. Washington sebelumnya menentang rencana serangan Tel Aviv ke Rafah itu.

Raja Yordania Abdullah juga meminta Presiden AS Joe Biden untuk membantu menghentikan ‘pembantaian’ warga sipil Palestina di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan. Raja Abdullah menyerukan komunitas internasional untuk mengambil tindakan segera.

Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (7/5/2024), hal itu disampaikan Raja Abdullah saat melakukan pertemuan pribadi dengan Biden di Gedung Putih, Washington DC, pada Senin (6/5) waktu setempat.

Dalam pertemuan itu, Raja Abdullah mengatakan kepada Biden bahwa serangan darat Israel terhadap Rafah akan menyebabkan ‘pembantaian baru’ terhadap warga Palestina.

“Raja memperingatkan dampak serangan darat Israel di Rafah, yang bisa menyebabkan konflik regional,” demikian pernyataan yang dirilis Kerajaan Yordania setelah Raja Abdullah dan Biden makan siang bersama di Gedung Putih.

Raja Abdullah memperingatkan bahwa ‘serangan israel di Rafah, di mana 1,4 juta warga Palestina menjadi pengungsi internal akibat perang di Gaza, mengancam akan mengarah pada pembantaian baru’.

“Yang Mulia menekankan pentingnya semua upaya untuk segera mencapai gencatan senjata di Gaza,” demikian pernyataan Kerajaan Yordania.

“Raja dan Presiden AS menegaskan komitmen mereka untuk berupaya mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan di Gaza, menekankan pentingnya memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan ke Jalur Gaza mengingat kebutuhan yang sangat mendesak,” lanjut pernyataan itu.

Kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, ikut mengecam Israel yang memerintahkan warga Palestina mengungsi dari Rafah timur di Gaza menjelang invasi Israel ke kota itu. Turk menyebut perintah Israel tersebut merupakan tindakan yang ‘tidak manusiawi’.

Turk mengatakan memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke daerah-daerah yang hampir tidak memiliki akses terhadap bantuan untuk bertahan hidup adalah hal yang ‘tidak dapat dibayangkan’. Dia memperingatkan serangan Israel akan membuat penderitaan dan kehancuran melampaui tingkat yang sudah ‘tak tertahankan’.

“Warga Gaza terus dilanda bom, penyakit, dan bahkan kelaparan,” kata komisaris tinggi hak asasi manusia PBB tersebut dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (7/5/2024).

“Dan hari ini, mereka diberitahu bahwa mereka harus direlokasi lagi seiring dengan meningkatnya operasi militer Israel di Rafah,” imbuhnya.

“Ini tidak manusiawi. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar undang-undang kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional, yang menjadikan perlindungan efektif terhadap warga sipil sebagai perhatian utama mereka,” cetus Turk. (*)